BALIKPAPAN-Sikap Pemprov Kaltim yang dinilai pasif terkait proyek pemerintah pusat dalam memindahkan ibu kota negara (IKN) dikritik akademisi. Padahal, banyak hal yang berpotensi merugikan pemerintah daerah. Oleh karena itu, elite di daerah diharapkan lebih aktif lagi menyuarakan aspirasi masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah. Pria yang akrab disapa Castro ini mengungkapkan, pemerintah daerah tak pernah dilibatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pemindahan IKN. Menurutnya, selama ini pemerintah pusat terkesan tertutup. Padahal, yang akan menerima dampak langsung dari pemindahan IKN adalah masyarakat Kaltim. Sehingga, sudah sepatutnya Pemprov Kaltim dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan pemindahan IKN.

“Yang tampak di daerah hanya euforia pemindahan IKN itu saja. Padahal, kita bisa membangun posisi tawar penyelesaian krisis ekologis,” katanya kepada Kaltim Post kemarin (31/10). Pria berkacamata ini mengusulkan agar gubernur Kaltim mengambil inisiatif. Dengan mengundang delapan anggota DPR dan empat anggota DPD RI Dapil Kaltim beserta civil society organization (CSO) atau organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Duduk bersama dan serius membicarakan konsep dan tawaran Kaltim kepada presiden.

“Daerah jangan cuma manut pusat dong!” sindirnya. Mengenai pembahasan RUU IKN di DPR nanti, lanjut dia, sangat bergantung dinamika di DPR. Apabila transaksi tawar-menawar cukup kencang, maka pembahasan RUU IKN selesai lebih cepat. Seperti halnya, pembahasan revisi UU KPK, UU Minerba sampai UU Cipta Kerja yang dinilai mengabaikan partisipasi publik. Apalagi penyusunan RUU IKN disebut Castro juga akan menggunakan sistem omnibus law yang berhasil dilakukan pada UU Cipta Kerja.

“Jadi, pemprov harus mengambil inisiatif ini terlebih dahulu. Harus serius. Jangan manut sama pusat aja!” ungkapnya. Syafuan Rozi, peneliti pusat riset politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan, pembahasan RUU IKN di DPR perlu menimbang berbagai aspirasi pusat dan daerah. Baik pihak yang pro maupun kontra dalam merancang IKN baru di Kaltim.

 “Mungkin memetakan kelompok yang pro, netral, dan kontra itu. Kemudian mencatat apa keberatan dan dukungan mereka,” ucapnya dalam Webinar “Menimbang Aspirasi Pusat dan Daerah dalam IKN Kaltim”, pekan lalu. Menurutnya, kritik pihak yang kontra di pusat maupun daerah merupakan peringatan dini dan menjadi masukan berharga. Sehingga, perlu diperhatikan dengan seksama ketika menata dan mulai memindahkan IKN.

Menurutnya, perlu roadmap serta grand design yang lengkap. Yang tak kalah penting, sambung dia, skenario pemindahan IKN. Sampai saat ini, belum banyak disampaikan secara detail pemerintah pusat. Di mana RUU IKN beserta naskah akademik dan lampiran, belum dibuka untuk publik. Termasuk menjabarkan skenario yang moderat, buruk, atau yang terbaik. “Ada yang membayangkan kalau salah, akan merusak lingkungan. Kalau dia bagus, akan menjadi kota yang dengan desain ekologis. Atau kota yang terbaik,” ujar Syafuan. 

Di forum yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim HM Aswin mengatakan, Pemprov Kaltim bergembira atas terpilihnya provinsi ini menjadi calon pusat pemerintahan baru pengganti DKI Jakarta. Pemprov Kaltim menganggap bahwa rencana pemindahan IKN merupakan “gula-gula” yang sangat bagus, terhadap Kaltim. Terlepas dari pendapat para tokoh, analisis para ahli, dan kepentingan lainnya, Pemprov Kaltim mendukung penuh rencana pemindahan IKN.

Pada saat ini, ucap dia, telah dilaksanakan FGD ke-5 dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada lokasi IKN baru. Diakuinya, Pemprov Kaltim memang tidak secara spesifik dilibatkan penuh dalam kegiatan penyusunan analisis lingkungan tersebut. “Kami ini hanya tukang menunjukkan di mana titik dan lokasinya. Kalau perlu peta dan data, kami berikan. Gubernur juga sudah melakukan perubahan secara kebijakan. Dalam perencanaan dan tema perencanaan prioritas kegiatan. Untuk bisa mendukung kegiatan ini,” jabarnya.

Dia menyebut, Bappeda Kaltim telah melihat konsep dan perencanaan yang disusun dalam pemindahan IKN. Sejauh ini, sangat bagus sekali. Salah satunya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau BPN sudah menyusun 186 halaman peta untuk perencanaan tata ruang calon IKN yang diklaimnya sudah bagus. Kemudian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah memasukkan usulan dari para ahli. Tetapi perlu dilakukan elaborasi lagi, agar bisa lebih lagi.

