Komisi III DPRD Kota Samarinda kembali melanjutkan agenda kunjungan ke lokasi perusahaan tambang di daerah Samarinda Utara, tepatnya menuju konsesi IUP batu bara milik PT Tiara Bara Borneo (TBB), Jumat (15/10/2021). Tinjauan dimulai sejak pagi hari pukul 09.30 WITA. Bertolak dari kantor DPRD Kota Samarinda, perjalanan ditempuh lebih kurang 30 menit menuju lokasi tambang. 

Rombongan Komisi III dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Angkasa Jaya Djoerani dan diikuti 8 orang anggota komisi. Saat tiba di lokasi, situasi tampak lengang, para pekerja tambang tidak melakukan aktivitas. Hanya terlihat sisa tumpukan batu bara, 3 unit dum truk dan 1 unit eksavator yang terparkir. Selain itu, dari pantauan media ini hanya ada 1 penjaga di pos site di Jalan Bukit Seribu tersebut. 

Diketahui, kunjungan lapangan ini dilakukan untuk melihat dan mendengarkan secara langsung pengelolaan lingkungan penambangan. Setelah melihat manajemen pengelolaan lingkungan di lokasi, anggota DPRD Samarinda menyisir lubang tambang sisa eksplorasi emas hitam. 

"Jadi begini pak, ini kan ada lubang pit tambang, nanti ketika hujan biarkan saja dulu air tertampung di situ, setelah hujan reda, barulah air dipompa dan dilepas ke alam," kata Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar kepada Kepala Teknik Tambang (KTT) PT TBB, Purnomo Tri Cahyono. Setelah mengecek open pit, anggota dewan didampingi pihak ESDM Kaltim, Gakkum DLH Samarinda, dan Inspektur Tambang Kaltim kembali mengecek tanggul empat kolam yang berfungsi sebagai kompartemen air sebelum dilepas ke alam atau yang biasa disebut steling pum. 

Dalam tinjauan itu, tak jauh dari tanggul steling pum ada satu rumah kayu berdiri milik warga bernama Umi Lestari (34). Saat berbincang dengan warga, tiga anggota dewan yakni, Anhar, Samri dan Sutrisno mendengarkan langsung keluhan ibu rumah tangga tersebut. 

Warga sekitar kampung, Agogo menyebut banjir empat kali dalam tiga minggu saat hujan datang. Kendati begitu dirinya tak mengeluhkan lantaran rumahnya berbentuk panggung. "Tolong diperhatikan warga sekitar pak, jarak rumah warga dengan tambang ini sangat dekat sekali. Yang penting diatur air dari kolam biar enggak langsung besar mengalir ke anak sungai saat hujan," saran Anhar lagi kepada Purnomo. 

Menanggapi masukan dari politisi PDI P tersebut, Purnomo mengatakan bakal menindaklanjuti masukan tersebut. Kendati kata dia, air hujan yang masuk ke pit ia pastikan tidak keluar ke parit permukiman warga. Selain itu jika hujan datang, penambangan berhenti dua hari. 

"Aturan pemerintah soal lingkungan hidup kami ikuti. Sedimen pump, steling pump, pumping, manajemen air sudah kami lakukan," terangnya.  Selain itu kata Purnomo, laporan berkala juga sudah disampaikan kepada ESDM dan Gakkum DLH. "Kami sudah memenuhi semua," jelasnya. 

Disinggung tentang tanggung jawab PT TBB kepada masyarakat sekitar, Purnomo menjelaskan juga telah menyalurkan CSRnya setiap satu bulan sekali sebesar Rp 1,5 juta untuk perawatan parit yang dikerjakan warga di RT 01. 

"Belum lama ini Rp 150 juta kami salurkan untuk pembangunan pipanisasi air bersih warga. Selain itu santunan kepada kaum dhuafa pertahunnya juga kami lakukan sebesar Rp 300 ribu perorang dan ketika hari raya Idul Adha memotong hewan qurban," ungkapnya. 

Dari tanggung jawab penutupan lubang tambang lainnya, Purnomo mengatakan lahan pasca reklamasi telah menjadi aset dan ditanami berbagai macam pohon mulai dari sengon dan pohon durian berusia dua tahun. 

PT TBB sebagai perusahaan tambang batu bara yang resmi disebut Purnomo selama 11 tahun mengikuti aturan pemerintah. Kendati perusahaan sempat berhenti beroperasi setelah satu tahun berjalan di tahun 2010. Dengan begitu kata dia sudah banyak pula tenaga lokal terserap di perusahaan milik Suharso itu.  "Di perusahaan ini ada ratusan pekerja terserap berikut dengan kendaraan rentalnya," tuturnya. (pro)