Persatuan Pengusaha Padi dan Beras (Perpadi) PPU angkat bicara. Sejumlah usaha penggilingan padi yang dikelola anggota organisasi itu gulung tikar, bahkan bangkrut.

 

PENAJAM - Ketua DPC Perpadi Penajam Paser Utara (PPU) Totok Suprapto menjelaskan, penyabab utama masalah itu karena hasil panen dari petani tidak seimbang dengan kuota tiap penggilingan padi yang tersebar di wilayah PPU. “Banyak penggilingan padi anggota kami yang kemudian bangkrut atau memilih tidak beroperasi,” kata Totok Suprapto kepada Kaltim Post, Kamis (14/10).

Jumlah penggilingan padi milik anggota Perpadi PPU sesuai data sementara tercatat 6 unit di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, 6 unit di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, dan terbanyak 83 unit di Kecamatan Babulu. Sementara data anggota Perpadi PPU di wilayah Kecamatan Sepaku belum tersedia. “Sekarang ini yang aktif pun terancam tidak aktif karena bangkrut. Bahkan, sebelum ini sudah ada beberapa unit mesin penggilingan padi yang mangkrak,” kata Totok Suprapto.

Khusus di Babulu, lanjut dia, puluhan unit penggilingan padi terancam tidak bisa beroperasi, menyusul pembangunan rice milling unit (RMU) skala besar oleh pemerintah daerah.

Memang, kata Totok Suprapto, pembangunan RMU yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah daerah Rp 29 miliar, dan dikelola Perumda Benuo Taka PPU, itu, belum dilaksanakan. Tetapi, kegiatan seremonial peletakan batu pertamanya telah dilakukan oleh pejabat teras Setkab PPU pada Selasa, 17 Agustus 2021 lalu. “Bagaimana nasib kami setelah beroperasinya RMU milik pemkab ini, tentu, sangat mengkhawatirkan dan menggelisahkan buat anggota kami,” tutur Totok Suprapto.

Bagaimana dengan usaha perberasan anggota Perpadi? Totok Suprapto mengatakan, pemasaran produksi beras untungnya sangat kecil. Ia menghitung, harga pembelian beras dari petani saat ini Rp 8.000 per kilogram, dan diterima oleh Badan Usaha Logistik (Bulog) Rp 8.330 per kilogram.

Selisih Rp 330 itu diambil untuk biaya transportasi Rp 150, pengemasan Rp 50, tersisa Rp 130 “Ya, habis untuk akomodasi dan yang kerja saja,” tuturnya. Dia mengungkapkan, harga beras ditingkat pasar cukup bagus. Masalahnya, kata dia, pasar sekarang sepi akibat pandemi Covid-19. Totok Suprapto mengaku iri dengan program kerja Pemkab Paser untuk peningkatan kesejahteraan petani kolaborasi dengan Perpadi setempat, untuk penyerapan beras petani lokal.

Pemerintahan daerah tetangga PPU itu, ujar dia, menerbitkan Surat Edaran Bupati Paser 500/70/EK.2 tentang Distribusi Beras Lokal, tertanggal 8 April 2021, berisi imbauan bagi ASN dan perusahaan untuk membeli beras lokal tersebut. Menurut dia, Pemkab Paser bermitra dengan Perpadi yang telah memiliki sarana dan prasarana memadai. Kualitas yang diserap melalui kerjasama itu adalah beras kelas medium dan premium, dengan kemasan 10 kilogram, harga Rp 10 ribu per kilogramnya.

“Kabar baiknya di sana para pegawai negeri sipil dan perorangan banyak yang membeli beras hasil kerjasama Perpadi. Sebenarnya, Pemkab PPU pun bisa mengadopsi program ini dengan belajar ke Paser, untuk peningkatan kesejahteraan petani, dan masyarakat luas,” ujarnya. (ari/kri)