SAMARINDA–Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) jadi legislasi yang dikebut para wakil rakyat Kota Tepianuntuk disahkan sebelum 2021 berakhir.

“Kami menargetkan bisa disahkan Oktober ini juga,” ungkap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)  DPRD Samarinda Abdul Rofik, beberapa waktu lalu.

Beleid ini, lanjut dia, bakal jadi payung hukum untuk membentengi luasan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan di Samarinda agar tak tergerus masifnya pembangunan daerah.

Sekitar 1.200 hektare lahan yang tersebar seantero Samarinda bakal diplot dan dipayungi aturan ini saat disahkan nantinya. Dengan aturan ini, lahan yang sudah ditetapkan jadi kawasan pertanian tak bisa asal dialihfungsikan untuk kebutuhan lain.

“Meski tersebar, dominan di tiga kecamatan. Samarinda Utara, Palaran, dan Sambutan,” tuturnya politikus PKS ini.

Kerja panitia khusus (pansus) yang mengevaluasi kelayakan naskah akademik dan kondisi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan yang ada di Samarinda tinggal sedikit lagi rampung.

Dewan, kata dia, tinggal menggelar studi tiru untuk mengomparasikan beberapa pasal dalam regulasi ini ke Sleman dalam waktu dekat sebelum finalisasi naskah.

Salah satu kabupaten di DIY Jogjakarta itu jadi pilihan lantaran telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. Di sana, kata Rofik, perda ini membantu pemerintah untuk mengatrol pembangunan daerah agar dapat menekan inflasi atau kekurangan stok bahan pangan di daerah ketika suplai dari daerah lain bermasalah.

“Ditambah, perda ini juga nanti bisa jadi dasar untuk memperkuat wajah tata kota dalam RTRW (rencana tata ruang wilayah) yang bakal diajukan pemkot tahun depan,” katanya.

Selain raperda ini, ada rancangan aturan lain yang juga berjalan untuk bisa disahkan tahun ini. Peraturan itu, raperda pengelolaan limbah berbahaya dan bahan beracun (B3), raperda keolahragaan, raperda sekolah siaga bencana, dan raperda penyertaan modal ke Bankaltimtara. (ryu/kri/k8)