Komisi III DPRD Kota Samarinda merencanakan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) penanganan banjir. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, Pansus akan dibentuk usai Komisi III menyelesaikan semua agenda kunjungan lapangan.

"Pansus akan dibuat setelah kami tinjauan ke Perumahan juga. Kaitannya dengan lingkungan, melihat pertambangan ataupun pengembang perumahan itu dampaknya seperti apa terhadap banjir di Samarinda," ungkap Angkasa Jaya saat dikonfirmasi (19/10/2021).

Sebelumnya, Komisi III telah meninjau beberapa lokasi tambang di Samarinda. Diantaranya, PT Lanna Harita Indonesia dan PT Tiara Bara Borneo (TBB). Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, agenda tinjauan lapangan ini guna mengetahui sejauh mana pembukaan lahan terjadi di Samarinda. 

Menurutnya, segala aktivitas pembukaan lahan memiliki nilai sumbangan terhadap banjir di Samarinda lantaran daerah resapan air semakin berkurang. "Artinya, harusnya ada kebijakan apa yang diberikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," lanjut Angkasa. 

Alasan pembentukan Pansus Penanganan Banjir oleh DPRD Samarinda telah terpenuhi. Menurutnya, aktivitas pembukaan lahan saat ini sudah menjadi masalah atas buntut banjir di Kota Tepian. "Hanya saja kita tidak ada bukti nyata kalau itu sepenuhnya karena pertambangan. Orang-orang semua bilang sedikit-sedikit banjir itu karena tambang. Padahal, ada juga pengembang perumahan. Selain itu juga ada jalan tol, sebelum di buat tidak ada banjir. Tapi sekarang banjir. Artinya semua masih bisa kemungkinan," jelasnya.

Pansus sendiri akan dibuat setelah anggota DPRD Samarinda usai melakukan reses pada 18-26 Oktober 2021. Pihaknya akan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan mengenai dampak lingkungan terhadap banjir. Termasuk, di antaranya adalah Peraturan Daerah (Perda) tetntang rencana tata ruang wilayah (RTRW). 

"Kami bandingkan. Kalau sudah ada regulasinya, maka tinggal penekanan kontrol. Tapi kalau belum ada, maka timbulah Pansus yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, harus diapakan? Jadi, tinggal tawarkan nanti, Apakah harus buat Perda inisiatif DPRD, atau bagaimana?," beber Angkasa. 

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengapresiasi langkah DPRD Samarinda terkait wacana membuat Pansus Penanganan Banjir. "Silahkan saja teman-teman DPRD membuat pansus. Saya apresiasi atas kegiatan itu, mudah-mudahan hasilnya bisa menambah solusi atas penangan banjir di Samarinda," ucapnya. (pro)