Angka kesejahteraan masyarakat di Kaltim menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantaran, pendapatan per kapita masyarakatnya yang tinggi tidak sebanding dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

 

BALIKPAPAN-Para kepala daerah di Benua Etam tampaknya mesti memutar otak. Agar pendapatan yang tinggi juga berbanding lurus dengan kesejahteraan. Hal itu yang menjadi pesan Ketua KPK Firli Bahuri kepada gubernur, bupati, maupun wali kota di Kaltim saat berkunjung ke Balikpapan, Rabu (13/10).

Itu merupakan kedatangannya yang pertama kali sebagai ketua komisi antirasuah dalam agenda membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Antikorupsi di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan.

Dalam paparannya, Firli menyoroti angka kesejahteraan Kaltim yang terbagi tujuh indikator penilaian. Yakni kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan per kapita, dan angka gini ratio.

“Tadi malam (kemarin) saya dapat datanya, mudah-mudahan benar, sehingga menjadikan refleksi kita semua, sehingga tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi kita betul-betul memajukan kesejahteraan umum,” kata dia di hadapan peserta Bimtek Antikorupsi, kemarin.

Pria berpangkat komjen itu juga mengapresiasi capaian angka kemiskinan di Kaltim yang berada di angka 6,64 persen. Angka itu berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 10,19 persen.

Lalu IPM Kaltim berada di angka 76,24 persen, juga lebih tinggi dari angka IPM nasional sebesar 71,94 persen. Sementara pendapatan per kapita di Kaltim sebesar Rp 161,3 juta. Melebihi pendapatan per kapita nasional sebesar Rp 59,1 juta. Lalu angka pengangguran Kaltim sebesar 6,87 persen sedikit di atas angka nasional sebesar 6,26 persen. “Pertanyaannya sekarang, income (pendapatan) per kapita sangat tinggi, kenapa angka pengangguran masih tinggi?” tanya mantan deputi penindakan KPK itu.

Selanjutnya angka kematian ibu melahirkan di Kaltim juga masih tinggi dari angka nasional. Angka kematian ibu melahirkan di Kaltim sebesar 1,22 persen sementara angka nasional 0,97 persen.

Kemudian, angka kematian bayi Kaltim juga jauh di atas nasional. Yakni 8,83 persen dari angka nasional sebesar 5,41 persen. “Kenapa angka kematian ibu dan bayi yang baru dilahirkan masih tinggi? Inilah PR gubernur, bupati, dan wali kota bagaimana memperbaiki kesejahteraan dengan indikator angka kematian ibu (melahirkan) dan bayi ini,” pesan Firli.

Indikator tersebut, menurut dia, menjadi sangat penting. Sebagai persiapan Indonesia yang ingin menyambut bonus demografi pada 2045. Dan Indonesia akan masuk lima kekuatan ekonomi dunia.

Selain itu, indikator terakhir adalah gini ratio Kaltim yang cukup bagus dibandingkan angka nasional. Gini ratio Kaltim sebesar 0,334 persen dari angka nasional sebesar 0,384 persen. “Indikator ini menggunakan skala, jika semakin mendekati angka 1 persen, maka tidak ada pemerataan. Sebaliknya, jika semakin mendekati angka nol, maka akan lebih bagus. Karena ada keseimbangan dan pemerataan pembangunan,” jelas dia.

Di sela-sela kegiatan tersebut, Kaltim Post menanyakan mengenai upaya pengawasan KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Saat tahapan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim dimulai. Dia tak mau menanggapi pertanyaan tersebut. “Kita datang ke sini, bukan kaitannya untuk itu,” ujar dia.

Sebelumnya, dia justru menyampaikan tujuan kedatangan ke Balikpapan. KPK melakukan bimtek antikorupsi untuk mengajak seluruh rakyat berpartisipasi dan berperan aktif memberantas korupsi. Yang dimulai dari penyadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi, sehingga masyarakat tidak ingin terlibat dengan korupsi.

Sebab, menurut dia, jika sudah ada pemahaman mengenai korupsi, masyarakat bisa menjadi agen pemberantasan. Dan membangun integritas mereka untuk tidak terlibat kasus korupsi. “Juga kami harapkan dengan bimbingan teknis ini, anak-anak bangsa di Kaltim ikut serta dalam pemberian pemahaman mengenai bahaya korupsi,” jelas dia.

Berbicara kerentanan tindak pidana korupsi, Firli menekankan itu bisa terjadi di mana saja. Termasuk di Kaltim. Karena itu, KPK selalu memberikan bimbingan terkait daerah rawan korupsi dan upaya pencegahan terjadinya korupsi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik korupsi.

“Para gubernur, bupati, wali kota, termasuk DPRD melakukan kajian juga. Di mana daerah rentan korupsi dan melakukan perbaikan sistem. Sehingga sistem yang baik tidak bisa dilakukan korupsi. Dan menutup celah dan peluang untuk melakukan korupsi. Masyarakat kita minta, lihat kalau ada korupsi, kita lawan dan laporkan korupsi,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut, secara pribadi, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK saat ini. Sebab, kini lebih banyak melaksanakan kegiatan yang sifatnya pencegahan, ketimbang penindakan.

Mantan bupati Kutim itu pun mengenang dahulu sering protes atas tindakan KPK. Lantaran ada “kesan” bahwa seolah-olah KPK mencari-cari masalah penyelenggara negara. Bahkan pada suatu saat, ada rapat koordinasi (rakor) secara nasional yang kala itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia menyampaikan keluhan tersebut.

“Karena ada kawan saya, mohon maaf saya enggak menyebutkan nama, dia sudah bebas murni. Tapi jaksanya kasasi. Jadi (hukumannya) 18 tahun. Padahal negara, enggak dirugikan. Saya enggak tahu, karena undang-undang kita ini ada pasal karet. Yang bisa dimainkan,” terang dia.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan saat 2012 di Hotel Bidakara, Jakarta tersebut, kenang Isran yang waktu itu masih menjabat sebagai bupati Kutim menyampaikan protes tersebut ke SBY. Yang waktu itu, rakor tersebut dimoderasi oleh menko Polhukam.

“Saya mengajukan dua jempol. Luar biasa. Perbaikan kelembagaan atau sistem kerja dan program yang dilaksanakan KPK. Dan itu sekarang dinaikkan derajat dan statusnya. Ada namanya deputi informasi dan data. Ada deputi bidang pendidikan dan korsup pencegahan. Baru penindakan. Dulu enggak ada,” terang Isran. (kip/rom/k16)