BALIKPAPAN-Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) kini tak lagi kesulitan memiliki badan hukum sendiri. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan kemudahan melalui perseroan perorangan yang diklaim sebagai layanan pendirian badan usaha pertama di dunia.

Hal itu disampaikan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly saat sosialisasi Perseroan Perorangan di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (29/10). Dia mengungkapkan, sejak diluncurkan pada 8 Oktober lalu, jumlah perseroan perorangan yang sudah terdaftar di Kemenkumham sebanyak 1.150. Dari jumlah tersebut, 19 perseroan perorangan berasal dari Kaltim. “Kami terus mendorong para pelaku usaha ini menaikkan kelas usahanya melalui perseroan perorangan yang berstatus badan hukum,” kata politikus PDIP ini.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Kaltim yang diterimanya, saat ini terdapat 300 ribu pelaku UMKM di Kaltim dengan jenis usaha beragam. Di tengah pandemi Covid-19, para pelaku usaha tersebut bisa bertahan. Bahkan berhasil menembus pasar internasional. Tercatat, 21 pelaku UMK berhasil mengekspor barang industri kreatif. Dengan nilai ekspor Rp 7,6 miliar.

Menkumham Yasonna Hamonangan (empat kiri) bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (ketiga kiri) berfoto bersama usai pembukaan sosialisasi perseroan perorangan dan seminar kemudahan berusaha di Hotel Novotel, Jumat (29/10).

 

UMKM Kaltim juga mencatatkan nilai transaksi pasar domestik sebesar Rp 11,4 miliar. “Keberhasilan tersebut menumbuhkan optimisme dan menjadi inspirasi bagi UMK lainnya untuk terus mengembangkan diri,” ujar Yasonna. Pria kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953 ini menilai, kehadiran badan hukum baru berupa perseroan perorangan diyakini dapat meningkatkan daya saing pelaku UMKM.

Badan hukum baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMK. Bisa membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang. Selain itu, perseroan perorangan memisahkan harta kekayaan pribadi dan perusahaan sebagai bentuk perlindungan hukum. Pendiriannya pun cukup mengisi formulir pernyataan pendirian, tanpa akta notaris. Status badan hukum diperoleh saat memperoleh sertifikat. Serta bebas menentukan besaran modal minimal.

Tak sampai di situ, masih ada kelebihan dari perseroan ini. Yakni dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi. Sementara itu, biaya pendaftarannya hanya Rp 50 ribu. Aplikasi perseroan perorangan ini juga terkoneksi dengan sistem Online Single Submission (OSS), sehingga para pelaku usaha dapat langsung melanjutkan proses perizinan hingga mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).

Usai berfoto bersama Menkumham Yasonna dan Gubernur Kaltim Isran Noor meninjau stan-stan UMKM yang ada di lobby Hotel Novotel.

“Kelebihan lainnya, adalah bersifat one-tier. Di mana, pemegang saham sekaligus direktur, tanpa perlu komisaris. Selain itu, dibebaskan dari pajak untuk UMKM dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta,” jabarnya. Di tempat yang sama, Gubernur Kaltim Isran Noor mengingatkan pelaku UMK Kaltim yang ingin merambah pasar internasional, agar berhati-hati.

Seperti pada kejadian gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd di forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Washington, Amerika Serikat. Gugatan itu terkait kasus empat perusahaan pertambangan batu bara Grup Ridlatama di Kecamatan Busang Kutai Timur pada 4 Mei 2010 silam. “Dan ini pasti akan terjadi. Bagaimana kita melakukan bisnis secara luas. Kalau nanti perseroan perorangan yang akan melakukan kerja sama bisnis dengan pengusaha internasional, maka harus benar-benar mengantisipasi,” pesan dia dalam kegiatan tersebut.

Politikus Partai NasDem Kaltim ini pun mengenang gugatan Churchill Mining yang merupakan perusahaan asal London, Inggris. Ketika itu, Churchill Mining menggugat pemerintah, dalam hal ini bupati Kutai Timur (Kutim) yang kala itu dijabat Isran Noor. Pemerintah digugat karena dianggap melanggar perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-UK dan RI-Australia. Pelanggaran dimaksud pengambilalihan aset untuk kepentingan publik dengan kompensasi tidak langsung (indirect expropriation). Yang merupakan bentuk nasionalisasi yang disertai dengan pembayaran ganti rugi atau kompensasi. Tuduhan lainnya adalah terkait prinsip perlakuan yang adil dan seimbang (fair and equitable treatment).

Melalui pencabutan kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan eksploitasi anak perusahaan dari Churchill Mining, yakni empat perusahaan Grup Ridlatama. Seluas lebih kurang 350 kilometer persegi di Kecamatan Busang. Pencabutan izin ini dilakukan bupati Kutim pada 4 Mei 2010. “Pada saat perjanjian itu dibuat, kita tidak teliti dalam mempelajari item dan masalah-masalahnya,” kenang Isran. Dari tuduhan pengambilalihan tidak langsung dan pencabutan izin tersebut, para penggugat mengklaim telah mengalami kerugian terhadap investasinya di Indonesia.

Sehingga mengajukan gugatan sebesar USD 1,3 miliar atau pada saat itu senilai Rp 18 triliun. Akan tetapi, pemerintah Indonesia dapat membuktikan adanya pemalsuan yang kemungkinan terbesar menggunakan mesin autopen. Terdapat 34 dokumen palsu yang diajukan para penggugat dalam persidangan. Termasuk izin pertambangan untuk tahapan general survey dan eksplorasi. Yang seolah-olah merupakan dokumen resmi atau asli yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga pemerintahan di Indonesia. Baik pusat maupun daerah. Tribunal ICSID sepakat dengan argumentasi Pemerintah Indonesia bahwa investasi yang bertentangan dengan hukum tidak pantas mendapatkan perlindungan dalam hukum internasional.

Juga ditemukan bahwa para penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk memeriksa mitra kerja lokalnya. Serta mengawasi dengan baik proses perizinannya (lack of diligence), sehingga Tribunal ICSID menyatakan klaim dari para penggugat ditolak pada 6 Desember 2016. Sekaligus mengabulkan klaim pemerintah Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya berperkara (award on costs) sebesar USD 9,4 juta. Pada 18 Maret 2019, Komite ICSID menegaskan kemenangan Indonesia melalui sebuah putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap (Decision on Annulment).

“Beliau (Yasonna) adalah kunci dalam menjaga, menahan, dan memperjuangkan harkat dan martabat bangsa. Ketika memenangkan arbitrase internasional masalah Churchill Mining ini. Dan itu adalah peristiwa terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia menghadapi arbitrase. Tidak tanggung-tanggung, gugatannya USD 2 miliar. Walaupun ujungnya diturunkan. Tidak pernah dalam sejarah, kita memenangkan perkara arbitrase.  Karena sebelumnya kita selalu kalah. empat kali berperkara, sebelumnya kita kalah,” pungkas Isran. (kip/riz/k16)