Energi baru terbarukan (EBT) dinilai jadi solusi untuk menekan kerusakan lingkungan. Terlebih, naiknya harga batu bara di pasar global, tentu bisa meningkatkan biaya operasional kelistrikan.

 

KEPERLUAN listrik di Kaltim sejauh ini diklaim masih aman. Secara umum sistem kelistrikan di Benua Etam sudah tersambung. Terutama Sistem Interkoneksi Kalimantan. Dari Kalteng, Kalsel, dan Kaltim (dari Paser hingga Sangatta, Kutai Timur). Tercatat beban puncak per 27 Oktober 2021, sebesar 1.257 megawatt (MW). Dengan daya mampu 1.596 MW.

“Artinya ada cadangan 339 MW,” ungkap Manager Unit Pelaksana Pengendali Pembangkitan (UPDK) Balikpapan, Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Kalimantan, Otniel Marrung, Jumat (29/10).

Jika melihat pada rencana pengembangan sistem tenaga listrik di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021–2030, sistem tenaga listrik di Kaltim terdiri atas sistem interkoneksi 150 kV Kalseltengtim (sistem 150 kV Barito dan sistem 150 kV Mahakam) yang terinterkoneksi pada 2018 melalui SUTT 150 kV Kuaro-Petung, serta sistem isolated 20 kV.

Pada sistem interkoneksi 150 kV, peran pembangkit berbahan bakar minyak mulai berkurang dengan beroperasinya pembangkit non-BBM (batu bara dan gas) serta rencana gasifikasi di Tanjung Batu.

Dengan tersambungnya dua sistem besar tersebut, pasokan daya di Sistem Kaltim yang semula berlebih bisa disalurkan ke Sistem Kalsel dan Kalteng, sehingga berdampak pada penurunan biaya pokok produksi.

Sistem Kalseltengtim pada 2022 direncanakan terinterkoneksi dengan Kalimantan Utara melalui Tanjung Redeb–Tanjung Selor. Sistem itu pada tahun yang sama akan terinterkoneksi dengan Kalimantan Barat melalui Sukamara–Marau, sehingga pada 2022 terbentuk sistem interkoneksi Kalimantan.

Sistem Mahakam dipasok dari beberapa jenis pembangkit yaitu PLTU, PLTGU, PLTG, PLTMG, dan PLTD, baik milik PLN maupun independent power producer (IPP) serta mesin sewa dan excess power.

Saat ini Sistem Mahakam memiliki cadangan daya yang cukup besar, sehingga sangat memungkinkan untuk penambahan pelanggan baru yang memerlukan daya besar. Beberapa sistem tenaga listrik pada beberapa kabupaten di Kaltim yaitu Kutai Barat (Melak) dan Mahakam Ulu (Long Bangun), sistem-sistem tersebut masih dilayani melalui jaringan tegangan menengah 20 kV dan dipasok dari PLTD berbahan bakar minyak.

Paser (Tanah Grogot) dan Penajam Paser Utara (Petung) saat ini sudah mendapat pasokan listrik dari Sistem Mahakam melalui jaringan tegangan tinggi 150 kV Kuaro–Grogot.

Di sisi lain PT PLN (Persero) menyebut, rasio elektrifikasi untuk Kaltim pada triwulan III 2020 sebesar 99,99 persen. Sementara dengan total jumlah desa mencapai 1.038 desa, disebut sampai saat ini, rasio desa berlistrik di Kaltim sudah mencapai 100 persen.

Lantas bagaimana dengan perkembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT)? Otniel menyebut, PLN berkomitmen meningkatkan bauran energi EBT sesuai RUPTL, di mana salah satu pilot project yaitu rencana pembangunan PLTS di Sistem Isolated Tanjung Aru di Paser. “Yang saat ini masih menggunakan PLTD berbahan bakar high speed diesel (HSD),” imbuhnya.

Untuk mencapai target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025, PLN juga berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kaltim. Salah satunya memanfaatkan area-area lahan bekas tambang yang sudah tidak beroperasi atau lainnya untuk pengembangan PLTS. Kaltim disebut memiliki potensi 346 MW.

Untuk nasib pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kaltim dengan adanya kebijakan pemerintah yang tak akan membangun proyek pembangkit berbasis energi batu bara, Otniel menjelaskan, kondisi saat ini dengan daya mampu pasok Sistem Interkoneksi Kalimantan 1.596 MW dan cadangan daya 339 MW (26,9 persen), PLN masih mampu menyuplai keperluan listrik di Kaltim. Meski terdapat kebijakan pemerintah memoratorium pembangunan PLTU.

Saat ini PLTU milik PLN yaitu PLTU Teluk Balikpapan (2x110MW) beroperasi satu unit yaitu Unit#2 dengan daya mampu 96 MW. “Sedangkan untuk Unit #1 sedang dilakukan pemeliharaan periodik dan ditargetkan pada pekan ke-2 November beroperasi dan sinkron ke Sistem Interkoneksi Kalimantan untuk meningkatkan keandalan sistem,” jelasnya.

Lalu bagaimana dampak kenaikan harga acuan batu bara terhadap PLTU? Otniel menyebut, hingga saat ini, PLTU masih mampu untuk memenuhi keperluan batu bara dari pemasok. Sebab, terdapat beberapa pemasok untuk menyuplai batu bara ke PLTU, sehingga tidak terdapat ketergantungan dari satu pemasok dan rutin berkomunikasi dengan PLN pusat terkait keperluan batu bara di PLTU.

“Dengan harga batu bara acuan pada Oktober yang mencapai 161 USD/ton, menjadi salah satu tantangan PLN dalam memenuhi keperluan batu bara untuk PLTU,” ungkapnya.

STOP BANGUN PLTU

Pemerintah memperbesar porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Hal itu tecermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021–2030 yang telah diterbitkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, pembangunan PLTU batu bara tak lagi menjadi pilihan. Sebab, arah kebijakan energi saat ini adalah transisi dari energi fosil ke EBT yang lebih bersih dan ramah lingkungan. “Pembangunan PLTU yang baru tidak lagi menjadi opsi, kecuali yang saat ini sudah committed dan dalam tahap konstruksi. Ini juga membuka peluang dan ruang yang cukup besar untuk pengembangan EBT,” ujarnya.

Arifin menambahkan, target bauran EBT dalam rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) adalah 23 persen pada 2025. Sementara itu, realisasi hingga akhir 2020 baru mencapai sekitar 14 persen.

Dalam mencapai target penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW selama 10 tahun ke depan dan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan investasi PLN, pemerintah memutuskan RUPTL membuka peran IPP lebih besar. Termasuk dalam pengembangan pembangkit berbasis EBT.

“Dengan kecenderungan harga PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) yang semakin murah dan masa pembangunan lebih cepat, untuk pencapaian target 23 persen bauran EBT pada 2025, porsi PLTS didorong lebih besar dari RUPTL sebelumnya. Selain itu, pencapaian target bauran EBT akan dipenuhi co-firing PLTU dengan biomassa, dengan tetap memerhatikan lingkungan untuk ketersediaan feedstock,” papar Arifin. (rom/k16)

Peliput: M Ridhuan, Nofiyatul Chalimah