PENAJAM - Pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Lawelawe bakal kembali berjalan. Itu setelah sebelumnya sempat tertunda lantaran terdapat sengketa terhadap lahan di wilayah Kecamatan Penajam dengan salah satu warga. Jalur yang bakal dipasangi pipa di atasnya terdapat rumah milik warga yang ditinggali dua keluarga, yakni Mariam dan Musdalifah, anak dari almarhum Abdul Majid, sehingga pengerjaan pemasangan pipa 20 inci tersebut harus terhambat di area Penajam.

Berapa kali proses mediasi harus dilakukan, dari tingkat kelurahan dua kali hingga Pemkab PPU. Namun, tidak menemui titik temu, lantaran antara pihak Pertamina dan warga atas nama Mariam dan Musdalifah tak kunjung sepakat. Di sisi lain, warga menuntut ganti rugi lahan atau pembebasan seluruhnya. Sementara itu pihak Pertamina kukuh hanya memberikan tali asih sebesar Rp 70 juta. Karena tak kunjung sepakat, akhirnya Pertamina meminta pendampingan kejaksaan selaku pengacara negara.

Kajari PPU Chandra Eka Yustisia melalui Kasi Datun ER Handaya Artha menyebutkan, tali asih diberikan lantaran lahan tersebut adalah milik PT Pertamina. Jadi diberikan untuk merelokasi rumah atau membongkar tempat tinggalnya. "Karena menurut data legal lahan tersebut adalah milik Pertamina. Sementara lahan sesungguhnya milik warga ada di sebelahnya. Jadi kami beri pemahaman kalau ganti rugi lahan tidak bisa. Tujuan kami bukan mencari mana salah dan benar, tapi gimana agar proyek strategis nasional bisa berjalan," imbuhnya.

Proses pendekatan oleh kejaksaan tersebut berlangsung pada Rabu (3/11) dan kemarin selesai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Pihak Pertamina bakal memberi tali asih kepada warga sebesar Rp 90 juta. Pembayaran paling lambat dilakukan pada 10 November, sementara pembongkaran rumah pada 13 November, dan pemasangan pipa berlangsung pada 15 November. "Alhamdulillah dua hari kami mediasi sudah sepakat. Sehingga proyek strategis nasional dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional bisa kembali berjalan," paparnya.

Sementara itu, penasihat hukum Mariam dan Musdalifah, Ahmad Yani menerangkan, pihaknya menerima kuasa pada awal September. Sebab, rumah warga terdampak pembangunan pipa Pertamina. "Artinya mau tidak mau rumah itu harus dibongkar untuk dilalui jalur pipa. Walaupun klien kami menempati rumah itu sejak 1998. Padahal pipa yang dulu tidak mengenai rumah itu, bahkan berada di sebelah rumah. Tapi pipa yang sekarang mengenai rumah itu," terangnya.

Ahmad Yani menyebut, pihaknya selaku yang mendampingi melalui LBH KUMHAM dilakukan ketika Pertamina dan warga dimediasi oleh Pemkab PPU melalui asisten I. Jadi sengketa sudah berjalan sekitar tiga bulan hingga saat ini. "Dan kemarin pihak kejaksaan negeri selaku pengacara negara memediasi dan mempertemukan kami dengan pihak Pertamina. Masalahnya awal karena saling berpegang pada legalitas masing-masing. Bahwa warga yang menempati juga ada segelnya dan turun-temurun dari orangtua,"  imbuhnya.

Dia bersyukur akhirnya diselesaikan dan menghasilkan kesepakatan bersama. Ditegaskan tidak bicara siapa yang benar dan salah atau menang dan kalah. "Tidak melihat lagi ke belakang, tapi bicaranya apa yang bisa diberikan pihak Pertamina kepada yang terdampak ini. Alhamdulillah tadi sudah disepakati ada nilai tali asih sebesar Rp 90 juta dan yang terdampak juga sudah menerima. Awalnya Rp 70 sudah dinaikkan menjadi Rp 90 juta," pungkasnya. (asp/far/k16)