JAKARTA – Tindak lanjut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur memasuki tahap legislasi. Pimpinan DPR Rabu (29/9) telah menerima Surat Presiden (Supres) terkait Rancangan Undang Undang IKN, untuk dilakukan pembahasan antara pemerintah dan dewan. 

Surpres tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi surpres yang ditunggu-tunggu itu. Menurut dia, sikap DPR sejalan dengan pemerintah terkait perlunya pemindahan IKN. Surpres tersebut nantinya akan dibawa dan disepakati dalam rapat pimpinan. Kemudian dibahas secara terbuka melalui alat kelengkapan bersama perwakilan pemerintah.

Puan berharap agar regulasi ibu kota baru itu akan dilengkapi dengan peraturan turunan yang komprehensif. Dia juga mengingatkan perlunya proyeksi kebutuhan pemindahan IKN. ''Tentu hal itu harus menjadi titik fokus pemerintah dalam melaksanakan rencana pemindahan ibu kota negara," jelasnya.

Puan juga menjamin DPR bakal menampung masukan dan aspirasi dari pihak-pihak terkait serta masyarakat umum. Terutama perihal pengelolaan IKN dan bentuk pemerintahan di sana. "Apakah bentuknya sama (seperti DKI Jakarta) atau berbeda, juga struktur organisasinya seperti apa," lanjutnya. Suharso menambahkan, poin-poin yang disinggung itu sudah masuk dalam naskah akademik RUU IKN. Draf RUU itu berisi 9 bab dan 34 pasal. Selain soal organisasi dan bentuk pemerintahan, isu lingkungan hidup juga dibahas. Sejauh mana dampak ekologi yang mungkin timbul di lokasi IKN baru. "Kita mengantisipasi perubahan iklim ke depan, memperhitungkan terkait segala sesuatu dengan ekosistem lingkungan hidup," terang Suharso.

Pembangunan IKN baru, tegas dia, bakal berjalan secara bertahap. Tidak hanya dua-tiga tahun saja. Pemerintah saat ini telah menyusun masterplan sebagai patokan bekerja. Pemerintah juga tidak menargetkan penyelesaian RUU IKN, tetapi Suharso berharap prosesnya bisa tuntas cepat di DPR.

 "Target lebih cepat lebih baik dan masih terbuka peluang untuk pembahasan yang cerdas," jelas dia. Karena isu IKN ini sudah menjadi isu publik, Suharso menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai pro dan kontra. (deb/lum/bay)