Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) terus digaungkan. Terlebih ibu kota negara (IKN) dipindah ke Kaltim.

 

BALIKPAPAN-Listrik tak pernah lepas dari pusaran isu perubahan iklim (climate change). Penggunaan energi secara global saat ini sedang memasuki masa transisi dari emisi high-carbon ke low-carbon. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari Paris Agreement yang diratifikasi pada COP 21 di Prancis pada 2015. Pendorong utamanya, usaha untuk mencegah dampak katastropik dari perubahan iklim akibat perbuatan manusia.

Pengamat kelistrikan Bob Soelaiman Effendi menjelaskan, kebijakan Pemerintah Indonesia memperbesar pemanfaatan EBT. Sebagai langkah target nol emisi pada 2060 dengan cara melakukan moratorium pembangunan PLTU. Pun dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030, bauran EBT memiliki persentase yang cukup tinggi (23 persen pada 2025).

“Sayangnya, meski secara persentase bauran energi dari fosil menurun, tetapi secara volume meningkat,” ungkapnya, Jumat (29/10). Dia menilai, selama ini publik masih terjebak dalam persentase bauran. Bukan pada volume energi yang dikeluarkan dalam proses produksi listrik. “Ini ‘kan bertolak belakang dari tujuan nol emisi. Bahkan sampai 2060, jumlah penggunaan batu bara sebagai sumber energi tetap meningkat,” imbuhnya.

Persoalan selanjutnya pada bauran EBT yang digunakan pemerintah. Di mana hingga kini, sumber energi intermiten atau tidak stabil seperti air, angin, dan surya justru diusung sebagai pengganti batu bara. Sementara becermin dari krisis energi di dunia saat ini, negara-negara di Eropa mengalami kegagalan menyediakan suplai listrik yang berasal dari energi angin.

“Di Eropa selama 2021, produksi angin merosot. Ribuan turbin di Laut Utara yang banyak dimiliki Jerman dan Inggris tidak berputar. Bauran energi yang semula menyumbang 25-30 persen ke seluruh Eropa, drop menjadi 7 persen,” beber Kepala Perwakilan ThorCon Indonesia itu.

Sementara di Norwegia dan Brasil, yang menggunakan energi intermiten juga mengalami kesulitan listrik. Lantaran banyak pembangkit listrik hidro yang merosot produksinya karena pengaruh kekeringan.

Kata dia, meski efek krisis energi itu tidak terlalu dirasakan Indonesia, namun pemerintah bisa mengambil gambaran. Betapa rentannya, bauran energi intermiten. Karena itu, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru melakukan transisi energi dari batu bara ke bauran EBT.

“Pakar energi menyimpulkan, transisi energi yang digadang-gadang dari renewable energy, yang bisa menutup kekurangan fosil (batu bara) ternyata tidak terbukti. Kita ambil contoh di Eropa dan Amerika Selatan tadi,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah perlu melihat EBT bukan sebagai pengganti energi fosil. Melainkan opsi. Publik dan pemerintah juga perlu menyingkirkan asumsi jika EBT itu andal. Karena belajar dari kasus di Eropa dan Amerika Selatan, tidak ada satu pun EBT yang mampu menggantikan keandalan batu bara.

“Lalu ada yang menyebut pakai baterai bisa. Sekarang, terbukti di Eropa, belum ada baterai yang mampu menyuplai listrik dalam jumlah yang besar dan tahan lama,” katanya.

Bob mengkhawatirkan, dengan perencanaan pemerintah dengan dominasi energi intermiten untuk bauran EBT di Indonesia yang meng-copy paste Eropa, maka Indonesia bisa mengalami krisis listrik yang sama 30-40 tahun ke depan. Karena itu, perlu didorong penggunaan energi lain yang lebih andal dan secara ekonomi bisa mengimbangi batu bara. “Pilihannya ya nuklir,” sebutnya.

Bob yakin nuklir akan menjadi solusi. Karena menyinggung komitmen pemimpin dunia dengan bocornya dokumen penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perubahan iklim (IPCC).

Di mana dua pekan jelang pertemuan besar soal iklim yang diikuti para pemimpin dunia di KTT iklim COP26 di Glasgow pada 1 November lalu, sebuah dokumen penting yang diperoleh unit jurnalisme Greenpeace Unearthed berisikan soal upaya dari banyak negara melakukan lobi meminta kelonggaran dari rekomendasi laporan penting PBB tentang IPCC.

“Termasuk di dalamnya Indonesia yang menyampaikan menolak menghentikan penggunaan batu bara dan menggantikannya dengan EBT. Karena tidak yakin EBT bisa menggantikan batu bara sebagai energi primer,” sebutnya.

Poin kedua dalam dokumen tersebut, semua negara sepakat menurunkan emisi, tetapi tanpa meningkatkan biaya produksi energi. Karena bisa berdampak pada ekonomi negara. Dan ini, kata Bob, justru diutarakan oleh negara maju. Bukan negara berkembang.

“Bahkan sekarang negara maju sudah tidak ingin memberikan uang mereka ke negara berkembang untuk mengadopsi teknologi bauran energi mereka. Itu sebabnya saya yakin setelah KTT iklim COP26 di Glasgow, akan ada narasi baru soal energi,” bebernya.

Nuklir bahkan menurutnya menjadi solusi praktis menghadapi isu perubahan iklim. EBT memang menjadi solusi tapi tidak praktis. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, nuklir bisa menjadi jawaban yang lebih tepat. Bahkan untuk baterai pun yang disebut mampu menjadi energi, tetapi tidak ekonomis.

