DOK/KP

Jembatan Pulau Balang sudah tersambung. Namun, akses pendekatnya di sisi Balikpapan hingga kini belum terlihat wujudnya. Pembebasan lahan masih jadi masalah klasik.

 

BALIKPAPAN-Pembangunan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang bakal molor lagi. Sebab, anggaran kegiatan pembebasan lahan untuk akses di sisi Balikpapan tidak dialokasikan Pemprov Kaltim tahun ini. Padahal kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu diharapkan bisa dilaksanakan sebelum 2021 berakhir.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim mengharapkan kegiatan pembebasan lahan bisa segera dilaksanakan sebelum akhir tahun ini. Sebelumnya pun sempat direncanakan kegiatan pembangunan fisik jalan pendekat tersebut akan dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pembebasan lahannya.

Perkiraan lelang kegiatan fisik bisa dimulai November 2021 dan tuntas Januari 2022, sehingga bisa segera dilakukan pembangunan. Karena ditargetkan bisa rampung, sebelum 2024. “Pak menteri (PUPR) juga sudah berbicara dengan pak gubernur (Kaltim). Mudah-mudahan bisa terealisasi. Entah sumber dananya dari mana, yang penting jembatan tersebut bisa terkoneksi,” kata Kepala BBPJN Kaltim Junaidi kepada Kaltim Post.

Pembicaraan mengenai pembangunan jalan pendekat tersebut sempat dibahas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur Kaltim Isran Noor saat berkunjung ke Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) pekan lalu.

Dari hasil pertemuan tersebut, sempat ada usulan sharing biaya antara APBD dan APBN untuk kegiatan pengadaan lahan tersebut. Menurut perencanaan, anggaran yang diperlukan untuk pembebasan lahan jalan pendekat itu sebesar Rp 318 miliar.

Dengan luas lahan sekitar 129 hektare berada di Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat. Namun, untuk tahap awal pembebasan lahan, harus dimulai Pemprov Kaltim. “Mungkin nanti keroyokan (dibiayai APBD-APBN). Tapi nanti skema bertahap atau gimana, masih belum diputuskan. Tapi baguslah untuk penyelesaian ke depannya,” jabar Junaidi.

Sekprov Kaltim yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muhammad Sa’bani mengamini, bahwa tak ada alokasi anggaran kegiatan pembebasan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang tahun ini. Pasalnya, tahun ini tidak ada pengesahan APBD Perubahan 2021. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Kaltim jadi penyebab. Dan belum ada kepastian akan dialokasikan pada APBD 2022. “Kita lihat nanti,” ucap dia singkat saat dikonfirmasi Kaltim Post, Kamis (14/10).

Mengenai pembahasan APBD 2022, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan itu masih menunggu jadwal dari DPRD Kaltim. Karena dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 sudah diserahkan ke DPRD Kaltim pada 31 Agustus lalu. “Jadi Pemprov Kaltim sifatnya menunggu jadwal dari dewan (DPRD Kaltim),” tuturnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Syafruddin juga mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran kegiatan pembebasan lahan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang tahun ini. Apalagi sampai saat ini, belum ada kesepakatan mengenai perubahan APBD 2021.

Dengan demikian, kata dia, anggaran untuk kegiatan tersebut tidak bisa dialokasikan hingga akhir tahun anggaran nanti. “Memang sejak awal, kami enggak melihat ada rencana alokasi anggaran di jalan pendekat Jembatan Pulau Balang. Dan sepertinya rencana itu, baru dialokasikan pada (APBD) 2022,” ungkap dia kepada Kaltim Post kemarin.

Dia melanjutkan, KUA-PPAS APBD 2022 memang sudah diserahkan ke DPRD Kaltim. Namun, belum mencantumkan rincian dan detail satuan kegiatan yang diusulkan tahun depan. Hanya usulan kegiatan secara umum dari Pemprov Kaltim. “Sampai hari ini, kami belum ada melihat berapa anggaran riil yang dipersiapkan untuk pembebasan jalan pendekat ini,” imbuh pria yang akrab disapa Bang Udin itu.

