Aktivitas tambang liar di kawasan tahura, Kecamatan Samboja kian menjadi-jadi. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Unmul juga dirusak penambang liar.

 

TENGGARONG - Akademisi bidang hukum Herdiansyah Hamzah mengatakan, jika tidak ingin kehilangan kepercayaan publik, aparat penegak hukum harus benar-benar serius menangani kasus illegal mining. Terutama di kawasan yang dikelola Pusrehut Unmul itu.

“Jangan seolah kencang di awal tapi justru melempem pada akhirnya,” kata pria yang akrab disapa Castro itu. Hal itu, menurutnya, sering terjadi lantaran penanganan kasus yang tidak masif, sehingga seperti terkesan ada pembiaran terhadap kejahatan tambang liar tersebut.

“Sebelumnya kan begitu tontonan yang disajikan ke publik. Tidak salah kalau kemudian publik kadung menyebut terjadi pembiaran kejahatan illegal mining oleh aparat penegak hukum,” tambahnya.

Hal itu yang menurut dia harus dijawab dengan kinerja serius oleh penegak hukum. Sebab, lanjut dia, kalau kasus penambangan liar di KHDTK Unmul tersebut bisa dibongkar, bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan serupa di sepanjang wilayah Tahura Bukit Soeharto.

Termasuk mengurai aktor intelektual di baliknya (directing mind). Selain itu, agar perkara ini juga melibatkan partisipasi publik, penanganannya harus dibuka secara transparan.

“Informasi perkembangan kasus ini tidak hanya disampaikan kepada pihak Pusrehut, tapi juga disampaikan terbuka kepada publik,” tuturnya.

Diwartakan sebelumnya, aktivitas tambang liar tersebut sudah dilaporkan oleh UPT Laboratorium Sumberdaya Hayati Kalimantan (LSHK) atau Pusrehut Unmul kepada Balai Penegakan Hukum (Gakkum), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Kalimantan.

Surat laporan yang ditandatangani Kepala UPT LSHK Sukartiningsih dibuat tanggal 2 November 2021 dengan Nomor 77/UN17.18/HM/2021 tentang Laporan Perambahan dan Illegal Mining di KHDTK Unmul. (qi/kri/k16)