HARGA batu bara lagi tinggi-tingginya. Kondisi itu bisa memicu terjadinya penambangan emas hitam secara besar-besaran. Sehingga ada kekhawatiran aktivitas tersebut mengabaikan aspek lingkungan.

Pemprov Kaltim pun disebut tak bisa berbuat banyak. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Christianus Benny menyebut, sejak keluarnya Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Kementerian ESDM Nomor 1481/30.01/DBJ/2020 yang berlaku sejak 10 Desember lalu, seluruh provinsi termasuk Kaltim sudah tak memiliki kewenangan dalam pengelolaan minerba. Teman-teman wartawan juga sudah tahu. Sejak adanya aturan ini, artinya semua diambil alih pusat,” ungkap Benny.

Untuk diketahui, SE tertanggal 8 Desember 2020 tersebut berisi perihal kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang menjelaskan terhitung mulai 11 Desember 2020, kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara beralih ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat.   

Edaran lain yang menghalangi pihaknya terlibat adalah SE Menteri ESDM Nomor: 1482/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batu Bara. Dijelaskan bahwa layanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara dapat dilayani melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal terhitung mulai 11 Desember 2020.

Dari Pak Gubernur Kaltim (Isran Noor) sendiri menyesalkan aturan itu. Mestinya daerah diberi kewenangan untuk kontrol dan pengawasan. Tapi nyatanya pengawasan dilakukan inspektur tambang yang notabenenya pegawai pusat,” jelasnya.

Tercerabutnya kewenangan pemerintah daerah, disebut Benny, ibarat diikatnya tangan dan kaki Pemprov Kaltim. Daerah hanya bisa melihat, mendengar, dan berteriak. Artinya setiap ada persoalan, hanya bisa membuat laporan ke Dirjen Minerba, Kementerian ESDM. Sementara tidak bisa melakukan tindakan apapun. Termasuk kepada tambang ilegal.

Jangankan mau tindak. Mau lapor (tambang ilegal) ke polisi saja kami tidak bisa. Kewenangannya sebagai apa? Bisa saja kami diserang balik,” katanya.

Dengan tingginya harga batu bara, Benny menyebut, imbasnya belum dirasakan Kaltim secara langsung. Saat ini berdasarkan informasi yang diperolehnya, sejumlah perusahaan tambang tengah berusaha menambah kuota produksi batu bara. Saat ini Kaltim memiliki kuota produksi 77,5 juta ton per tahun.

Ditambah dengan kebijakan PLN untuk mengurangi penggunaan batu bara untuk pembangkit. Jadi banyak pengusaha yang berkeinginan lebih banyak ekspor keluar,” katanya.

Dari informasi yang juga diperolehnya, dari beberapa perusahaan tambang besar, saat ini sudah mengeluarkan produksinya hingga 50 persen untuk dipasarkan. Soal pengaruhnya terhadap bertambahnya aktivitas pertambangan yang mengabaikan aspek lingkungan, Benny menyebut, kondisi tersebut sudah ada tugas pokok dan fungsinya. Misal, pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan, maka menjadi tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kalau aktivitas ilegal itu dilaksanakan di konsesi izin tambang, ya menjadi kewenangan pemilik tambang. Kalau di luar itu, menjadi ranah kepolisian. Artinya sudah masuk pidana,” bebernya.

Dinas ESDM Kaltim disebutnya tetap memiliki rencana. Salah satunya dengan ikut terlibat dalam pengujian atau kontrol kualitas dan kuantitas batu bara. Yang selama ini dilakukan badan independen melalui Minerba Online Monitoring System (MOMS). Langkah itu disebutnya, harus dimiliki Kaltim. Dan dari kunjungan kerjanya ke Bandung, itu sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Palembang.

Permintaan Pak Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, ingin Kaltim ikut mengontrol keluar masuknya batu bara. Itu nanti ada kontribusinya ke pendapatan asli daerah (PAD),” ucapnya.

Awal pandemi Covid-19 seperti jadi kuburan bagi karyawan tambang. Wabah itu memukul sektor pertambangan. Akhirnya, banyak tenaga kerja yang dirumahkan bahkan dipecat. Kini setelah harga batu bara acuan melonjak tinggi, nyatanya tidak berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja pertambangan.

Meminjam data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga batu bara acuan (HBA) pada Agustus 2021 sebesar USD 130,99 per ton. Harga itu kembali meningkat sebulan kemudian menjadi USD 150,03 per ton. Bahkan bulan ini, batu bara masih perkasa yang harganya mencapai USD 161,63 per ton.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo menjelaskan, meski harga emas hitam acuan saat ini tinggi, pengaruhnya terhadap rekrutmen tenaga kerja tidak signifikan. Sebab, sejak awal, kondisi pertambangan batu bara di Kaltim, khususnya yang berstatus Izin usaha pertambangan (IUP) sudah tidak menggairahkan.

Harga naik, produksi meningkat. Namun, batu bara sifatnya padat alat, bukan padat karya. Jadi efeknya terhadap rekrutmen tenaga kerja tidak terlalu berpengaruh,” kata Slamet, Jumat (8/10).

Namun, efek domino tetap ada. Dengan meningkatnya produksi, terjadi peningkatan permintaan terhadap keperluan alat. Slamet menyebut, pengusaha daerah yang bergerak di bidang alat berat sejak harga batu bara naik mendapatkan efek positif.

Selain itu, pengusaha logistik seperti makanan dan bahan bakar ikut merasakan manisnya harga si batu hitam. Teman-teman pengusaha yang terseok-seok dari awal 2015 hingga 2018 lalu kini ada sedikit merasakan dampak positif,” ujarnya.

Tetapi secara luas, efek ekonominya tidak dirasakan Kaltim. Itu karena kebanyakan perusahaan bukan milik pengusaha lokal. Akibatnya perputaran uangnya tidak di Kaltim. Meski di atas kertas, naiknya harga batu bara memengaruhi produk domestic bruto (PDRB) Kaltim, namun emas hitam di Benua Etam belum banyak berperan dan memberikan manfaat bagi rakyat Kaltim.

Ini karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak menguntungkan daerah. Di mana pemerintah daerah tidak bisa mengatur hingga mengawasi pengelolaan batu bara. Kebijakan itu harusnya seimbang antara pusat dan daerah,” harapnya. (rdh/rom/k16)