JAKARTA- BMKG mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologis dalam periode sepekan ke depan atau terhitung 31 Oktober sampai 6 November 2021. Selain itu, daerah dan pemangku kepentingan setempat diharapkan mengantisipasi dampak dari fenomena suhu lautan pasifik La Nina yang sebelumnya dinyatakan berada pada level lemah hingga sedang (moderate).

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan dalam seminggu kedepan terdapat potensi signifikansi dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia.

Guswanto mengatakan, selain La Nina, saat ini fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby dan Gelombang Kelvin juga tengah aktif. Sementara dalam dinamika atmosfer lokal, ada potensi belokan dan perlambatan angin yang bisa meningkatkan pola konvektifitas dan pertumbuhan awan hujan. ”Diprediksi aktifnya fenomena MJO, aktifnya Gelombang Rossby dan Gelombang Kelvin dan dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan,” jelas Guswanto (31/10)

Potensi hujan lebat dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat/petir dan angin kencang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun berdasarkan analisis cuaca berbasis dampak (Impact Based Forecast), 6 daerah berpotensi terdampak bencana banjir bandang dengan kategori siaga. Yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut fenomena La Nina yang diprediksi bakal terjadi di penghujung tahun 2021 akan mengancam ketahanan pangan. Dua sektor yang dinilai akan sangat berdampak yaitu sektor pertanian dan perikanan. “Pemerintah harus memberi perhatian lebih di kedua sektor tersebut, karena dampaknya akan mengancam ketahanan pangan karena berpotensi merusak tanaman akibat banjir, hama dan penyakit tanaman, serta juga mengurangi kualitas produk karena tingginya kadar air,” Kata Dwikorita kamis (29/10)

Sedangkan di sektor perikanan, pasokan ikan akan berkurang drastis akibat nelayan tidak bisa melaut. Kalaupun melaut, kata dia, maka hasil tangkapannya tidak akan maksimal karena tingginya gelombang. Kondisi ini juga akan mempengaruhi hasil laut di pasaran yang cenderung mahal. Dwikorita menerangkan, La Nina adalah fenomena mendinginnya Suhu Muka Laut (SML) di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Kondisi ini mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik ke arah Indonesia. ”Akibatnya Indonesia banyak terbentuk awan dan diprediksi kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan sebagian besar wilayah tanah air,” jelasnya.

Kondisi ini berpotensi untuk terus berkembang dan Indonesia harus segera bersiap menyambut kehadiran gadis kecil ini yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah - sedang, setidaknya hingga Februari 2022. “Sebagai langkah mitigasi guna meminimalkan risiko, BMKG terus melakukan Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN). Karena meski La Nina adalah ancaman, namun disisi lain ada hal positif yang juga dibawa,” imbuhnya.

Beberapa hal positif diantaranya bagi petani dan pekerja sektor kelautan. La Nina menyediakan pasokan air yang berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian. Sementara bagi pekerja di sektor kelautan, La Nina membuat perluasan area pasang surut wilayah pesisir yang dimanfaatkan oleh nelayan tambak budidaya dan garam.

Tidak hanya menggencarkan SLI dan SLCN, lanjut Dwikorita, BMKG juga membentuk “Brigade La Nina” bersama Kementerian Pertanian dan jaringan alumni SLI yang ada di seluruh Indonesia. Harapannya, seluruh update perkembangan cuaca dan iklim maupun peringatan dini dapat langsung tersebar dan diterima masyarakat guna meminimalisasi dampak kerugian yang dapat ditimbulkan.

Kementerian PUPR juga menyusun beberapa rencana mitigasi untuk menghadapi La Nina pada akhir tahun 2021 yang membawa ancaman bencana banjir. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR telah lama bekerja sama dengan BMKG dalam memanfaatkan data meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Data tersebut digunakan untuk melakukan prediksi banjir, pemutakhiran peta kejadian banjir dan peta prakiraan potensi banjir. “Data-data tersebut sangat penting bagi kami dalam proses pembangunan infrastruktur dan operasi pemeliharaannya,” jelasnya. Beberapa langkah mitigasi yang disiapkan diantaranya mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana Pusat dan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk melakukan monitoring terhadap volume banjir yang bisa ditampung.

