SAMARINDA-Tambang batu bara yang diduga ilegal di Muang Dalam, Lempake, Samarinda Utara, sudah berjalan empat tahun. Lahan pertanian hingga permukiman warga menjadi korban aktivitas terselubung ini. Muang Dalam yang dulu dikenal sebagai penghasil tanaman pangan kini telah berubah. Tanah pertanian tidak bisa ditanami dan gagal panen akibat lumpur. Yang diduga dari aktivitas pertambangan batu bara ilegal.

Kondisi itu membuat kesabaran warga habis dan menggelar demo penolakan (3/10). Warga membubuhkan tanda tangan di spanduk penolakan tambang ilegal. Sedikitnya 160 warga telah menandatangani spanduk yang juga sebagai bentuk petisi menolak tambang ilegal yang dipajang di simpang empat Jalan Rejo Mulyo-Embalut.  "Kami maunya tambang itu tutup. Tidak ada aktivitas lagi di atas itu. Cukup itu saja yang diminta warga," ucap salah seorang warga yang meminta namanya tak ingin dipublikasikan.

Petisi ini telah berjalan selama dua pekan terakhir. Nantinya diteruskan ke pemerintah daerah dan aparatur penegak hukum. Warga mengharap ada langkah tegas yang diambil setelah petisi ini dilayangkan.  "Semua warga ini juga sudah pada tanda tangan, ini sudah dikumpulkan. Kami akan ke polres juga buat laporan dan minta bantuan lembaga hukum. Rencananya juga akan diteruskan ke wali kota dan gubernur," bebernya. Bentuk penolakan sebenarnya juga telah dilakukan sebelumnya. Pada 25 September lalu, warga sempat memblokir perempatan Jalan Rejo Mulyo-Embalut yang digunakan sebagai perlintasan pengangkutan emas hitam ilegal.

Saat itu para penambang ilegal sempat meminta warga sekitar untuk tidak memblokir jalan. Sebab, ingin mengangkut batu bara yang masih menumpuk di tepi kolam.

Penolakan ini sempat berbuntut pada upaya meminta keterangan terkait informasi adanya ketua RT yang ikut melancarkan aktivitas pertambangan ilegal. Warga sempat menggeruduk rumah ketua RT 33 dan 47. "Kan sempat ajukan musyawarah untuk ganti RT dan minta jawaban mereka, tapi namanya orang bersalah itu nggak mungkin mereka jujur. Kami sebenarnya tahu, pihak tambang kok yang ngomong, tapi kami ini bisa apa?" keluhnya.

Perempuan yang menolak pertambangan ilegal ini juga menerangkan, sebenarnya keluhan sudah beberapa kali disampaikan ke pemerintahan setempat. Bahkan dirinya mengaku sempat mendampingi Dinas ESDM, DLH dan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Namun, tambang ilegal masih saja berjalan.  "Makanya kami serba bingung dan salah. Kalau laporan ke atas nggak ada respon kan susah," ucapnya.  Dirinya menyayangkan tindakan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang selama ini tidak mengambil langkah tegas. Padahal, aktivitas tersebut telah terang-terang merupakan kegiatan tidak berizin.

Menurutnya, pemerintah daerah juga harus bisa mengambil sikap. Paling tidak wali kota hingga gubernur turun langsung ke lapangan. Menyaksikan sendiri adanya aktivitas pertambangan ilegal.  "Saya berharap RI satu (presiden) juga bisa lihat” katanya. Dikonfirmasi terpisah melalui telepon selulernya hingga pukul 20.00 Wita, Lurah Lempake Nurharyanto tak memberikan jawaban apapun. Sementara itu, Camat Samarinda Utara, Syamsu Alam mengatakan tidak mengetahui jika adanya aksi penolakan dan penandatanganan petisi warga kemarin.

"Enggak ada laporan, kalau ada bisa ke sana. Atau, mungkin ada laporan lewat WhatsApp tapi belum saya baca," ucapnya.

Syamsu menyebutkan, tidak akan lepas tangan. Kecamatan Samarinda Utara tetap akan memfasilitasi warga dan meneruskan petisi penolakan tambang ilegal tersebut ke wali kota Samarinda.  "Tapi ke Kelurahan dulu, baru nanti kami teruskan sampai ke atas (wali kota). Biar berjenjang lah, lurah kan juga harus ada laporannya juga," sebutnya. (*/dad/riz/k16)