Realisasi investasi di Kaltim terus tumbuh meski di tengah pandemi. Pada triwulan II 2021 mencapai Rp 13,93 triliun atau naik 15,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level Rp 12,08 triliun.

 

SAMARINDA - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto mengatakan, investasi Kaltim memiliki pangsa 31,03 persen dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim dan memberikan andil 3,85 persen year on year (yoy) terhadap pertumbuhan PDRB Kaltim triwulan II 2021.

Realisasi investasi tersebut terdiri penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 10,16 triliun, yang berasal dari 3.866 proyek dan penanaman modal asing (PMA) sebesar USD 258,31 juta atau sebesar Rp 3,77 triliun dengan 486 proyek. “Alhamdulillah, investasi yang mengucur ke Kaltim tetap tumbuh meski masih pandemi,” jelasnya, Rabu (29/9).

Jika dibandingkan target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp 32,53 triliun, maka nilai tersebut baru mencapai angka 42,83 persen. Meski demikian, Puguh yakin realisasinya bisa mencapai target, ataupun mendekati target. Hal itu didukung pelayanan yang terus membaik.

Diketahui, berdasarkan PP 6 Tahun 2021 Pasal 10 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan sistem online single submission (OSS) dan pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). “OSS ini dapat mempermudah pemerintah meningkatkan investasi,” katanya.

Saat ini, Indonesia masih tercatat memiliki kategori mudah berinvestasi. Kategori mudah masih belum cukup, harus mampu meningkatkan lagi dari mudah, menjadi sangat mudah. Perizinan berusaha yang terintegrasi, cepat dan sederhana menjadi instrumen yang menentukan daya saing untuk menarik investor. Artinya jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya, perizinan antara UMKM dan usaha besar tidak sama.

Hal ini akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. Pelaku usaha dan para investor dalam dan luar negeri, baik usaha kecil, menengah maupun besar perlu diyakinkan agar dapat menggunakan layanan OSS berbasis risiko. “Kita berharap layanan OSS dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan investasi seluas-luasnya. Sehingga, target investasi bisa tercapai,” terangnya.

Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan investasi di Indonesia tidak lagi dimonopoli dan dititikberatkan di Jawa. Kondisi ini sudah dilakukan sejak kuartal III 2020. “Investasi sudah bergeser ke luar Jawa dengan porsi 50,5 persen pada 2020. Sementara, di Jawa 49,5 persen," ujar Bahlil dalam diskusi daring seperti dilansir Antara, Rabu (29/9).

Secara nilai, ia merinci capaian investasi di luar Jawa mencapai Rp 417,5 triliun dengan total proyek 54.994. Sedangkan, investasi di Jawa mencapai Rp 408,8 triliun berasal dari 98.355 proyek. Dengan demikian, realisasi investasi tahun lalu mencapai Rp 826,3 triliun.

Tren serupa diperkirakan terjadi pada tahun ini, di mana porsi investasi di luar Jawa sekitar 51,5 persen sejak Januari-Juni 2021. Sementara di Jawa sebesar 48,5 persen.

Bahlil mengungkapkan realisasi investasi RI pada semester I 2021 sudah menembus Rp 442,7 triliun atau 49,2 persen dari target Rp 900 triliun. "Untuk tahun ini, presiden meminta kami untuk menaikkan target dari yang dalam perencanaan Bappenas sebesar Rp 865 triliun," terang dia.

Menurut Bahlil, ada tiga faktor penyebab investasi di Indonesia tidak lagi dimonopoli oleh Jawa. Pertama, pembangunan infrastruktur pada periode lima tahun pertama Presiden Joko Widodo yang masif dari Aceh hingga Papua memang tidak lagi berfokus di Pulau. Hal ini yang memengaruhi pilihan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya atau membangun industri.

Kedua, lanjut dia, banyaknya industri dekat dengan sumber bahan baku. Ketiga, sistem insentif yang diberikan pemerintah di luar Jawa jauh lebih menarik daripada di Jawa. "Jadi, ini adalah strategi pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi lewat penciptaan kawasan ekonomi baru dengan instrumen adalah investasi," tandasnya.

Kementerian investasi terus berupaya menarik investasi masuk meskipun pandemi belum usai. Pada paruh pertama 2021 saja sudah ada realisasi investasi sebesar Rp 442,7 triliun. Negara yang paling banyak menanamkan modal ke Tanah Air, yaitu Singapura.

Bahlil mengungkapkan, total investasi masuk dari Singapura sebesar USD 4,7 miliar. Menyusul di belakangnya ada Hong Kong dengan realisasi mencapai USD 2,3 miliar dan Tiongkok dengan realisasi investasi masuk sebesar USD 1,7 miliar. “Paling pertama ini ada Singapura dengan USD 4,7 miliar,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, dari negara Eropa juga mulai melirik Indonesia untuk menanamkan modalnya. Salah satunya, Belanda yang baru-baru ini merangsek ke dalam daftar 5 besar. Kontribusi Belanda sendiri masuk ke dalam posisi 4 investasi terbesar ke Indonesia dengan realisasi investasi mencapai USD 1,3 miliar pada semester pertama 2021.

“Setelah kami kaji data kami di kantor program kami di Eropa, Belanda ini sekarang jadi hub ketika Inggris keluar dari Uni Eropa,” ungkapnya.

Di sisi lain, Bahlil juga menyoroti kompetisi yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan. Sebab, di kedua negara tersebut berlomba-lomba sebagai negara penyumbang investasi terbesar di Indonesia. “Korsel. Dia baru saja melampaui Jepang sampai semester pertama. Ada kompetisi antara Korea dan Jepang,” tuturnya.

Bahlil menyampaikan, pemerintah selalu terbuka bagi siapa pun negara yang ingin berinvestasi di Indonesia. Justru jika hanya menerima investasi dengan negara tertentu saja maka sebuah kekeliruan. “Indonesia tidak diatur oleh negara tertentu. Kita harus selalu jadi pemain tengah, semua negara boleh masuk dengan aturan fair, tidak ada perlakuan khusus,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)