JAKARTA - Sikap pemerintah dan sebagian fraksi DPR yang menginginkan pemilihan umum digelar Mei 2024 didesak untuk dikaji. Pasalnya, rencana redesain penanganan sengketa hasil pemilu, sebagai antisipasi benturan tahapan dengan pilkada hingga kini belum pasti dan berpotensi beresiko.

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, praktik Pemilu 2019 telah memberikan gambaran nyata. Bahwa durasi pelaksanaan pemungutan suara, dilanjutkan persidangan dan penyelesaian sengketa hasil pemilu berlangsung selama empat bulan.

Nah, jika pemungutan digelar Mei, maka sengketa hasil diprediksi baru akan selesai pada September. "Sedangkan September pada tahapan pilkada (2024) berada di masa kampanye," ujarnya dikonfirmasi (29/9). Padahal, sesuai Undang Undang Pilkada, dasar partai politik untuk mengajukan pasangan calon di pilkada nanti adalah hasil pemilu legislatif 2024, yakni perolehan kursi DPRD. Jika kondisi itu terjadi, maka tahap pencalonan yang menggunakan hasil pileg tersebut sudah terlewati.

Sementara opsi redesain atau penataaan ulang penanganan sengketa juga belum mencapai kepastian. Terlebih, kata Ihsan, perubahan drastis semacam itu seharusnya dilakukan lewat revisi UU Pemilu. "Batas waktu penyelesaian sengketa sudah diatur di level UU, sedangkan Pemerintah dan DPR berkomitmen tidak akan melakukan revisi," imbuhnya.

Tanpa revisi UU, dia memprediksi redesain tersebut akan tidak jauh berbeda. Sebab jika perubahannya terlampau jauh dari ketentuan UU, akan rawan diprotes pihak-pihak yang dirugikan. "Perubahan (bakal) seperti apa? mempersingkat sengketa hasil di MK? Ini sulit, kami khawatir MK tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk menggali keadilan substantif," jelasnya.

Dalam rapat konsinyering yang rencananya digelar akhir pekan nanti, Ihsan berharap penyelenggara bisa memaparkan situasi riil dan menunjukkan sikap yang tegas. Jika dirasa sulit, maka KPU atau Bawaslu harus berani bersikap menolak. "Pasalnya mereka yang akan menjalani dan menerima beban serta tanggungjawab penyelenggaraan Pemilu 2024," tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya tidak bisa terburu-buru dalam merespon usulan pemerintah. Sebab, KPU tengah mengkaji ulang simulasi tahapan pemilu. "Usulan Kemendagri masih kita kaji. Tentu dalam perspektif penyelenggara dan mengacu pada peraturan UU," ujarnya dalam seremoni penyerahan hasil Pemilu 2019 kemarin.

Ilham memastikan, pihaknya akan memberikan tanggapan dan pertimbangan teknis atas usulan pemerintah. Termasuk potensi resiko yang akan dihadapi. "Akan kami sampaikan dalam konsinyering," imbuhnya. (far/bay)