Hasil kajian terkini yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV menjelaskan, daya mampu waduk Benanga jauh dari maksimal. Yakni dari 1,5 juta meter kubik, saat ini maksimal hanya mampu menampung air limpasan sekitar 600 ribu meter kubik.

 

SAMARINDA – Selama ini upaya normalisasi dengan pengerukan dan pengangkutan sedimentasi tidak berdampak besar. Mengingat perlindungan dari sisi hulu belum betul-betul ditangani, yakni pembukaan lahan, baik untuk perluasan wilayah permukiman, atau tambang ilegal masih membabi buta.

Dengan demikian, perlunya pemerintah menekan laju pengupasan lahan dengan membuat aturan tegas, utamanya melalui dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Tepian yang kini tengah direvisi.

Konsultan Masterplan Banjir Kota Samarinda Eko Wahyudi mewakili tim BWS Kalimantan IV menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan hasil kajian tentang luas sempadan Waduk Benanga, yakni sekitar 450 hektare. Tujuannya agar daerah yang masuk kawasan itu bisa diamankan dari aktivitas pengembangan kota, seperti pembangunan perumahan atau lainnya. “Hasil itu harus disinkronkan dengan dokumen RTRW pemkot yang tengah direvisi. Jangan sampai jadi seperti Perumahan Bengkuring yang dibangun di atas rawa yang harusnya sebagai pengendali banjir,” ucapnya.

Dalam pengelolaan waduk, ada tiga bagian penting, yaitu tampungan efektif yakni debit air sampai pelimpahan. Selanjutnya, tampungan banjir sampai debit banjir tertentu misalnya di Waduk Benanga dibangun dengan kala ulang (Q) 100 tahun pada elevasi 9,32. “Terakhir yakni sempadan untuk melindungi fungsi-fungsi di bawahnya. Misalnya ketika sudah ada perumahan, jangan sampai makin berkembang lagi,” ucapnya.

Jika kawasan sempadan tidak dilindungi, akan memiliki efek domino. Misalnya, ketika ada pengembang perumahan tentu akan dilakukan pengurukan. Efeknya, genangan waduk berkurang, membuat tampungan juga berkurang, sehingga kawasan hilir tepatnya di sisi kota akan lebih sering banjir. “Makanya harus ada pengendalian di tingkat waduk, sungai, dan hulu yakni sempadan,” jelasnya.

Pihaknya berharap dengan koordinasi itu, kawasan sempadan Benanga bisa diakomodasi dalam Perda RTRW. Dengan begitu, akan ada fungsi pengendalian hukum. “Kami harap bisa diakomodasi, pengawalan terus dilakukan lewat koordinasi agar area tersebut tetap masuk area hijau atau lindung,” singkatnya.

Menanggapi itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin menjelaskan, pihaknya telah menerima usulan BWS Kalimantan IV terkait kawasan sempadan Waduk Benanga. Disebutnya, ada sebagian titik yang belum masuk dokumen RTRW yang tengah direvisi. “Akan kami masukkan, karena usulan itu sangat erat dengan program unggulan Wali Kota Samarinda Andi Harun, yakni mengatasi banjir,” ucapnya.

Di lapangan area itu terdapat sejumlah permukiman. Namun, jika memang diperlukan, pihaknya siap melakukan pembebasan lahan sesuai dengan besaran yang sudah ditentukan. “Saat ini Perda RTRW terus dikebut dengan target disahkan November,” tutupnya. (dns/dra/k16)