SAMARINDA - Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Prof Dr Ir H Rusdiansyah mendatangi markas Polres Kutai Kartanegara untuk melaporkan aktivitas tambang ilegal di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Unmul di Teluk Dalam, Senin (1/11/2021). Dalam pelaporan tersebut, Dekan Fakultas Pertanian Unmul turut didampingi Dekan Fakultas Hukum bersama tim Koalisi Dosen Unmul.

Dekan Fakultas Hukum Unmul Dr Mahendra Putra Kurnia menjelaskan pihaknya tak mau justifikasi pihak mana saja yang melakukan tambang ilegal di kebun percobaan Unmul Teluk Dalam. Sehingga, pihaknya meminta bantuan polisi. "Kita tidak mau justifikasi itu siapa dan bagaimana (tambang ilegal). Karena memang itu tugas kepolisian," katanya.

Mahendra menambahkan pihaknya dalam melaporkan tambang ilegal ke Polres Kukar membawa sejumlah bukti diantaranya foto dan kronologis kejadian di lapangan. "Kita berharap teman teman di Polres Kukar membantu Unmul memproses sebagaimana mestinya," kata Mahendra.

Laporan tambang ilegal di kebun percobaan Unmul Teluk Dalam, dikatakan Mahendra, akan dipelajari lebih dulu oleh pihak kepolisian. Dan, pihaknya menunggu proses lebih lanjut seperti pemanggilan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor. Dalam surat pelaporan tambang ilegal ke Polres Kukar, pihak kebun percobaan Fakultas Pertanian Unmul melihat aktivitas tambang masuk sejak 31 Agustus 2021.

Pihak kebun percobaan Unmul mencoba menegur dan berkomunikasi dengan pelaku tambang ilegal. Namun belum ada tanggapan hingga pelaporan ini ke markas Polres Kukar.

Atas dasar ini, kegiatan pertambangan tanpa izin telah bertentangan dengan pasal 135 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang atas perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diubah dcngan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dengan tegas mewajibkan pelaku kerusakan lingkungan untuk melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan dengan disertai ancaman pidana dan denda.

Polres Kutai Kartanegara diharapkan dapat mengusut tuntas kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan tanpa izin dan menimbulkan kerusakan lingkungan di Kebun Percobaan Teluk Dalam Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. (myn)