Pengendalian banjir dengan sistem tahun jamak atau multiyears contract(MYC) sejak dulu telah menjadi andalan Pemkot Samarinda. Dengan perencanaan anggaran yang fantastis, membuat Pemkot Samarinda tidak bisa bergerak sendirian. Sehingga, dalam setiap penggarapan MYC, turut melibatkan Pemprov Kaltim maupun campur tangan pemerintah pusat.

 

SAMARINDA–Termasuk yang akan dimulai tahun mendatang. Pemkot Samarinda sudah merancang membuat kegiatan pengendalian banjir dengan MYC. Konsep pengendalian banjir kali ini difokuskan di daerah aliran sungai (DAS) Karang Mumus dari hulu ke hilir. Ditotal, memerlukan biaya Rp 701 miliar.

Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan, berdasarkan kesepakatan sementara, untuk tahun depan dimulai dari DAS yang ada di Kecamatan Samarinda Utara. Di antaranya, berada di Kelurahan Sungai Siring dan Bengkuring, Kelurahan Sempaja Selatan.

“Sementara dua lokasi itu dulu harus tuntas tahun depan,” ujarnya setelah rapat bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV dan Dinas PUPR Pera Kaltim, Kamis (30/9).

Sebelumnya telah dijelaskan, ada 13 titik yang akan dimasukkan ke kegiatan MYC. Salah satu kegiatannya ada juga membangun bangunan bendali dan pintu air. Namun, untuk tahun ini, fokus menyusun detail engineering design(DED). Untuk penyusunan dokumennya, Pemkot Samarinda menyiapkan Rp 2,5 miliar. “Sudah dianggarkan APBD Perubahan,” sebutnya.

Sementara itu, untuk BWS Kalimantan IV dan instansi terkait, nantinya juga memiliki kewajiban sendiri. Seperti yang sudah dilakukan tahun ini di segmen Sungai Karang Mumus (SKM) belakang Pasar Segiri. Di antaranya, normalisasi dan pembuatan tebing, setelah sebelumnya urusan sosial diselesaikan Pemkot Samarinda.

Kepala BWS Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, untuk saat ini, pihaknya memang masih mengacu masterplan banjir yang lama. Untuk ke depannya memang ada rencana me-review dokumen tersebut untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Tapi tidak kami saja, dari pemkot dan PU Kaltim juga review, lalu disesuaikan dengan dokumen mereka,” sebutnya.

Selebihnya, mengenai kegiatan MYC, lanjut Harya, memang harus berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, di rapat bersama pemkot sebelumnya, pihaknya hanya diminta memberi saran teknis dalam upaya pengendalian banjir. “Yang pasti kami akan keroyokan untuk menanggulangi banjir di Samarinda,” pungkasnya. (kpg/hun/beb/dra/k8)