PYONGYANG – Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un kembali mencoba peruntungan dalam dunia diplomasi. Pemimpin Partai Buruh itu baru saja menawarkan untuk mengembalikan saluran diplomasi dengan tetangganya Korea Selatan. Meskipun, dia masih belum membuka hati untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat tahunan parlemen Korut. Dia mengatakan bersedia untuk mengembalikan saluran komunikasi eksklusif Seoul-Pyongyang. Saluran yang dibangun pada 2018 silam itu sempat diputus sepihak oleh Korut pada Agustus lalu. Hal tersebut sebagai protes adanya latihan militer AS-Korsel.

’’Jika memungkinkan, kami bisa menghidupkan saluran komunikasi Oktober nanti. Tapi, semua itu tergantung dari sikap otoritas Korsel,’’ ungkapnya seperti yang dilansir Korean Central News Agency (KCNA).

Di saat yang sama, Jong-un menolak mentah tawaran dari pemerintahan Biden untuk membuka kembali jalur negosiasi. Sepertinya, putra dari Kim Jong-il itu menilai Biden tak punya pesona seperti Trump. Dia menegaskan bahwa Korut tak akan membuka pintu untuk AS selama mereka masih memberlakukan embargo. ’’Permintaan diplomasi hanya tipuan remeh untuk menyembunyikan sikap agresif mereka di mata internasional,’’ ucap Jong-un.

Pakar menilai bahwa uluran tangan Korut datang karena jadwal latihan perang AS-Korsel tahun ini sudah habis. Presiden Korsel Moon Jae-in juga menyatakan keinginan untuk mengakhiri konflik. Hal itu sepertinya membuat Jong-un sedikit luruh.

Apalagi, pemilu Korsel semakin mendekat. Saat ini, Moon punya sentimen yang baik terhadap Korut. Itu berarti Jong-un tak punya banyak waktu untuk mengembalikan diplomasi dengan Korsel. Ada kemungkinan pemimpin baru Korsel nantinya tak menyukai ide unifikasi. ’’Korsel harus menghentikan standar ganda. Jika hal ini terpenuhi, maka pembicaraan untuk mengakhiri perang bisa dilakukan,’’ ungkap Kim Yo-jong, adik Jong-un, menurut Agence France-Presse.

Masalah diplomasi antara Australia dan Prancis juga belum reda. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menuding bahwa Australia sudah berbohong terkait pakta Aukus. Dia mengatakan, Australia tak pernah mengeluhkan pakta Indo-Pacific atau kontrak pengadaan kapal selam senilai AUD 90 miliar.

Saat ada rumor bahwa Australia bakal melakukan kerja sama dengan Inggris dan AS, Prancis pun menanyakan langsung kepada Kementerian Pertahanan Australia. ’’Saya punya bukti dari surat yang kami terima pada 15 September. Mereka bilang bahwa semua baik-baik saja dan proyek dilanjutkan,’’ ungkapnya.

Pernyataan itu berkebalikan dengan pernyataan pemerintah Australia. Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Australia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemutusan kontrak sesuai prosedur pada 15 September 2021. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menegaskan bahwa kerjasama pertahanan dengan Inggris dan AS alias Aukus penting untuk kepentingan negaranya. (bil/bay)