Dalam KUA-PPAS 2022, APBD Kaltim diperkirakan Rp 10,6 triliun. Jumlah tersebut belum mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Untuk SiLPA 2020 yang belum terserap pada APBD 2021 sebesar Rp 2,95 triliun.

Dengan interval sekitar Rp 2 triliun, sehingga masih menyisakan Rp 950 miliar. Karena tidak ada APBD Perubahan 2021, SiLPA 2020 akan kembali masuk ke batang tubuh APBD 2022. Dan besar kemungkinan, APBD 2022 melebihi Rp 11 triliun.

Udin optimistis APBD 2022 bisa melebihi Rp 12 triliun. Sebab, masih ada alternatif penggunaan SiLPA 2021 yang jumlahnya diperkirakan masih lumayan besar. “Kalau Pemprov Kaltim sungguh-sungguh, anggaran pembebasan lahan bisa dialokasikan sekitar Rp 100 miliar pada 2022. Tapi ini kembali kepada kesungguhan dari Pemprov Kaltim. Untuk mempercepat kegiatan pembebasan lahan. Namun, DPRD Kaltim belum melihat kesungguhan itu,” kritiknya.

Maka, Udin yang juga tergabung dalam Komisi III DPRD Kaltim akan melakukan kroscek dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim mengenai anggaran yang direncanakan untuk kegiatan pembebasan jalan pendekat itu.

Sebab sebelumnya, dia menuturkan, banyak menghabiskan waktu untuk membahas APBD Perubahan 2021. Yang akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Hal tersebut akan dilaksanakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim, setelah reses berakhir.

Politikus PKB itu berharap Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran yang besar untuk kegiatan pembebasan lahan tersebut. Sebab, anggaran yang diperlukan juga cukup besar. Dengan begitu, jembatan yang menghubungkan PPU dengan Balikpapan itu bisa segera dioperasionalkan. Jangan sampai, Jembatan Pulau Balang disebut sebagai Jembatan Abunawas, karena akses pendekatnya belum ada. “Makanya maksud saya, sebagai bentuk keberhasilan Pemprov Kaltim pada masa Pak Isran ini, bantulah penyelesaian jalan pendekat Jembatan Pulau Balang. Supaya ada yang dibanggakan,” pesan dia.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Irwan sempat mengunjungi lokasi Jembatan Pulau Balang kemarin. Wakil Kaltim di Senayan itu menyesalkan berlarutnya pembebasan lahan akses jalan pendekat di sisi Balikpapan itu. Di mana, progres fisik pekerjaan Jembatan Pulau Balang sudah sepenuhnya selesai.

Namun, belum bisa fungsional, karena permasalahan pembebasan lahan yang berlarut-larut menjadi penyebabnya. Dengan demikian, dia berkesimpulan bahwa pekerjaan jalan pendekat itu harus segera ditangani pemerintah pusat.

“Opsi pembiayaan melalui investasi menjadi yang terbaik. Mekanismenya terserah pemerintah bisa melalui tugas khusus ke BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) atau mekanisme KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) lainnya, terpenting segera action,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Dia mengingatkan agar investasi pemerintah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 1,38 triliun itu tidak dibiarkan dan tidak difungsionalkan. Sebab, berlarut-larutnya masalah pembebasan lahan, tanpa solusi konkret. Terlepas dari adanya rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim, keberadaan Jembatan Pulau Balang sangat penting agar segera terhubung.

Infrastruktur itu, kata dia, menjadi alur strategis ekonomi yang menghubungkan antar-kabupaten dan provinsi. Apalagi, jembatan tersebut, disebutnya merupakan jembatan terpanjang di Asia untuk kategori jembatan kabel beton dengan panjang bentang 402 meter. “Ini kebanggaan Indonesia, kebanggaan Kaltim. Dan kami akan terus mengawal permasalahan Jembatan Pulau Balang sampai tuntas dan berfungsi optimal,” beber politikus Partai Demokrat itu. (kip/rom/k16)