Bagi Christie Afriani, perjalanan polemik tes wawasan kebangsaan menghadirkan pengalaman yang nano-nano: ada kagetnya, ada lucunya. Di antara para senior, dia dan angkatan muda lain ditempatkan setara dan bebas berpendapat.

 

AGUS DWI PRASETYO, Jakarta

 

DUA orang tengah duduk berhadap-hadapan di salah satu meja makan di kantin samping gedung lama KPK. Seorang perempuan berkacamata yang asyik menikmati hidangan tiba-tiba menoleh ketika Jawa Pos tiba.

”Ayo, Mas. Makan dulu,” ucap Christie Afriani, perempuan tersebut, dengan senyum mengembang.

Christie memang baru bergabung dengan KPK pada 2017. Perempuan kelahiran 2 Oktober 1991 tersebut merupakan angkatan ke-12 atau Indonesia Memanggil (IM 12), rekrutmen terakhir pegawai KPK yang dilakukan sebelum UU KPK direvisi pada 2019.

Namun, semangatnya selalu meluap setiap berbicara tentang pemberantasan korupsi. Bahkan setelah dia masuk daftar 58 pegawai yang diberhentikan dengan hormat lewat mekanisme tes wawasan kebangsaan (TWK) sekalipun.

Melawan ketidakadilan TWK menjadi fokus perhatiannya sekarang. Nama Christie masuk dalam daftar pegawai yang tak lolos TWK bersama sejumlah pegawai senior di KPK. Misalnya, Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, Sujanarko, dan Giri Suprapdiono.

Christie paling bontot di antara pegawai-pegawai KPK yang ”dipecat” itu. Sama dengan para seniornya, dia belum bisa menerima keputusan tersebut. Karena itu, mereka terus melakukan perlawanan. Terbaru, puluhan eks pegawai KPK mengajukan banding administratif kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberhentian tersebut.

Perjuangan ”melawan” keputusan pimpinan KPK tak sekali–dua kali dilancarkan ”korban” TWK. Christie ingat betul kali pertama bergabung dengan ”skuad” 75 pegawai yang tak lolos TWK pada Mei lalu. Dari 75 pegawai itu, sebetulnya Christie masuk dalam gerbong 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan.

”Tapi, saya nggak mau dibina (ikut diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, Red) karena nggak percaya TWK,” katanya yang pada Kamis siang itu didampingi sang suami.

Karena ada yang menolak tawaran pembinaan itu, gerbong 75 pegawai akhirnya terbagi dua. Sebanyak 18 pegawai bersedia ikut diklat dan dilantik menjadi ASN. Sementara, 57 pegawai lainnya memilih terus melawan.

Total, ada 58 orang lantaran pada September lalu seorang penyidik KPK, Lakso Anindito, menyusul masuk daftar pegawai yang tak lolos TWK. Berbeda dengan pegawai KPK yang lain, Lakso memang ikut TWK setelah tugas studinya di Lund University, Swedia, selesai. Setelah pulang ke Indonesia, Lakso lantas menyusul ikut TWK dan dinyatakan tidak lolos.

Christie menyatakan, perjalanan polemik TWK sejak Mei sampai akhir September menyisakan begitu banyak pelajaran. Perempuan yang sebelumnya menjadi spesialis kerja sama di Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK itu merasakan banyak hal yang membaur menjadi satu. ”Ada kagetnya, tapi ada lucunya juga,” ujarnya, lantas tersenyum.

Selama berjuang bersama puluhan ”korban” TWK, Christie menikmati setiap proses dan tahapan formal yang dilakukan. Saat advokasi dan kampanye publik, misalnya, dia melakoninya tanpa beban. ”Jadi, untuk koordinasi, kami punya grup. Nah, di grup itu banyak bercandanya,” ungkap Christie.

Dan, satu hal lagi, kata Christie, tak terlihat ada perbedaan mencolok antara pegawai muda dan tua dalam setiap koordinasi yang dilakukan. Semua ditempatkan pada posisi yang setara dan bebas menyuarakan gagasannya. ”Sangat fleksibel, tapi yang muda biasanya selalu ikut diskusi dengan senior-senior sebelum mengambil langkah-langkah,” paparnya.

Makin ke sini, Christie merasakan ”penyingkiran” pegawai KPK dengan menggunakan instrumen TWK seperti nano-nano. Selain terkejut, Christie melihat TWK yang menjadi alat pimpinan KPK menyingkirkan pegawai adalah sebuah hal lucu dan konyol. ”Sebenarnya lucu karena TWK itu tidak ada dasar yang membuat saya tidak lolos,” jelasnya.

Kelucuan itu makin menjadi-jadi ketika Christie kembali mengingat beberapa soal yang ditanyakan saat sesi wawancara. Misalnya, pertanyaan seputar film porno. ”Saya waktu itu ditanya bagaimana pendapat tentang orang yang nonton film porno,” ingat Christie, lantas tersenyum. ”Lucu banget pertanyaannya,” lanjutnya.

Sekarang Christie bersama ”alumni” TWK KPK terus memberikan dukungan satu sama lain. Misalnya, menyambangi eks pegawai KPK Juliandi Tigor Simanjuntak yang membuka usaha kuliner nasi goreng. ”Dari situ (membuka usaha kecil-kecilan), kami bisa lihat bahwa memberantas korupsi itu bukan hanya tentang pekerjaan,” tuturnya.

Dia diminta keluarga untuk rebahan dulu. ”Beristirahat,” katanya.

Sebagai bagian dari angkatan muda yang turut berupaya menyumbang perubahan lewat pemberantasan korupsi, dia berpesan kepada semua pihak agar tak sekadar menggunakan anak muda sebagai simbol semata. Christie memandang anak muda selama ini hanya ”dipakai” untuk trik mencari perhatian. Istilah staf khusus (stafsus) milenial, misalnya.

”Kayak mereka (stafsus milenial), apakah mereka diberi ruang sebagai pengambil kebijakan?” tegasnya.

Dia berkeyakinan anak muda Indonesia bisa berbuat lebih banyak jika diberi kesempatan yang sama. Termasuk kesempatan memberantas korupsi.

Karena itu, sebagai anak milenial, Christie berharap representasi anak muda di berbagai lini benar-benar mendapat ruang yang sama besar dengan yang didapatkan orang-orang tua. ”Negeri ini masih negeri orang tua karena orang tua masih menguasai semuanya,” tutur alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, tersebut. (*/c14/ttg)