“Pertimbangan-pertimbangan yang ada, juga sudah dilakukan. Mudah-mudahan naskah akademik dari RUU itu bisa diumumkan. Tetapi, pihak dari Bappenas belum mengumumkan. Kalau saya perhatikan itu,” jelasnya.

Aswin menyampaikan, penyusunan perencanaan pemindahan IKN belum melibatkan banyak pihak. Termasuk pemerintah daerah. Dikarenakan RUU IKN baru saja diserahkan pemerintah ke DPR akhir September lalu. Sehingga, kementerian dan lembaga yang memiliki tugas berkaitan dengan kegiatan pemindahan IKN, bekerja secara silent atau terkesan tertutup. “Nanti kalau sudah undang-undangnya terbit, dan ibu kota (ibu kota negara) itu benar dipindahkan ke Kaltim, saya yakin semua kegiatan kita akan dibuka. Termasuk di daerah kami. Karena kami tidak pernah menganggarkan untuk kegiatan IKN, sebenarnya. Melanggar aturan kalau kami melakukan itu,”  ucapnya.

Aswin mengungkapkan, salah satu dampak positif pemindahan IKN ke Kaltim adalah alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya saat ini, untuk membangun infrastruktur seperti jalan kapasitas riil yang dimiliki Pemprov Kaltim terbatas. Hanya sebesar Rp 2 triliun dari Rp 11 triliun keseluruhan APBD Kaltim. Sementara, sisanya sekira Rp 9 triliun digunakan untuk biaya operasional pemerintah daerah.

“Kalau jadi ibu kota negara, seperti Jakarta, sungai-sungai pasti ada jembatannya. Bahkan yang tidak ada sungainya, dibikin jembatan” ujarnya.

Sementara itu, Andrinof Chaniago, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) yang juga menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Bappenas periode 2014-2015 menyampaikan, salah satu hal penting yang memerlukan kajian sejak awal adalah model tata kelola pemerintahan kota. Di mana sangat perlu dipertimbangkan bentuk tata kelola pemerintahan, buka berupa kota otonomi. Seperti kota-kota Indonesia sekarang. Tetapi, berupa kota administratif yang partisipatif.

Karena pengalaman memberikan status kota otonom kepada Kota Batam, melahirkan banyak konflik dan dispute kelembagaan. Sehingga perlu dijadikan pelajaran untuk kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Kota administratif yang partisipatif, bisa bentuknya meletakkan kewenangan untuk mengatur pemerintah pusat. Tetapi, memiliki dewan kota untuk menyerap aspirasi warga. Dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan kepala daerah administratif. “Inilah mungkin teman-teman di P2P (Pusat Penelitian Politik) BRIN harus mendalami kajian itu,” katanya.

Andrinof menyampaikan, ada lima tantangan dalam pembangunan IKN. Yakni politisasi atau kepentingan politik sempit. Yang terlihat saat ini, ada pihak yang menolak argumentasi mendasar dan keseluruhan. Tetapi mencari hal-hal parsial, yang kemudian dilebih-lebihkan lalu dibenturkan dengan ide pemindahan IKN. Dan akhirnya tidak memiliki keterkaitan. Kemudian tantangan keterbatasan anggaran. Menurutnya bisa disiasati dengan memperpanjang waktu pembangunan IKN. “Kalau dalam perekonomian normal, rencana ini perlu jalan 10 tahun, dengan keterbatasan anggaran, bisa saja diperpanjang jadi 15 tahun. Atau mulainya diundur dua tahun. Ini bukan persoalan mendasarnya. Ini soal bagaimana strategi melaksanakannya. Kita harus belajar bagaimana strategi kebijakan, jangka panjang, pendek, dan menengah,” papar dia.    

Lalu, ada tantangan keterbatasan pemahaman publik. Andrinof memberikan catatan, agar pemerintah tidak terburu-terburu melakukan pembangunan IKN. Namun, melakukan sosialisasi terlebih dulu terhadap gagasan pemindahan IKN. Para peneliti, pemikir, dan ilmuwan perlu memahami secara bersama-sama mengenai rencana besar itu. “Jangan gagasan-gagasan penting, belum sampai ke publik. Yang vokal adalah suara yang memolitisasi. Itu yang berbahaya untuk kebijakan publik yang baik. Politik lebih dominan, dan akhirnya menentukan iya atau tidaknya suatu kebijakan,” terangnya.

Yang tak kalah penting, tantangan berupa ego-ego sektoral, baik di bidang profesi dalam membuat perencanaan yang paripurna, holistik, dan komprehensif. Sehingga harus duduk bersama. Tantangan terakhir adalah munculnya free riders atau penumpang gelap. Yang memanfaatkan keuntungan pada saat kegiatan pemindahan IKN dimulai. Seperti spekulan tanah yang membuat tingginya harga tanah di sekitar kawasan IKN. “Ini sudah terjadi. Dan sudah terasa,” pungkas Andrinof. (kip/riz/k15)