BIOFARMA segera mengedarkan alat tes Covid-19 terbaru berbasis air liur dengan cara kumur-kumur. Setelah itu tetap diproses di laboratorium polymerase chain reaction (PCR). Dibandingkan metode selama ini, tes Covid-19 berbasis air liur dinilai lebih nyaman ketimbang harus colok hidung dan rongga mulut. Alat itu bisa digunakan untuk anak-anak usia lebih dari lima tahun yang saat ini mulai banyak kembali sekolah tatap muka.

Produk terbaru tersebut diberi nama Bio Saliva. Kepala Divisi Komunikasi Pemasaran dan Distribusi PT Biofarma Hidayat Setiaji mengatakan, alat tersebut sudah mendapatkan nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Uji validasi post market produk Bio Saliva itu melibatkan tiga lembaga.

Yaitu, Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia, Lab. Biomedik Lanjut FK Universitas Padjadjaran, dan Laboratorium Mikrobiologi Klinik FK Universitas Airlangga.

“Ada beberapa kelebihan PCR Gargle Bio Saliva ini,” katanya dalam Kickoff Ritech Expo 2021 di Jakarta, kemarin (3/11). Selain bisa digunakan untuk anak-anak mulai umur lima tahun, alat ini juga mengurangi risiko paparan langsung antara tenaga kesehatan dengan penderita Covid-19.

Keunggulan berikutnya adalah cocok untuk pengambilan sampel dengan antrean yang panjang. Kemudian sampel virus hasil kumur-kumur juga tidak membutuhkan suhu dingin. “Karena sampel dapat disimpan di suhu ruang,” jelasnya.

Hasil riset menggunakan mBioCov diketahui bahwa tingkat sensitivitasnya mencapai lebih 90 persen. Hidayat juga mengatakan cairan yang digunakan untuk kumur-kumur aman jika tidak sengaja tertelan.

Di dalam satu paket Bio Saliva terdapat empat item peralatan. Yaitu tabung gargle solution (cairan kumur) berwarna biru, tabung collection buffer berwarna merah, adapter, dan biohazard plastic untuk menyimpan sampel hasil kumur-kumur.

Pertama orang kumur-kumur dengan cairan kumur yang sudah ada di tabung merah. Kemudian dimasukkan kembali ke botol merah ditambah larutan pencampur di tabung warna merah. Kemudian dikocok sampai berbusa. Setelah itu dimasukkan ke plastik biohazard. Lalu diproses di laboratorium PCR. Hidayat menuturkan, nomor izin edar Bio Saliva keluar pada 1 April 2021. Kemudian sudah melalui tahapan soft launching pada 8 Mei lalu.

BALIKPAPAN IKUTI PUSAT

Penumpang pesawat dari Jawa dan Bali yang hendak bepergian ke Balikpapan kini diperbolehkan menggunakan hasil negatif tes rapid antigen. Sebelumnya, untuk seluruh rute penerbangan dari Jawa dan Bali menuju Balikpapan diwajibkan membawa hasil negatif tes reserve transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). Kebijakan itu, mulai diberlakukan sejak 2 November.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan Rahmad Mas’ud mengungkapkan, pihaknya tidak perlu membuat surat edaran khusus mengenai pelonggaran tersebut. Karena kebijakan itu sudah diatur secara khusus oleh Menteri Perhubungan (Menhub) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19. Yang diterbitkan pada 2 November 2021.

“Jadi sudah berlaku secara nasional. Instruksi dari pusat ya, kita jalankan. Enggak perlu ada surat edaran lagi,” kata dia saat ditemui Kaltim Post di Gedung Kesenian Balikpapan, Jalan Syarifuddin Yoes, Kecamatan Balikpapan Selatan, Rabu (3/11).

Selama ini memang tidak ada edaran khusus yang menerangkan mengenai syarat perjalanan bagi masyarakat yang ingin masuk maupun keluar Balikpapan. Edaran yang diterbitkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan, yakni SE Nomor 300/3553/PEM tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Balikpapan, pun tidak spesifik menerangkan mengenai syarat perjalanan udara.

Hanya menerangkan kegiatan pembatasan pada moda transportasi darat dan air dalam kota (kendaraan umum angkutan massal, taksi konvensional dan online, kendaraan rental, ojek online dan pangkalan). Yang wajib menerapkan maksimal 70 persen dari kapasitas. Kecuali ojek online dan pangkalan penumpang 100 persen dari kapasitas.

Lalu, wajib melaksanakan protokol kesehatan (prokes) 3M. Yakni, mengenakan masker, mencuci tangan/hand sanitizer, dan menjaga jarak. “Jadi sudah cukup Surat Edaran Menhub dan Surat Edaran Kepala BNPB (Kasatgas Penanganan Covid-19),” ucap Rahmad.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan Andi Sri Juliarty menambahkan, selama ini, pihaknya mengacu pada regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat. Dalam hal persyaratan perjalanan. Baik menggunakan moda transportasi udara, laut, maupun darat. Termasuk menyusun edaran mengenai kebijakan pembatasan di Balikpapan, yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Seperti Inmendagri Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1, serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kebijakan PPKM Level 2 di Balikpapan itu, berlaku sejak 19 Oktober hingga 8 November. “Jadi kalau kebijakan pusat berubah, maka otomatis SE Satgas di daerah juga berubah,” terang perempuan yang akrab disapa Dio itu.

Selain itu, ada kebijakan terbaru, yakni SE Kasatgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19, secara otomatis akan langsung diikuti oleh Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan.

Dalam edaran tersebut menerangkan pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke wilayah Pulau Jawa dan Bali serta perjalanan antar-kabupaten/kota di dalam wilayah Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR.

Yang sampelnya diambil dalam kurun maksimal 3x24 jam, sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Dan kartu vaksin (vaksinasi dosis kedua) dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Hal yang sama juga untuk pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara antar-kabupaten/kota di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali wajib. “Jadi otomatis dilaksanakan. Karena Balikpapan selalu mengikuti kebijakan pusat,” terangnya. (kip/rom/k8)