Sebanyak 30 bangunan di kawasan sungai mati di Jalan PM Noor, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, masuk target normalisasi sungai. Pemkot melalui Dinas Pertanahan menargetkan pembayaran ganti rugi atas lahan yang dikuasai masyarakat diselesaikan tahun ini.

 

SAMARINDA–Progresnya cukup baik. Berkat dukungan dari pemerintah kelurahan dan kecamatan, bersama TNI-Polri terutama warga yang bermukim di sana.

Kasi Keagrariaan Dinas Pertanahan Samarinda Yusdiansyah mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat permohonan pengukuran lahan untuk penerbitan peta bidang kepada BPN Samarinda, beberapa waktu lalu. Koordinasi terus dilakukan mengingat program itu menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan tahun ini, atas arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun. “Rencananya minggu depan (minggu pertama Oktober) tim BPN mulai pengukuran,” ucapnya, Rabu (29/9).

Dia menambahkan, hasil pengukuran itu akan menjadi dokumen dasar bagi tim kantor jasa penilai publik (KJPP/appraisal) untuk menghitung besar ganti rugi lahan yang terdampak. Sedangkan dari catatan berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT), 30 bangunan yang terdampak itu dimiliki 24 orang atau surat, di mana pengumpulan surat kepemilikan juga masih dilakukan. “Kami ikuti prosesnya. Tahap pengukuran paling lama selesai dua bulan, karena melibatkan pemilik lahan serta pemerintah kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.

Setelah dokumen peta bidang diterbitkan BPN, dan ganti rugi dihitung tim KJPP, pihaknya akan menyampaikan kepada masyarakat. Bila setuju atas penilaian itu, akan langsung membayarkan sesuai mekanisme yang berlaku. “Kami harap, warga juga kooperatif, anggarannya juga sudah disiapkan,” tegasnya.

Sebelumnya, proyek normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) yang dikerjakan bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Kaltim melalui Karya Bhakti 2021 TNI dinyatakan rampung selesai. Saat ini tim pelaksana tinggal merapikan beberapa tebing sungai yang sempat longsor, imbas hujan dan banjir pertengahan September lalu.

Kawasan sungai mati merupakan satu dari dua segmen prioritas untuk dikerjakan tim pengerukan. Pasalnya, menjadi biang kerok banjir khususnya di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Sungai Pinang.

Pihak PUPR dan Pera Kaltim tengah mengusulkan anggaran belanja tambahan melalui APBD Perubahan 2021, yang diusulkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov Kaltim. Namun, jika lahan belum selesai diganti rugi, normalisasi kawasan tersebut akan kembali ditinggal, dan tim pengerukan akan bergerak ke kawasan hulu SKM. (dns/dra/k8)