Kedua melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) siaga bencana. Meliputi, mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran di 205 bendungan dengan volume tampungan sebesar 4,7 miliar meter kubik. Kemudian membuka pintu pengeluaran pada 12 kolam retensi dengan volume tampungan 6,8 juta meter kubik dan bendung gerak dengan volume tampungan 65,8 juta meter kubik serta mengempiskan 12 bendung karet dengan volume tampungan 7,3 juta meter kubik.

Khusus wilayah Bandung Raya, PUPR saat ini sedang melakukan Uji Operasi Pengaliran Terowongan Nanjung pada Floodway Cisangkuy dengan kapasitas 2 x 334 meter kubik per detik. Terowongan Nanjung ini akan mengurangi total luas genangan di Kabupaten Bandung dari semula 3.461 hektar menjadi 2.761 hektar yang meliputi kawasan Dayeuhkolot, Baleendah, Andir dan sekitarnya.

Kemudian Kementerian PUPR juga menyiapkan 192 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas 263,4 meter kubik per detik seperti Pompa Pengendali Banjir Kali Sringin dan Pompa Pengendali Banjir Kali Tenggang. Untuk menambah kapasitas tampung air, Kementerian PUPR tengh menyelesaikan pembangunan 39 bendungan. “Karena ada prediksi badai La Nina kami harus hati-hati betul dalam melaksanakan pembangunan, jangan sampai ada kecelakaan konstruksi. Untuk itu kami menempatkan petugas di hulu cofferdam sejauh 5-10 km untuk mengamati pola debit air yang akan masuk ke sungai yang dibangun bendungan,” ujar Basuki.

Kementerian PUPR juga tengah melakukan inventarisasi bahan banjiran dan alat berat yang ada di BBWS/BWS maupun penyedia jasa yang tengah melakukan pekerjaan. “Kami sekarang menggunakan Geobag seperti yang telah kami lakukan di Kabupaten Luwu Utara karena lebih kuat dan lebih berat untuk mengarahkan debit banjir di sungai,” tambahnya.

Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu lima tahun terakhir frekuensi bencana yang paling banyak terjadi adalah bencana Hidrometeorologi dengan kejadian mendominasi yaitu banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor.

"Kita sekarang tidak hanya berjuang melawan pandemi saja, tetapi juga bencana lainnya, salah satunya adalah bencana hidrometeorologi," jelas Kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito. Ganip menjelaskan ada 5 hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan jangka pendek dalam menghadapi dampak dari La Nina yang dapat menimbulkan beberapa kejadian bencana hidrometeorologi.

Pertama adalah dengan memeriksa dan memastikan kesiapan personel, alat, sarana dan prasarana pendukung lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggelar apel kesiapsiagaan oleh segenap komponen di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya pada level daerah diminta untuk menyiapkan rencana kontijensi (renkon) daerahnya masing-masing. BNPB telah menginstruksikan kepada BPBD untuk menyusun renkon dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

Pemerintah Daerah juga dapat menyiapkan status siaga darurat di wilayahnya apabila diperlukan. Upaya mitigasi bencana hidrometeorologi untuk jangka pendek dapat dilakukan dengan penanaman vegetasi, pembersihan saluran air, pembenahan tanggul sungai, penguatan lereng, serta optimalisasi penguatan drainase.

Selain itu, BNPB meminta pemerintah daerah khususnya BPBD untuk selalu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Salah satu edukasi yang dapat diberikan adalah apabila turun hujan dengan durasi lebih dari satu jam dan objek pada jarak pandang 30 meter sudah tidak terlihat, maka masyarakat di daerah lereng tebing dan sepanjang aliran sungai harus dievakuasi sementara.

Sementara untuk mitigasi jangka panjang, Ganip menjelaskan bahwa tata ruang harus sejalan dan sensitif dengan aspek kebencanaan. "Dalam hal tanah longsor misalnya, pemanfaatan lahan kritis sebagai tempat pemukiman tidak seharusnya dilakukan," ujar Ganip.

BNPB kata Ganip telah memperkuat sistem peringatan dini banjir dan longsor dalam tingkat komunitas yang diperuntukkan sebagai decision support system untuk membantu dalam pengambilan keputusan kapan masyarakat harus dievakuasi.  Hingga saat ini, BNPB telah memasang 27 alat peringatan dini. Alat tersebut akan terus ditambah mengingat luas wilayah dan potensi bencana di Indonesia. ”Dalam waktu dekat, di beberapa wilayah aliran sungai di Jawa Timur dan jawa Tengah akan dilakukan penambahan sebanyak 7 alat,” terang Ganip.(tau)