Hasil pelaksanaan verifikasi data pegawai tidak tetap (PTT) lewat mekanisme registrasi di lingkungan Pemkot Samarinda dinyatakan selesai akhir Oktober lalu. Hal itu bertujuan persiapan uji kompetensi pegawai dalam rangka perampingan personel yang dianggap gemuk, sehingga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

 

SAMARINDA–Asisten III Pemkot Samarinda Ali Fitir Noor menyampaikan, dari sekitar enam ribu orang PTT, 1.008 orang mengantongi surat keputusan (SK) pengangkatan di atas 2019.

Untuk diketahui, terhitung 5 September 2019 hingga saat ini, pemkot menerbitkan moratorium atau penghentian pengangkatan bagi PTT. “Kami juga menemukan sebanyak 180 orang tidak melakukan registrasi. Selain itu, ada 20 orang merangkap lebih satu OPD,” ucapnya.

Terhadap pegawai yang tidak melakukan registrasi dianggap gugur, dan SK-nya akan direkomendasi untuk dibatalkan ke OPD masing-masing. Sedang bagi 20 SK yang rangkap OPD, akan ditelusuri lebih dalam sejauh mana terjadi, dan sejak kapan berlakunya. “Seluruh hasil verifikasi akan disampaikan ke wali kota untuk keputusan selanjutnya, apakah dapat mengikuti uji kompetensi atau tidak,” singkatnya.

Rencana perampingan pegawai Pemkot Samarinda terutama yang berstatus pegawai tidak tetap bulanan (PTTB) dan pegawai tidak tetap harian (PTTH) bakal segera dilakukan. Langkah pertama yakni melakukan uji kompetensi bagi para pegawai yang ditarget dilaksanakan dalam waktu dekat.

Proses itu akan mengukur kemampuan para pegawai kontrak, sehingga bisa bekerja untuk melayani masyarakat. Tak hanya itu, rasionalisasi itu mengejar efisiensi anggaran belanja rutin pegawai dalam batang tubuh APBD.

Sebelumnya, Kabid Perencanaan dan Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Samarinda Sofyan Adi Wijaya menuturkan, verifikasi jumlah pasti pegawai tidak tetap (PTT) di semua OPD maupun badan lingkungan Pemkot Samarinda sudah dilakukan. Nantinya uji kompetensi mengukur kemampuan para pegawai.

Terkait mekanisme ujian, para calon peserta akan dikelompokkan menjadi dua, yakni petugas lapangan seperti petugas kebersihan, serta kelompok lain yakni tenaga administrasi yang biasa bekerja di kantor. Sistemnya yakni berbasis komputer dengan waktu pelaksanaan ditarget Minggu kedua November dan berlokasi kampus STMIK Widya Cipta Dharma (WiCiDa) Jalan M Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. “Kami masih menghimpun data, sementara belum tahu ujian akan dibagi berapa sesi. Nanti kami informasi lebih lanjut,” ucapnya. (dns/dra/k8)