Perkantoran pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus dinanti kehadirannya. Tiga kantor pemerintahan utama yang dimulai pembangunan sejak dua tahun lalu itu ditinjau progresnya oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun, Kamis (4/11).

 

UJOH BILANG – Hasil pemantauan di lapangan cukup memuaskan, hal tersebut dapat dinyatakan sesuai pembanding schedule terbaru yang telah dipatok kontraktor dengan berbagai kondisi terkini.

“Yang jelas kami mau lihat bagaimana pembangunan perkantoran sampai saat ini. Setelah dilihat, progresnya lumayan baik,” tutur Avun. Salah satu faktor, mulai progres pembangunan adalah jumlah pekerja secara bertahap bertambah, dari sebelumnya kurang dari setengah yang beraktivitas saat ini, yang disebabkan kebijakan PPKM, berangsur-angsur mulai berdatangan. “Sampai saat ini sudah ada 300 pekerja, dan dalam minggu-minggu ini ada penambahan 30 pekerja yang ditempatkan di kantor bupati,” sambungnya.

Sementara itu, dalam re-schedule yang baru, kantor bupati dan BP4D yang baru akan selesai Desember mendatang, sedangkan DPRD selesai November ini. Saat memantau, wabup menyatakan belum ada kendala berarti karena masih dalam koridor pekerjaan dengan kondisi yang sudah diketahui, meski kontraktor kewalahan akibat pandemi maupun kondisi Mahulu sendiri.

“Secara fisik 97 persen kantor DPRD sudah selesai, kalau kantor bupati 90 persen, Bappeda 85 persen. Saya lihat pekerjaannya tinggal pasang-pasang saja, sekat-sekat baja sudah ada, tinggal pasang kaca. Kalau tidak ada ditambah pekerjaan, bisa selesai akhir tahun untuk gedungnya saja,” ungkapnya.

Terkait pekerjaan selanjutnya, nanti ada pekerjaan lagi seperti interior, serta pekerjaan infrastruktur dan ornamen. Dia menerangkan, tidak mesti terisi semua baru ditempati, dengan kondisi tertentu bisa saja pindah. “Tidak juga harus semua terisi baru ditempati. Cuma kendala itu kan infrastruktur jalan yang masih tanah, terutama bila hujan. Saat ini kan fisik gedungnya, dan dalamnya juga masih proses, kami menunggu hingga ada pengerasan jalan, jadi enak bila lalu-lalang. Diperkirakan pertengahan 2022 lah, harus dipaksakan, kalau tidak, enggak ngantor di sana,” ungkap Avun sembari tersenyum.

Terlebih lahan pembangunan perlu dibentuk dan cukup berat medannya, perlu diperlebar serta pengerasan. “Rencana dua jalur. Kalau aspal nanti tergantung anggaran. Yang penting bisa dilewati dulu. Dana juga terbatas, harus berbagi. Ada berbagai fokus, seperti dana kampung, penguatan ekonomi masyarakat, dan lain-lain. Jika difokuskan semua di sini (pembangunan), nanti habis,” tutupnya. (*/sya/dra/k16)