PERENCANAAN jalur logistik pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Baru (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) memasuki tahap akhir. Sejumlah alternatif jalan yang menghubungkan dermaga dengan KIPP IKN di Desa Bumi Harapan sudah dipetakan. Tinggal menanti Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN disahkan, sebagai pertanda dimulainya pembangunan IKN baru. 

Untuk memastikan persiapan jalur logistik material pembangunan KIPP IKN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bertandang ke Sepaku pekan lalu.

Mereka melihat langsung rencana jalur logistik yang terhubung dengan beberapa dermaga di sekitar kawasan calon IKN itu. Keduanya memantau jalur logistik itu dari langit, menggunakan helikopter pada Jumat (8/10). Selanjutnya mengunjungi lokasi KIPP IKN untuk melihat perencanaan yang sudah disusun oleh Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian memaparkan sejumlah alternatif jalur logistik kepada duo menteri yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan IKN baru itu. 

Sebelumnya, ada beberapa alternatif pelabuhan yang bisa digunakan sebagai pintu masuk material menuju KIPP IKN. Yaitu Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal (IHM), Pelabuhan ITCI Kartika Utama (ITCIKU), dermaga bekas pembangunan Jembatan Pulau Balang, Dermaga Pantai Lango, dan Pelabuhan Buluminung. Selain itu Terminal Peti Kemas Kariangau di Balikpapan.

Jika melihat lokasinya, Pelabuhan IHM menjadi pelabuhan terdekat dari KIPP, yakni sekitar 8,2 kilometer. Namun, kondisi aksesnya sebagian merupakan jalan logging atau jalan yang bisa dilalui truk pengangkut kayu gelondongan berukuran besar.

Lalu Pelabuhan ITCIKU sekitar 25 kilometer dari KIPP. Kondisinya pun serupa dengan Pelabuhan IHM. Kemudian ada dermaga bekas pembangunan Jembatan Pulau Balang. Yang jaraknya sekitar 40 kilometer dari KIPP melalui Jembatan Pulau Balang menuju Simpang Riko hingga KIPP IKN, dan Dermaga Pantai Lango, dengan lokasi sekitar 40 kilometer dari KIPP. Dengan jalur melalui Dermaga Pantai Lango menuju Simpang Riko ke KIPP IKN.

Alternatif lainnya, adalah Pelabuhan Buluminung. Yang berlokasi sekitar 85 kilometer dari KIPP IKN dan Pelabuhan Kariangau yang lokasi cukup jauh dari KIPP yakni sekitar 91 kilometer.

“Untuk alternatif, ada dermaga PT IHM dan PT ITCIKU yang bisa dibuat sebagai jalur logistik. Kalau jalur logistik yang ada sudah penuh, karena volume suplai konstruksi kita. Mungkin kita akan siapkan di Jembatan Pulau Balang. Dermaga khusus untuk material konstruksi lainnya,” papar Hedy.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi mengungkapkan kunjungan menteri PPN maupun menteri PUPR ke KIPP IKN memang untuk memastikan kesiapan pembangunan jalur logistik material pembangunan IKN. Apalagi kebanyakan logistik akan didistribusikan melalui laut, karena materialnya berasal dari luar Kalimantan.

Sehingga jalur logistik menjadi hal utama yang harus dipersiapkan. Di mana, beberapa alternatif jalan menuju dermaga tersebut masih memiliki beberapa persoalan. Salah satunya, kontur jalan, dan pemanfaatan dermaga. “Kalau (pembangunan IKN) bergerak serempak ‘kan, enggak bisa cuma satu atau dua pelabuhan. Harus sebanyak-banyak pelabuhan,” kata dia kepada Kaltim Post, kemarin.

Selain itu, Junaidi menerangkan kedatangan menteri PPN juga ingin melihat kondisi rencana jalur logistik IKN dan memastikan keperluan biaya pembangunan akses tersebut. Di mana, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga berharap pembiayaan untuk pembangunan jalur logistik itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK). Bukan dari kegiatan yang sudah diprogramkan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

“Yang penting, menteri PPN sudah melihat (lokasi perencanaan jalur logistik IKN). Harapan kami, ada dana khusus, tidak membebani program kami. Karena kami punya kewajiban memperbaiki jalan nasional lainnya,” pinta dia.

Untuk mematangkan persiapan rencana pembangunan jalur tersebut, mantan kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XX Pontianak itu mengungkapkan tim dari Bappenas juga sudah menyiapkan data dan meninjau lapangan.

Karena penyiapan jalur logistik itu menjadi sorotan utama sebelum tahapan kegiatan pembangunan IKN dimulai. Di mana, akses tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu, agar pekerjaan pengangkutan material untuk pembangunan KIPP IKN bisa berjalan lancar. Sembari menunggu pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN. 

“Segala sesuatu untuk memulai pekerjaan yang perlu dikerjakan dulu adalah jalur logistik. Kalau belum siap, akan kesulitan nantinya. Sehingga menjadi hal yang paling mendesak.  Gimana kita mau angkut material, kalau jalur logistiknya belum aman,” terang pria berkacamata itu. (kip)