Oleh: Dr Isradi Zainal

Rektor Universitas Balikpapan

 

 

 

RENCANA pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Sepakunegara) sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR pada 26 Agustus 2019.

Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, sejumlah langkah telah dilakukan termasuk pengiriman RUU Pemindahan dan Pembangunan IKN baru yang diserahkan pemerintah kepada DPR yang diterima Ketua DPR Puan Maharani pada 31 Agustus 2021.

RUU IKN yang diserahkan pemerintah ke DPR terdiri dari 9 bab dan 34 pasal. Di antaranya bab 1 terkait ketentuan umum; bab 2 terkait kedudukan, pembentukan, dan pemindahan status, fungsi, prinsip, dan cakupan wilayah; bab 3 terkait bentuk, susunan, dan urusan pemerintahan; bab 4 terkait pembangunan wilayah; bab 5 terkait penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan keamanan; bab 6 terkait pemindahan IKN; bab 7 terkait pendanaan dan pengolahan anggaran pendapatan dan belanja; bab 8 terkait ketentuan peralihan, dan bab 9 terkait ketentuan penutup.

Khusus terkait pendanaan diuraikan pada Pasal 24 RUU IKN. Menurut pasal tersebut, pendanaan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN bersumber dari APBN. Selain itu, sumber lain yang sah sesuai ketentuan. Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan IKN, pemerintah khusus IKN bisa melakukan pungutan pajak dan pungutan lainnya.

Ketentuan pendanaan dalam RUU IKN bila dilihat dari konteksnya merupakan penguatan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024 yang menyatakan pemindahan dan pembangunan IKN “Sepakunegara” akan menelan biaya sebesar Rp 466,9 triliun terdiri dari APBN sekitar 19 persen dan sisanya 81 persen dari swasta serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Secara detail rincian anggaran keuangan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Di antaranya: APBN 19,2 persen atau Rp 89,4 triliun yang akan digunakan untuk pelayanan infrastruktur dasar, Istana Negara, dan bangunan strategis, TNI/Polri, rumah dinas TNI/Polri/PNS, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, pangkalan militer, dan lain-lain. Alokasi dana Rp 89 triliun dari APBN itu juga direncanakan selama empat tahun, sehingga rata-rata hanya Rp 22,5 triliun per tahun.

Melalui swasta dengan porsi 26,2 persen atau Rp 122,092 triliun yang akan digunakan untuk perumahan umum, perguruan tinggi, science techno park, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall, dan MICE.

Melalui KPBU porsinya 54,6 persen atau sebesar Rp 254,4 triliun yang akan digunakan untuk gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, infrastruktur selain yang tercakup di APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 510,7 miliar.

Anggaran IKN itu masuk pos anggaran komponen pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan jaminan pemerataan. Yang disayangkan adalah baik draf RUU, peraturan presiden, maupun skema pembiayaan IKN dari Kementerian Keuangan belum ditemukan secara khusus terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan salah satu kunci suksesnya pemindahan IKN ke Kaltim.

Sebenarnya untuk skema biaya sebesar Rp 466,9 triliun dengan rencana pembangunan selama 20-an tahun tidaklah besar. Karena diperkirakan pembangunan IKN akan selesai pada 2045 bersamaan dengan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Apalagi IKN baru yang berlokasi di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara memiliki potensi ekonomi yang besar baik, dalam kaitan dengan green economy maupun blue economy. Selain itu, biaya pembangunan IKN berbasis APBN tidaklah besar jika dibandingkan kontribusi Kaltim untuk Indonesia setiap tahunnya yang tidak kurang dari Rp 500 triliun.

Bila mau jujur, tanpa skema IKN pun di Kaltim layak dibangun Istana Negara sebagai tempat istirahat presiden. Dia sekaligus bisa memantau kekayaan alam Kalimantan dan menyatukan Indonesia. Sebab, di lokasi yang akan dibangun, istana merupakan titik tengah Indonesia jika ditarik garis dari Sabang sampai Merauke.

Mengucurkan dana sebesar ratusan triliun rupiah untuk membangun infrastruktur dan SDM Kaltim pun dirasa masih belum sebanding, jika ditinjau dari kontribusi ribuan triliun rupiah dari Kaltim untuk membangun negeri tercinta. (rom/k16)