SAMARINDA–Raut memerah di tengah riuh lalu lintas yang padat merayap tergambar dari wajah Wali Kota Samarinda Andi Harun saat mendatangi Pasar Pagi, Senin (11/10). Bukan tanpa sebab, parkir liar yang masih marak membuat pria yang akrab disapa AH itu naik pitam. Padahal sudah ditertibkan beberapa kali.

AH menantang juru parkir (jukir) liar yang mengaku mendapat perlindungan preman untuk berdebat. Bahwa yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk penataan kota dan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kata-kata dengan narasi menantang dan nada bicara keras terlontar saat menghadapi beberapa jukir liar.

AH menuturkan, kemarahan di Pasar Pagi itu dimulai ketika melintas Jalan Gajah Mada selepas menghadiri kegiatan Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziah di Hotel Mercure menuju pelaksanaan vaksinasi massal di BIGmall. Kawasan Pasar Pagi sudah tiga kali ditertibkan secara tegas, namun keberadaan jukir liar seakan tidak ada habisnya. “Kami kesal, pulang dari vaksinasi dipantau,” ucapnya.

Dia menyampaikan, setiap awal penertiban situasi di sana cenderung kondusif, bahkan tidak ada kemacetan yang berarti. Namun, selang beberapa hari parkir liar timbul lagi, dan membuat kemacetan. “Dulu pernah pakai barrier plastik, kemudian digeser. Kini barrier beton seberat 500 kilogram tetapi masih digeser,” ujarnya. AH mengetahui pola pengelolaan jukir liar di kawasan itu di bawah kendali beberapa preman. Padahal, selama ini ada petugas yang rutin menjaga. Namun, buruknya penataan di sana membuat petugas seakan takluk terhadap praktik premanisme. “Saya sudah tandai lokasinya,” ucap dia. “Preman yang mengganggu kepentingan orang lain itu preman rendahan. Di lapangan kami langsung minta jukir liar memindahkan motor. Kami juga tegur Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP untuk lebih tegas menjaga kondusivitas di sana,” sambungnya.

Dia berharap, konsumen Pasar Pagi juga tidak memberi ruang kepada jukir liar dengan parkir di tempat yang sudah disediakan. Tujuan pemerintah adalah untuk menata Samarinda menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal serta berusaha, salah satunya dengan menciptakan lalu lintas yang bebas kemacetan. “Siapa yang mau diharapkan menata kota ini, orang Jawa, orang Sumatra atau kota lain, tentu tidak. Warga Samarinda sendiri yang menentukan,” kuncinya. (dns/dra/k8)