“Bahkan mengutip dari pernyataan Wakil Direktur PLN Darmawan Prasodjo kepada media, cost baterai mencapai 30 sen dolar AS per kWh. Sementara BPP (biaya pokok penyediaan) listrik kita itu 7,66 sen dolar AS per kWh,” tuturnya.

Pria yang sudah menggeluti sektor energi selama 25 tahun itu pun menyebut, dalam prosesnya kini pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada nuklir sebagai sumber energi. Bahkan menjadi salah satu bauran yang bisa mencapai tujuan nol emisi pada 2060. “Pertanyaannya sekarang bukan lagi if (jika), tapi when (kapan) nuklir menjadi pembangkit,” katanya.

Kata dia, saat ini narasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terjadi di dua periode. Yakni pada 2030-2035 dan 2040-2045. Tetapi menurut Bob, secara objektif dirinya menyebut periode 2030-2035 adalah waktu yang tepat. Itu berkaitan dengan rencana pemerintah memensiunkan dini (early retirement) PLTU batu bara mulai 2030.

Sehingga tidak ada gap yang berdampak pada krisis listrik di Indonesia. “Harus ada jarak 10 tahun sebelum penerapan. Artinya persiapannya harus dimulai dari sekarang,” ucapnya.

Khusus untuk IKN di Kaltim, maka PLTN disebut juga menjadi solusi praktis sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Seperti yang selalu digaungkan pemerintah tentang green energy.

LISTRIK UNTUK IKN

Berdasarkan RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030 yang disahkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), estimasi keperluan listrik di ibu kota negara (IKN) sekitar 900 MVA. Akan disiapkan secara bertahap oleh PLN. Untuk keperluan tersebut, akan dibangun tambahan infrastruktur baik pembangkit, transmisi maupun gardu induk (GI) yang memadai.

Kebijakan pemerintah untuk memasok keperluan listrik IKN dari sumber EBT, mendorong pengembangan khususnya PLTA di Kaltara dan Kaltim. PLTA tersebut akan disalurkan melalui SUTET dan GITET 500 kV. Pembangunan SUTET dan GITET itu selaras dengan masterplan kelistrikan Pulau Kalimantan, di mana seluruh provinsi di Pulau Kalimantan terinterkoneksi dengan backbone 500 kV.

“Untuk mendukung kelancaran pengembangan PLTA, khususnya terkait pemanfaatan waduk existing dan pengembangan waduk baru, dilakukan kerja sama dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang saat ini masih tahap perencanaan,” ungkap Senior Manager Perencanaan PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan, Donny Rinaeldi.

Kata Donny, PLN mendukung penyediaan listrik yang cukup, andal, dan ramah lingkungan untuk IKN. Terkait hal tersebut, diusung konsep zero down time, circular configuration grid and smart grid, penggunaan under ground cable (UGC) untuk jaringan ketenagalistrikan di dalam IKN, dan mengedepankan green energy. “Termasuk penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik,” jelasnya. (rdh/rom/k15)

 

Rencana Pasokan Energi untuk IKN

Uraian 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

MVA 191 249 434 509 640 652 652

GWh 382 499 868 1,017 1,280 1,303 1,303

 

 

Keterangan

MVA: Mega Volt Ampere

GWh: Giga Watt hour

 

Sumber: RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030

 

 

Pembangkit yang Existing di Kaltim

1. PLTU Tanjung Redeb 2x7 MW

2. PLTMG Bontang 2x7 MW

3. PLTU Kaltim (FTP 2) 2X100 MW

4. PLTG Kaltim Peaking 2x50 MW

5. MPP Kaltim 30 MW

6. PLTGU Tanjung Batu 60 MW

7. PLTU Kaltim (MT) 55 MW

8. PLTG Senipah 2x41 MW

9. PLTU Kaltim/Teluk Balikpapan (FTP1)

10. PLTU Embalut (Eksp) 1x50 MW

11. PLTU Kaltim 4 2x100 MW

12. PLTG Sambera 2x20 MW

 

Rencana Pembangkit di Kaltim

1. PLTBio Kalseltengtimra (Kuota) Tersebar 10 MW (2025)

2. PLTS Kalseltengtimra (Kuota) Tersebar 50 MW (2025)

3. PLTS Mahakam (Kuota) Tersebar 0,7 MW (2024)

4. PLTH Kaltim Peaker-2 1 MW (2023)

5. PLTM Lambakan 18,2 MW (2025)

6. PLTS Lisdes Kaltim 7,2 MW (2021)

7. PLTS Lisdes Kaltim 5,5 MW (2022)

8. PLTS Lisdes Kaltim 4,3 MW (2023)

9. PLTS Lisdes Kaltim 3,2 MW (2024)

10. PLTS Konversi Kaltim 12,85 MW (2022)

11. PLTG Kaltim Peaker 2 100 MW (2023)

12. PLTG Senipah (ST) 35 MW (2021)

13. PLTU Tanah Grogot 2x7 MW (2023)

14. PLTA Tabang 90 MW (2028)

15. Kaltim Add On Blok 2 80 MW (2026)

Sumber: RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030

 

Tahapan Stop Operasi PLTU Berbahan Bakar Batu Bara

Jenis Tahun

PLTU subcritical sebesar 10 GW 2035

PLTU supercritical sebesar 10 GW 2045

PLTU ultra supercritical 55 GW 2055

 

Keterangan:

GW: Giga Watt

 

Sumber: PLN