Pernyataan Bupati Kukar Edi Damansyah yang akan mencopot camat yang mendukung aktivitas tambang ilegal, mendapat dukungan. Bahkan anggota DPRD Kukar mengapresiasi hal itu.

 

TENGGARONG - Anggota Komisi III DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, saat ini indikasi keterlibatan perangkat pemerintahan untuk mendukung tambang liar memang mengkhawatirkan. Untuk mengantisipasi sekaligus menepis anggapan tersebut, perlu ada sikap yang disampaikan kepala daerah.

Misalnya dengan sanksi pencopotan camat jika terbukti mendukung aktivitas tambang liar tersebut. Jika perlu, kata dia, ada sanksi serupa kepada perangkat pemerintah lainnya, seperti lurah dan kepala desa. Terlebih lagi aktivitas tersebut sudah terbukti merusak lingkungan. “Kita patut apresiasi apa yang disampaikan oleh pak bupati tersebut. Ini harus dikawal,” kata Ahmad Yani.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Alif Turiadi. Ia menyampaikan, pernyataan bupati tersebut perlu direalisasikan. Salah satu indikatornya adalah memastikan bahwa di daerah tersebut tidak ada aktivitas tambang ilegal.

“Bagi saya, pernyataan pak bupati ini baik, tapi juga harus dibuktikan. Walaupun memang tidak mudah membuktikan keterlibatan camat tersebut,” katanya.

Diwartakan sebelumnya, semakin maraknya aktivitas tambang ilegal di Kukar, mengundang perhatian Bupati Kukar Edi Damansyah. Ia pun mengingatkan kepada camat yang bertugas di Kukar untuk tak ikut mendukung aktivitas tersebut.

Bupati menyebutkan, aktivitas tambang ilegal kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat. Ia mencontohkan peristiwa yang terjadi di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, saat warga mencoba mengadang truk angkutan batu bara ilegal yang melalui jalan umum.

Ia akan memecat camat yang terlibat mendukung penambangan ilegal di wilayahnya. Ini merupakan komitmen Pemkab Kukar dalam melawan eksploitasi tambang batu bara yang tidak berizin. “Kalau saya tahu ada camat terlibat, akan saya copot camatnya," timpal bupati. (qi/kri/k16)