BALIKPAPAN–Aturan penerbangan dari dan ke Balikpapan menuju bandara di wilayah Jawa-Bali kembali berubah. Sebelumnya, masyarakat diwajibkan mengantongi hasil negatif reserve transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). Tetapi kini dibolehkan menggunakan hasil negatif rapid tes antigen. Tentunya dengan syarat, calon penumpang harus sudah mendapat vaksinasi dosis kedua.

Pelonggaran syarat penerbangan itu, menyusul penurunan level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah kota besar Jawa-Bali, yang rute penerbangannya dilayani Bandara SAMS Sepinggan. Ketentuan itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021, Selasa (2/11). Dalam Inmendagri tersebut juga menerangkan pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin. Lalu menunjukkan hasil swab antigen (H-1) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin dua kali. Atau PCR (H-3) bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin satu kali.

“Dari atau ke bandara di Pulau Jawa dan Bali, serta antar-bandara di Pulau Jawa dan Bali, itu bisa kartu vaksin minimal dosis pertama dan RT-PCR (3x24 jam) atau kartu vaksin dosis kedua dan rapid antigen (1x24 jam). Terus antar-bandara di luar Pulau Jawa dan Bali, kartu vaksin minimal dosis pertama, bisa RT-PCR (3x24 jam) atau antigen (1x24 jam),” tutur Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Balikpapan Mokhamad Zainul Mukhorobin kepada Kaltim Post, Selasa (2/11). Dia melanjutkan, ketentuan terbaru itu baru diterimanya kemarin. “Terserah, mau bawa RT-PCR atau rapid antigen. Kalau RT-PCR masa berlakunya 3x24 jam dan rapid antigen masa berlakunya 1x24 jam,” sebutnya.

Adapun untuk syarat kartu vaksin, dikecualikan bagi pelaku perjalanan di bawah usia 12 tahun. Juga pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus. Atau punya penyakit penyerta (komorbid). Sehingga wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Dikonfirmasi terpisah, pengamat penerbangan Alvin Lie mengapresiasi sikap pemerintah yang menyadari ketidaktepatan dalam mengambil kebijakan terkait perjalanan moda transportasi udara ini.

Sebelumnya, ketentuan wajib PCR mendapat kritik keras masyarakat. “Dan itu sangat berbahaya. Karena tidak mungkin, pemerintah mengendalikan sebaran Covid-19 sendiri. Tanpa partisipasi publik. Dan kemarin, penolakan keras itu menunjukkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah,” katanya, kemarin. Dia pun memahami, sebagian masyarakat kemudian menduga-duga. Di balik kebijakan pemerintah yang mewajibkan RT-PCR sebagai syarat penerbangan ada kepentingan bisnis. Karena apabila ada pejabat pemerintah, terutama menteri yang memiliki saham dalam perusahaan yang menyuplai RT-PCR, wajar saja publik menduga-duga ada muatan kepentingan pribadi. Atau kepentingan bisnis di balik kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

“Seingat saya, Undang-Undang tentang Kementerian Negara itu melarang menteri punya saham. Nah ini, kan kita pertanyakan komitmennya. Mau jadi menteri atau mau jadi pengusaha? Kalau mau jadi menteri, ya patuhi undang-undangnya. Lepas dulu sahamnya. Masalah selesai dari menteri, sahamnya mau dibeli lagi, silakan saja,” terang dia.

Dia menambahkan, menteri yang memiliki saham pada perusahaan yang menyuplai RT-PCR, berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ada konflik kepentingan pembuat kebijakan dengan kepentingan bisnis pribadi menteri tersebut.

Sehingga akan menimbulkan peluang konflik kepentingan. Hal itu, menurutnya seharusnya dihindari. “Maka itu, ada undang-undang yang melarang menteri selaku pejabat eksekutif mempunyai saham dalam perusahaan. Bukan hanya eksekutif, legislatif pun itu ada bidang pekerjaan yang dilarang dirangkap anggota DPR,” jelas mantan anggota Ombudsman RI ini. Dia juga menceritakan saat menjabat anggota DPR dan Ombudsman, juga dilarang melakukan kegiatan selama menduduki jabatan tersebut. Dan apabila ada pejabat yang merangkap jabatan, maka menurutnya pejabat tersebut tidak ikhlas menjadi pelayan publik. Karena masih mementingkan kepentingan bisnisnya. Selain itu, menunjukkan bahwa di balik segala kebijakan, tetapi tersimpan potensi konflik kepentingan.

“Terkait dugaan adanya kepentingan bisnis, saya kira di sinilah presiden harus turun tangan. Karena menteri-menteri itu pembantu presiden. Yang mengangkat dan memberhentikan adalah presiden,” terangnya. Sementara itu, menurut pakar kebijakan publik Agus Pambagio, tren gonta-ganti aturan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) ini tidak baik karena bisa membingungkan masyarakat. Ia sendiri mengaku sampai saat ini belum bisa sepenuhnya mengikuti perubahan demi perubahan aturan tersebut. “Jangankan Anda sebagai wartawan, saya saja pengamat kebijakan publik pun bingung,” katanya kepada Jawa Pos (Kaltim Post Group), kemarin. Menurut Agus yang menjadi korban dari bongkar pasang peraturan ini adalah masyarakat di bawah serta para penegak hukum. Kedua belah pihak kerap terlibat gesekan hanya gara-gara peraturan yang berganti.

“Aturan yang berubah-ubah membingungkan publik, juga para pelaksana di lapangan personel Polisi dan TNI,” jelas Agus. Pada dasarnya, Agus melanjutkan, kebijakan muncul setelah ada aturan yang menaungi. Pembuatan aturan kata dia harus merujuk pada petunjuk UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam aturan tersebut ada hirarki aturan mulai yang tertinggi UUD 1945, kemudian TAP MPR, UU atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai pada Peraturan Daerah tingkat 1 maupun tingkat dua. “Masalahnya, dalam hirarki tersebut, tidak ada yang namanya surat edaran atau SE,” tegas Agus.

Dia melanjutkan, SE sejatinya digunakan sebagai anjuran internal sebuah lembaga. Agus mencontohkan seorang kepala sekolah yang memerintahkan agar kegiatan belajar mengajar dimulai pada hari A. “SE itu kalau di sekolah seperti majalah dinding. Isinya pengumuman,” jelasnya. Konsekuensinya, kata Agus, SE tidak memiliki kekuatan hukum tetap. “Karena tidak berkekuatan hukum, maka melanggar SE itu tidak apa-apa. Saya heran di setiap kementerian itu kan ada biro Hukum, kenapa diam saja?” kritik Agus. (kip/riz/k8)