Tambang batu bara yang diduga ilegal di kawasan gunung atau Bukit Tengkorak, Sepaku, jadi sorotan publik akhir-akhir ini. Upaya penertiban oleh instansi berwenang, seperti hanya main kucing-kucingan dengan penambang.

 

PENAJAM - Tambang batu bara yang diduga ilegal di kawasan Bukit Tengkorak rupanya sudah sering ditertibkan tim gabungan bentukan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Namun, tambang batu bara yang lokasinya masuk kawasan ibu kota negara (IKN) baru di Sepaku itu kembali beroperasi.

Informasi yang diterima media ini, aktivitas tambang ilegal tersebar di lima titik. “Satu objek lokasi tambang batu bara yang diduga ilegal itu telah kami segel pada Selasa, 21 September 2021. Kami beri pita kuning supaya tidak beroperasi,” kata Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP PPU Sidik di ruang kerjanya, Rabu (29/9).

Ia mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan penyegelan. Namun, kata Sidik, mereka bandel dengan tetap beroperasi. Saat dikonfirmasi apakah benar jumlahnya lima titik, ia mengatakan, jumlahnya lebih dari itu. “Sudah sering kami segel, tetapi tetap saja beroperasi lagi. Mungkin karena jauh dari pengawasan petugas. Mereka berani beroperasi lagi,” kata Sidik.

Ia menambahkan, saat petugas tiba di lokasi dan melakukan penyegelan, tim tidak menemukan orang yang menambang “emas hitam” itu. Kini pihaknya merencanakan untuk menjaga kawasan itu. Tim yang bertugas sedang disusun dan bersinergi dengan aparat TNI/Polri. “Ini usulan dari Pak Kasatpol PP untuk menutup jalan menuju akses tambang batu bara melibatkan TNI/Polri,” katanya.

Plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Muliadi saat dihubungi koran ini, kemarin, menjelaskan, tim gabungan Pemkab PPU sudah empat kali melakukan penutupan dan selalu ada pihak-pihak yang diduga membocorkan rencana operasi. Buktinya, kata dia, saat tim berada di lapangan tidak menemukan pekerja dan peralatan berat untuk penambangan batu bara. Ia curiga peralatan berat yang diharapkan dapat diamankan saat tim tiba di lokasi itu disembunyikan pelaku tambang.

“Minggu lalu kami kerahkan petugas dari Kodim, Polres, Satpol PP, Kesbangpol, dan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu melakukan penyegelan. Waktu kami ke sana mereka dan alat-alatnya disembunyikan,” kata Muliadi. Menurut dia, pemkab sebenarnya membuka kesempatan berusaha pertambangan batu bara yang kaitannya untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

“Oleh karena itu, saya melalui media Kaltim Post ini menginginkan supaya pihak-pihak yang bermain di sana segera melaporkan diri ke pemkab dengan menyertakan surat-surat keabsahannya sebagai dasar pengelolaan tambang mereka. Usaha pertambangan itu kalau suratnya lengkap, pemerintah pusat pun mengizinkan jadi legal. Jadi jangan khawatir,” kata Muliadi.

Ia berharap pelaku tambang yang saat ini belum melaporkan kegiatan usahanya itu bisa berlaku terbuka saja dan tidak perlu main kucing-kucingan. “Ya, dilegalkan saja lah,” ujarnya. Akibat operasional pertambangan batu bara yang diduga ilegal itu, pemkab mengalami kerugian Rp 35 miliar. Saat ditanya sebenarnya tambang batu bara di wilayah IKN itu masuk kategori ilegal atau hanya pengusahanya yang belum lapor ke pemkab berkaitan izin usaha yang mereka miliki? Sekkab menegaskan, ilegal.

Kalau ilegal berarti bisa ditutup? “Oh iya, kita akan tutup permanen sesuai ketentuan yang berlaku di negara republik ini. Oleh karena itu, saya akan melakukan kegiatan yustisia lagi untuk penegakan hukum, tetapi, rahasia. Karena operasi-operasi sebelumnya bocor, dan saya tidak mau menuduh siapa pun, yang jelas bocor,” katanya. (ari/kri/k16)