Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb mendorong Pemkab Berau menggali potensi pajak di Bumi Batiwakkal, sebutan Berau, salah satunya sarang burung walet. 

 

DINILAI dari lima potensi terbaik, pajak sarang burung walet masih sulit digali potensinya. Itu juga berdasarkan data KPP Pratama Tanjung Redeb yang diperoleh dari PTSP.

Terdapat 211 bangunan walet di Kabupaten Berau yang telah diterbitkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sejak 20 September 2017. Begitu juga dalam perbub tersebut, mengatur tata cara perizinan dan kewajiban pemegang izin usaha sarang burung walet dan pengesahan usaha sarang burung walet.

“Kami mendorong Pemkab Berau secara penuh, implementasinya juga untuk memperoleh siapa sebenarnya pemilik dari sarang walet di Berau ini,” ujar Kepala KKP Pratama Tanjung Redeb, Mu’alif, saat berkunjung ke Berau beberapa waktu lalu. 

Bukan tanpa sebab, kata Mu’alif, pajak ini nantinya akan masuk ke kas negara dan pemda. Dengan demikian, KPP Pratama Tanjung Redeb melalui bagian pengawasan saat ini tetap mencari kepemilikan atas banyaknya potensi walet di Berau. Pasalnya, saat ini penjualan sarang walet hanya diketahui melalui Balai Karantina Pertanian. Padahal, potensi pajak ini sangat besar.

“Sehingga kita coba dukung pemda dulu untuk mencari kepemilikan, dan dari situ, baru kami bisa gali potensi pajak penghasilan dari walet,” terangnya. Ditemui di tempat yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Sri Eka menjelaskan, saat ini banyak permasalahan walet di Berau. Salah satunya proses perizinan sarang walet.

Terutama pada perizinan sarang walet rumahan. Terlebih, saat ini perizinan masuk wewenang provinsi. Sesuai data dari Bapenda Berau, terdapat 318 potensi walet di Berau. Jumlah terbanyak berasal dari daerah pesisir Berau. Belum lagi banyak peraturan untuk menggali potensi walet yang berubah, kewenangan provinsi dan aturan lainnya sebenarnya yang tidak sesuai dengan keadaan di daerah.

“Kalau untuk menggali pajak, tentu harus ada administrasi dari perizinan terlebih dahulu,” tegas Eka.  Namun, pihaknya akan terus berupaya. Salah satunya dengan bersinergi dan berkoordinasi agar potensi pajak ini bisa menjadi pemasukan daerah. (mar/kpg/kri/k16)