Siswandi, Statistisi Ahli Muda Di BPS Kabupaten Kutai Timur
 

Hari Statistik Nasional (HSN) yang diperingati setiap 26 September, menjadi momen adaptasi guna meningkatkan kualitas data untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selain laju transformasi digital yang kian cepat dan pandemi Covid-19 yang masih melanda, proses pengumpulan data kian mengalami tantangan besar.

Ada kebutuhan mengintegrasikan data sektoral yang beragam dalam Satu Data Indonesia, juga pemanfaatan maha data (big data) untuk melengkapi data-data statistik yang diterbitkan pemerintah.

Diterbitkannya Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia selain menegaskan perlunya sinkronisasi data antar lembaga kementerian dan lembaga pusat maupun daerah, sebenarnya juga menegaskan arah pembangunan Indonesia sebagai negara yang melandaskan kebijakan pemerintahnya berbasis data dan kajian (evidence based public policy).

Sebelumnya, pemerintah sebagai pengelola negara dihadapkan pada tantangan memiliki kemampuan memecahkan persoalan kompleksitas data. Kenyataannya pemerintah memiliki banyak tingkatan, dan juga ragam instansi sektoral yang masing-masing sering terdapat perbedaan data.

Hal ini disebabkan perbedaan metodologi masing-masing lembaga. Untuk itu, Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah langkah signifikan memecahkan persoalan perbedaan data.

Di dalam perpres ini disebutkan ada tiga pembina data. Pembina data statistik adalah Badan Pusat Statistik, kemudian pembina data geospasial yaitu Badan Informasi Geospasial, dan pembina data keuangan negara adalah Kementerian Keuangan.

Bersamaan dengan hal tersebut, perkembangan teknologi membawa perubahan penting dalam berbagai proses pengumpulan dan analisis data. Transformasi digital dan pandemi Covid-19 telah membawa disrupsi ganda. Meskipun juga memiliki dampak positif, yakni melalui teknologi muktahir yang terkoneksi seharusnya kolaborasi antar instansi lembaga semakin mudah dan lebih murah.
Di sisi lain, tantangan berikutnya dari transformasi digital adalah persoalan sumber daya manusia. Kebutuhan SDM yang menguasai teknologi, informasi dan komunikasi utamanya untuk data sains maupun data engineer dirasa kian besar.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2020 yang dikeluarkan BPS, dalam skala 1 sampai 10, Indeks Pembangunan TIK Indonesia berada pada angka 5,59. Sementara Indeks Pembangunan TIK Kaltim berada pada angka 6,34 atau lebih tinggi dari indeks rata-rata nasional.

Meskipun masing-masing tergolong sedang, kondisi ini juga menunjukkan masih adanya kesenjangan digital di masyarakat. Kesenjangan itu meliputi akses dan infrastruktur, penggunaan internet sampai kesenjangan keahlian. Tak hanya di masyarakat, kesenjangan penguasaan teknologi ini bisa jadi juga terjadi di instansi pemerintahan.

Bahwa ada instansi pemerintah yang sudah maju sekali, inovatif dan canggih di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sementara ada lembaga yang masih mengembangkan diri.

Sementara itu kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda, di mana penyediaan data untuk menyusun indikator-indikator strategis guna pemulihan ekonomi harus tetap dilakukan, menuntut penggunaan cara-cara baru. Seperti pemanfaatan big data untuk melengkapi data-data statistic yang dikeluarkan lembaga negara.

Big data adalah himpunan data yang melibatkan volume data yang besar, memerlukan kecepatan untuk bisa masuk ke dalam sistem analisis, memiliki variasi data yang rumit, tidak terstruktur dan memiliki variabilitas dan kompleksitas data. Namun, ia juga penting untuk dikelola karena dapat meningkatkan efektifitas pengumpulan data.

Pemanfaatan big data dalam dunia bisnis dan pemerintah tentu memiliki tujuan yang berlainan. Jika dalam bisnis tujuan penggunaannya seperti memperoleh keuntungan, memperkuat pemasaran dan juga meningkatkan keunggulan kompetitif. Sementara untuk pemerintah tujuannya untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa ada kebijakan pemerintah yang memerlukan analisis dengan rentang waktu panjang, mewakili populasi termasuk masyarakat marjinal yang tak memiliki akses dan keahlian digital, namun juga terkadang perlu keputusan yang diambil secara cepat dan cermat. Semua memerlukan data yang lebih terintegrasi dan berkualitas. Sehingga, saat ini dan seterusnya, pemerintah perlu menentukan strategi untuk memanfaatkan big data sebagai pelengkap Satu Data Indonesia.
Saat ini pemanfaatan big data sudah di depan mata, sudah dipakai dan tak mungkin dihindari. (luc)