Koordinasi dan supervisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis capaian monitoring centre for prevention (MCP), triwulan ketiga tahun ini. Pemkot Bontang menjadi yang terbaik se-Kaltim.

 

BONTANG - Kepala Inspektorat Kota Bontang Enik Ruswati mengatakan, ada tujuh area intervensi yang dinilai KPK, terhadap upaya pencegahan praktik korupsi. Saat ini, Bontang menggapai indeks 57,90.

Ketujuh area intervensi mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah. Selain itu, menyasar manajemen aset daerah serta pengadaan barang dan jasa.

“Penilaian ini sebagai motivasi untuk berbenah lebih baik dalam upaya pencegahan korupsi. Meski demikian, ada area intervensi yang nilainya wajib digenjot saat menuju triwulan terakhir,” kata Enik.

Pasalnya, ada tiga area intervensi yang indeksnya masih di bawah 50 persen. Optimalisasi pajak daerah misalnya hanya mampu menembus di angka 42,9 persen. Disebutkan dia ada empat indikator penilaian, yakni database pajak, inovasi peningkatan pajak, penagihan tunggakan pajak, dan peningkatan pajak.

“Untuk peningkatan pajak nilainya masih 0 dan penagihan tunggakan pajak baru 1 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah Bapenda dan harus didorong,” ucapnya.

Pun demikian dengan manajemen ASN masih mencapai indeks 49,6 persen. Kondisi ini terjadi lantaran banyak regulasi yang statusnya masih berproses. Sehubungan dengan pembuatan perwali manajemen ASN. Total dibutuhkan 12 regulasi. Faktanya, lima payung hukum masih berbentuk draf.

“Kami sudah merapatkan hal ini, harapannya di triwulan terakhir seluruhnya bisa rampung. Rata-rata masih menempuh upaya harmonisasi di Kemenkumham dan Biro Hukum Pemprov Kaltim,” tutur dia.

Area intervensi yang belum mencapai 50 persen lainnya ialah berkenaan aspek perizinan. Perwali mengenai konfirmasi status pajak daerah sudah disusun drafnya tinggal melakukan pembahasan. Nantinya, wajib pajak yang mengurus perizinan harus terintegrasi apakah sudah melakukan pembayaran pajak daerah.

“Artinya, ada sistem yang terkoneksi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Bapenda Bontang. Sehingga, ketika mengurus IMB apakah wajib pajak sudah membayar pajak terkait,” terangnya.

Mekanisme penilaian, yakni Pemkot Bontang mengisi data dokumen. Kemudian ada verifikasi dari KPK. Dari tahapan tersebut keluarlah indeks terkait upaya pencegahan korupsi. Saat ini, Bontang masuk urutan ke-61 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. (*/ak/ind/k15)

 

GRAFIS

Area Intervensi yang Dinilai KPK

Area Intervensi Skor

• Perencanaan dan Penganggaran APBD 56,0%

Standar Satuan Harga 79,35%

Analisis Standar Biaya 70%

Penganggaran APBD 29%

Pengawasan 50%

• Pengadaan Barang dan Jasa 75,9%

SDM UKPBJP 74,08%

Pelaksanaan Tupoksi 96,55%

Perangkat Pendukung 100%

Penayangan SIRUP 99%

Pengendalian dan Pengawasan 25%

• Perizinan 48%

Regulasi 83,50%

Infrastruktur 100%

Proses Perizinan 6,6%

Pengendalian dan Pengawasan 24,5%

• Pengawasan APIP 55,6%

Kapabilitas APIP 77,21%

Saluran Pengaduan Masyarakat 91%

Probity Audit 0%

Pemeriksaan Khusus 80%

• Manajemen ASN 49,6%

Regulasi 42,16%

Sistem Informasi 34%

Kepatuhan LHKPN dan Pngendalian Gratifikasi 61,5%

Tata Kelola ASN 79,25%

Pengawasan 28%

• Optimalisasi Pajak Daerah 42,9%

Database Pajak 55,5%

Inovasi Peningkatan Pajak 100%

Penagihan Tunggakan Pajak 1%

Peningkatan pajak 0%

• Manajemen Aset Daerah 64,5%

Database Aset 100%

Pengelolaan Aset 70,6%

Sertifikasi Aset 0%

Penertiban Aset 100%

 

Indeks MCP se-Kaltim

Daerah Indeks

Bontang 57,90%

Balikpapan 45,78%

PPU 39,69%

Kukar 38,83%

Berau 32,02%

Kubar 29,48%

Samarinda 28,65%

Kutim 20,84%

Paser 18,67%

Mahulu 3,72%

 

Sumber : data.id