PERSIAPAN pemindahan ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim terus berjalan. Di saat dua menteri blusukan di lokasi inti IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), (8/10) Komisi IV DPR juga menggelar pertemuan dengan Pemprov Kaltim. Komisi ini membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Karena itu, salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah persoalan endemi malaria di PPU.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kaltim Setyo Budi Basuki pun menjelaskan, kasus endemi malaria di PPU ini banyak merupakan import case. Mereka kebanyakan pekerja di hutan yang terinfeksi dan kemudian berobat di PPU. Pihaknya pernah melakukan tes ke masyarakat di sekitar Kelurahan Sotek, Sepaku, tapi hasilnya negatif. "Jadi, kita ada buat pos di hutan. Juga kita ada bekerja sama dengan Dinas Kehutanan," katanya.

Pembahasan kemudian bergulir ke persoalan generator oksigen. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Kaltim Edy Iskandar memaparkan, rumah sakit pada dasarnya punya backup listrik dan air. Tetapi, tidak punya backup oksigen. Sementara, belajar dari kasus lonjakan Covid-19 pada Juli-Agustus lalu, ketika kebutuhan oksigen sangat tinggi, pasien susah mendapatkan oksigen. Distribusi oksigen pun terhambat. Sementara itu, oksigen menjadi terapi penting bagi pasien Covid-19 saat itu.

"Kita punya backup listrik dan air, tapi oksigen enggak. Usul ke dana DAK (dana alokasi khusus) minta generator oksigen ke rumah sakit rujukan Covid-19. Kemarin cuma tabung kecil-kecil. Pusat perlu pikirkan generator oksigen untuk suplai seribu bed di rumah sakit," kata Edy. Selain itu, dari kejadian tersebut, rumah sakit sempat tidak bisa menampung lonjakan pasien Covid-19. Banyak pasien isolasi di rumah dan tak tertangani dengan baik. Maka, perlu dipikirkan dalam satu provinsi bisa bikin rumah sakit darurat. Apalagi Kaltim bakal menjadi lokasi ibu kota negara baru, sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Apalagi, sambung dia, saat ini kawasan di PPU menjadi lokasi inti ibu kota negara yang masih berstatus endemi malaria. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansrory Siregar mengatakan, pihaknya akan menghimpun data yang dikeluhkan. "Apa yang disampaikan, akan kami bahas lebih lanjut di Jakarta," ucapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi memaparkan, Kaltim menjadi daerah penghasil sumber daya alam yang cukup besar, tetapi sayangnya anggaran yang diberikan pusat untuk Kaltim lebih rendah dibandingkan daerah-daerah di Pulau Jawa. APBD Kaltim pun tak pernah lebih dari Rp 15 triliun. "DBH (dana bagi hasil) itu cuma 15,5 persen itu kecil. DBH SDA dan migas bisa diperbesar di Kaltim sebagai penghasil sumber daya alam yang besar," kata dia.

Dia berharap adanya IKN bisa memberikan perhatian lebih untuk di Kaltim, sehingga bisa memperbesar pergerakan ekonomi di Kaltim. "Makanya, kami berharap IKN bisa mengatrol pembangunan," imbuhnya. (nyc/riz/k16)