JAKARTA – Aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatasi jumlah penumpang penerbangan internasional yang masuk ke Indonesia menuai protes. Batas maksimal 90 penumpang tiap pesawat dikhawatirkan menambah beban biaya para pelaku perjalanan.

Salah satu yang protes atas kebijakan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub itu adalah Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH). Sekjen AMPUH Wawan Suhada meminta SK itu dievaluasi. ”Meskipun sampai saat ini belum bisa mengirim jamaah umrah, kami menolak aturan tersebut,” katanya (1/10).

Pembatasan itu bakal berdampak pada pembiayaan perjalanan umrah. Semakin sedikit jumlah penumpang yang diangkut, biaya tiket penerbangan semakin mahal. Wawan mengatakan, dalam kondisi normal, penerbangan mengangkut 300–350 jamaah umrah. Harga tiket berpotensi naik signifikan ketika satu pesawat dibatasi 90 orang.

Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menyadari, penanggulangan dan pencegahan penularan Covid-19 menjadi prioritas pemerintah. Namun, kebijakan itu dinilai tidak sinkron. ”Kasus Covid-19 mulai melandai di berbagai daerah,” ujarnya. Bahkan, pemerintah sudah mengizinkan tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan restoran kembali beroperasi. Termasuk memperbolehkan digelarnya konser.

Data dari Astindo, setiap hari ada 20 penerbangan internasional. Rata-rata satu pesawat mengangkut hingga 150 penumpang. Secara langsung, kebijakan pembatasan itu tentu akan berdampak pada penumpang pesawat yang telanjur memesan tiket tujuan Indonesia.

Tak ketinggalan, International Air Transport Association (IATA) ikut merespons. Regional Vice President Asia-Pacific IATA Philip Goh menyatakan, seharusnya Kemenhub memberitahukan informasi awal kepada seluruh maskapai internasional. ”Sehingga maskapai bisa melakukan pengaturan-pengaturan terhadap penumpang yang sudah memesan tiket,” ujarnya.

Mereka pun meminta agar kebijakan itu ditinjau ulang. IATA merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menambah jumlah titik masuk penerbangan internasional. Kemudian memperbanyak kapasitas pengujian Covid-19 di bandara-bandara kedatangan penerbangan internasional.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menjelaskan, kebijakan tersebut berlaku mulai 30 September. SK AU.006/2/7/DRJU.DAU-2021 itu resmi dikeluarkan pada Rabu (29/9) atau hanya sehari sebelum pemberlakuan. ”(Kebijakan ini, Red) dalam upaya menekan potensi persebaran virus SARS-CoV-2,” katanya. (wan/c19/bay)