JAKARTA – Para narapidana (napi) kasus korupsi bakal mendapat angin segar. Sebab, aturan pengetatan syarat remisi bagi terpidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Selain terpidana korupsi, terpidana narkoba dan terorisme juga mendapat keuntungan atas putusan tersebut.

Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 itu merupakan tindak lanjut dari gugatan yang diajukan Subowo bersama empat orang napi Lapas Kelas I-A Sukamiskin, Bandung. Putusan tersebut diputus majelis hakim yang dipimpin Supandi bersama anggotanya, Yodi Martono dan Is Sudaryono.

Dalam pertimbangannya, majelis menyebut fungsi pemidanaan tidak hanya memenjarakan agar pelaku jera. Tapi juga upaya rehabilitasi. Selain itu, lanjut majelis, napi selayaknya manusia pada umumnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan. ”Sehingga tidak harus diberantas. Namun, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,” ujar Supandi dalam pertimbangan putusan.

Berdasar filosofi tersebut, lanjut Supandi, majelis menilai semestinya norma yang diatur dalam PP mempunyai semangat yang sebangun. Untuk itu, remisi harus diberikan tanpa terkecuali bagi semua warga binaan. ”Kecuali dicabut berdasar putusan pengadilan,” tuturnya.

Lebih lanjut lagi, majelis menilai pemberian remisi adalah otoritas lapas, yang dalam tugas pembinaan tidak bisa diintervensi lembaga lain. Namun, majelis menggarisbawahi, remisi diberikan dengan syarat warga binaan telah melakukan pengembalian kerugian uang negara terlebih dahulu. ”Warga binaan tidak menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan,” lanjutnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan putusan itu. Jika memang ada perubahan, akan disesuaikan. ”Terkait putusan MA, kita lihat ke depannya,” ujar dia.

Namun, lanjut Rika, sejauh ini pihaknya masih berpegang pada PP 99/2012 dalam memberikan hak bagi semua napi, termasuk terpidana korupsi. ”Karena terkait hak harus ada dasar hukumnya,” imbuh dia.

Sebelumnya PP 99/2012 mengatur pengetatan syarat remisi bagi koruptor. Seperti harus menjalani sepertiga hukuman hingga siap bekerja sama menjadi whistleblower. (far/c9/bay)