Pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai pendukung ibu kota negara Indonesia yang baru, harus memperhatikan kondisi geologis di daerah itu.

”Pembangunan fisik di wilayah ibu kota negara yang baru harus dengarkan masukan ahli geologi. Terutama yang lahir dan besar di Kalimantan Timur,” ujar Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang seperti dilansir dari Antara di Penajam, Kamis (14/10).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, lanjut Nicko, mengingatkan pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku agar memperhatikan kemungkinan terjadinya longsor di lokasi pengerjaan. Menteri PUPR juga menitikberatkan pada penataan drainase, setiap detil proses konstruksi tetap mengutamakan kualitas dan meminta konsultan pengawas tegas mengawasi jalannya pembangunan.

”Dalam pembangunan yang berkaitan dengan ibu kota negara di wilayah Sepaku, aspek-aspek teknis masih dikerjakan,” jelas Nicko Herlambang.

Hingga saat ini, sudah beberapa kali dilakukan pengeboran, pemetaan geologi, dan pengambilan sampel oleh badan geologi di wilayah Kecamatan Sepaku. ”Dari situ terbit peta-peta wilayah, mana yang ideal untuk dilakukan pembangunan infrastruktur dan tidak berdampak. Kami harapkan semua itu bisa dipatuhi oleh pekerja konstruksi, artinya potensi bahaya geologi harus tetap diperhatikan,” tambah Nicko Herlambang.

Kondisi kawasan pembangunan bendungan di wilayah Kecamatan Sepaku masih baik, artinya tidak ada faktor geologi fatal yang bisa menyebabkan longsor skala besar. Namun dalam proses pengerjaan pembangunan bendungan tersebut, menurut Nicko Herlambang, tetap harus memperhatikan kondisi struktur tanah di sekitar bendungan.

Tidak ada tempat yang ideal secara geologis pasti ada kekurangan, menurut dia, yang penting diketahui kontur wilayah sehingga dapat diantisipasi pada saat pembangunan. (jpc)