WASHINGTON DC– ’’Akhirnya, pekan infrastruktur.’’ Pernyataan itu dilontarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di hadapan media Sabtu (6/11), pasca kongres menyetujui RUU Infrastruktur. Kini produk hukum tersebut menuju meja Biden untuk ditandatangani. Biden patut senang, sebab untuk meloloskan RUU senilai USD 1,2 triliun atau setara Rp 17,2 kuadriliun itu cukup melelahkan. Biden butuh melakukan lobi berbulan-bulan.

’’Saya pikir tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa dengan voting (persetujuan) ini kita telah mengambil langkah monumental kedepan sebagai sebuah negara,’’ terang pemimpin 78 tahun tersebut seperti dikutip Agence France-Presse.

Pembahasan RUU tersebut di senat baru selesai menjelang tengah malam pada Jumat (5/11). Prosesnya begitu sengit bahkan di dalam kubu Demokrat. Hasil voting, akhirnya 228 orang senator setuju dan 206 menolak. Di sisi lain, beberapa senator Republik justru mendukung. Biden. Kebijakan besar itu disebut sebagai investasi sekali dalam satu generasi yang akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan.

Di dalamnya ada usulan anggaran pengeluaran federal baru senilai USD 550 miliar (Rp 7,9 kuadriliun) untuk 8 tahun kedepan. Anggaran itu untuk meningkatkan fungsi jalan tol, jalan raya, jembatan serta moderenisasi sistem transit kota dan jaringan kereta api penumpang. Selain itu juga ada anggaran penyediaan air minum bersih, internet berkecepatan tinggi, dan jaringan SPKLU kendaraan listrik nasional.

Pendanaan untuk RUU ini akan dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya uang bantuan darurat Covid-19 yang tidak terpakai. Itu adalah investasi federal terbesar untuk infrastruktur dalam satu dekade dan dipandang sebagai kemenangan domestik untuk pemerintahan Biden. ’’Ini adalah cetak biru untuk membangun kembali Amerika,’’ tegas Biden.

Persetujuan RUU Infrastruktur ini datang di saat yang tepat. Sebab saat ini dukungan penduduk untuk Biden menurun. Partai Demokrat juga mengalami kekalahan memalukan dalam pemilihan gubernur Virginia.

Biden berjanji bahwa RUU Kesejahteraan Sosial juga akan segera disetujui. Usulan ini nominalnya lebih besar lagi. Yaitu mencapai USD 1,7 triliun atau setara Rp 24,4 kuadriliun. Beberapa politikus tidak menyetujui RUU Insfrastruktur karena mereka ingin agar RUU Kesejahteraan Sosial yang diketok lebih dulu. Di dalamnya ada anggaran kesehatan, pendidikan dan inisiatif perubahan iklim.

Di hari yang sama dengan pengumuman lolosnya RUU Infrastruktur, Pengadilan Federal AS justru menjatuhkan pembekuan pada kebijakan Biden. Yaitu tentang perintah wajib vaksin untuk sektor bisnis yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang. Jika tidak, maka wajib ada tes Covid-19 setiap pekan. Kebijakan tersebut seharusnya berlaku mulai 4 Januari nanti. Pengadilan memberikan waktu pada pemerintah untuk merespon paling lambat hari ini (8/11).

Ada lima negara bagian yang menolak perintah Biden tersebut. Yaitu Texas, Louisiana, Mississippi, South Carolina, dan Utah. Mereka adalah negara bagian yang menjadi basis pendukung Republik. Beberapa perusahaan swasta dan kelompok keagamaan juga menentang perintah Biden.

Jika Biden kalah dalam gugatan ini, maka itu adalah langkah mundur bagai pemerintahannya. Padahal sejak berkuasa, pemerintahan Biden mampu mengendalikan gelombang penularan Covid-19 yang tak kunjung tertangani di era pendahulunya, Donald Trump. Angka vaksinasi di AS juga melejit.

Pemerintah ingin agar vaksinasi di kalangan pekerja bisa jauh lebih tinggi jelang musim dingin. Ada perkiraan bahwa di musim dingin bakal terjadi lonjakan kasus lagi. Vaksinasi bakal melindungi penduduk dari keparahan. Saat ini 58 persen penduduk AS sudah divaksin lengkap.

’’Pertempuran belum berakhir dan saya tidak akan berhenti melawan tindakan keterlaluan yang inkonstitusional dari pemerintahan ini,’’ cuit Jaksa Agung Texas Ken Paxton yang menentang mandat vaksin Biden. (sha/bay)