SAMARINDA–Usulan terkait perampingan kelembagaan di lingkungan Pemkot Samarinda belum diputuskan. Sebagaimana pelaksanaan rapat tentang kelembagaan yang dipimpin Wali Kota Samarinda Andi Harun, Selasa (2/11), yang belum menemukan kata sepakat.

Meski masih ada perdebatan antara OPD, pihaknya optimistis hari ini (3/11) sudah ada ketetapan, mengingat usulan itu akan diajukan ke DPRD Samarinda untuk diperdakan.

Pria yang akrab disapa AH itu mengatakan, di rapat tersebut berbagai pihak masih alot menyamakan persepsi. Misalnya lembaga yang menerima amanat langsung UU dan peraturan, mengenai fungsi kelembagaan, hingga naik-turun tipe kelembagaan setelah berubah nanti. “Harus dicek satu per satu. Jika sudah final, tidak bisa mundur lagi,” ucapnya ditemui setelah rapat.

Politikus Gerinda itu menyebut, pembahasan itu harus dipercepat karena saat ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tengah membahas persiapan APBD 2022, target ditetapkan paling lambat akhir November. Hal itu berkaitan lantaran target kelembagaan baru yang harus dimulai di awal 2022 mendatang, menjadi bahan pembahasan untuk alokasi anggaran yang tertuang dalam batang tubuh APBD.

“Makanya segera ditetapkan, karena draf raperdanya sudah ada, tinggal lampiran, yaitu kesepakatan penetapan kelembagaan baru itu,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemkot telah menyampaikan model kelembagaan terbaru dengan mengusung konsep progresif plus. Konsep itu diambil melalui kajian dan naskah akademis yang disusun bersama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Samarinda serta Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (KDOD) Lembaga Administrasi Negara (LAN). Hasilnya menyederhanakan dari 37 OPD dan badan menjadi 29 unit. Rencananya, struktur terbaru ditetapkan November sehingga 1 Januari 2022 mendatang sudah efektif berlaku. (dns/dra/k8)