Penajam Paser Utara (PPU) terancam kembali jadi kecamatan. Mengapa?

 

PENAJAM- Kabupaten PPU menjadi daerah otonom baru (DOB) di Kaltim berdasarkan UU No 7/2002 tertanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten PPU. Kini, status kabupaten atas perjuangan tim sukses (timses) pemekaran itu terancam jadi kecamatan lagi. Kembali ke kabupaten induk Kabupaten Paser, menyusul daerah ini alami defisit Rp 850 miliar.

“Defisit ini apabila tidak segera diperbaiki berpotensi pailit. Kalau pailit, artinya, pemerintah daerah tak mampu menjalankan otonomi daerah. Pemerintah menimbang menggabungkan lagi DOB hasil pemekaran ke daerah induknya. Sangat dimungkinkan (digabung) karena undang-undang membuka ruang untuk itu. Aturan yang dimaksud, Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.  Pasal 44 Ayat (2) dalam aturan itu menyebutkan, penggabungan daerah bisa dilakukan berdasar hasil evaluasi pemerintah pusat,” kata Pemerhati Masalah Sosial dan Politik PPU Soegeng Supriyanto kepada Kaltim Post, Minggu (24/10).

Namun, kata dia, evaluasi harus berdasarkan akumulasi data lengkap dan valid. Penilaiannya juga komprehensif dari awal terbentuknya DOB hingga pemerintahan terakhir dari DOB tersebut. “Tentu harus objektif dengan tidak abai prestasi pemerintahan sebelumnya dan atau sesudahnya dari saat evaluasi dilakukan. Jangan sampai akibat racun secuil mati ikan satu kolam,” kata Soegeng Supriyanto.

Anggota Badan Anggaran DPRD PPU Wakidi, kemarin, mengatakan, keuangan Pemkab PPU saat ini sangat parah. “Sampai bulan ini defisit Rp 850 miliar. Rencana pendapatan terjun bebas. DPRD tiga kali menyurati pemkab supaya dilakukan perubahan APBD tak direspons. Padahal, maksudnya agar segera dilakukan rasionalisasi APBD. Dijawab cukup dengan perkada,” kata Wakidi.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, sampai 9 September 2021 rencana pendapatan 2021 hanya 43 persen atau sekira Rp 783 miliar. “Sisanya Rp 1 triliun belum didapat,” kata ketua Komisi II DPRD PPU itu. Ditanya apakah kondisi keuangan ini bisa mengarah pailit? Ketua DPD PKS PPU itu mengatakan pertanyaan ini terlambat. “Kalau dari awal pemkab tidak ngotot melelang semua kegiatan 2021 saya kira masih bisa diturunkan defisit anggaran 2021,” katanya. Disinggung potensi PPU kembali jadi kecamatan, Wakidi mengatakan, bisa saja. Tapi, lanjutnya, itu mundurnya terlalu jauh. “Kalau pailit, insyaallah, tidak. Hanya utangnya banyak saja,” ujarnya.

Defisit yang besar dan ancaman kembalinya PPU ke kabupaten induk menyebabkan pejuang pemekaran PPU gelisah. “Dengan defisit ratusan miliar memengaruhi stabilitas pembangunan di PPU. Hanya mungkin sebaiknya dipolakan kebijakan belanja skala prioritas. Belanja modalnya dibatasi atau kalau perlu ditiadakan,” kata Sekretaris Timses Pemekaran PPU Salehuddin, kemarin. Ia mengatakan, pejuang pemekaran khawatir karena potensi kembali ke kabupaten induk, terbuka. “Daerah ini berdiri sesungguhnya bukan keinginan pemerintah melainkan tuntutan masyarakat melalui perjuangan tim sukses pemekaran. Tim sukses pemekaran harus mengambil langkah konkret dalam upaya mengawal, menjaga serta mempertahankan eksistensi PPU. Kami segera rapat internal membahas ini,” katanya.(ari/far/k15)