Malaysia pernah punya sejarah memindahkan pusat pemerintahan. Karena itu salah satu alasan Kaltim Post mengundang akademisi dari negeri jiran dalam talk show rutin membahas ibu kota negara (IKN) baru, sehingga bisa berbagi pengalaman.

 

ULIL MUAWANAH, Balikpapan

 

MENGANGKAT tema “Dari IKN sampai Perbatasan Malaysia”, talk show yang digelar media ini berlangsung Jumat (24/9). Diskusi secara daring itu menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber.

Di antaranya, Prof Neilson Ilan Mersat (guru besar Universiti Malaysia Sarawak), Henry Bating (akademisi Universiti Malaysia Sabah), Krissusandi Gunui (direktur Eksekutif Institut Dayakologi Pontianak), dan Margiyono (dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo). Mereka dipandu wartawan senior Kaltim Post, Ajid Kurniawan.

Mereka menyoroti pengaruh pemindahan IKN ke Kaltim terhadap dinamika sosial demografi di perbatasan, terutama kaitannya dengan geoposisi.

Neilson Ilan Mersat menilai pemindahan IKN merupakan sesuatu yang baik dari aspek pembangunan oleh negara. Berkaca dari pengalaman Malaysia, di mana perpindahan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya memberikan dampak besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan sarana serta prasarana.

Sementara aspek lainnya, tidak menutup kemungkinan memang ada kekurangan. Misalnya, kesedihan masyarakat yang telah menempati lokasi Putra Jaya lebih dulu yang menjadi tantangan bagi pemerintah sebelum ibu kota berhasil dipindahkan.

“Saya percaya negara tetangga seperti Brunei Darussalam, termasuk Sabah dan Serawak di Malaysia mendapat keuntungan. Karena saat dilakukan pembangunan, maka lokasi lain turut berdampak. Baik sarana infrastruktur, pariwisata, dan keamanan ditingkatkan untuk mewujudkannya ASEAN Community,” tuturnya.

Dia menyebut, kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat terutama di perbatasan bisa lebih terjamin. Bukan hanya warga Balikpapan, tapi juga Kalimantan secara luas nantinya bisa merasakan manfaat dari perpindahan IKN tersebut.

Adapun, Henry Bating menganggap, Kaltim sangat sebagai IKN baru. Perencanaan desain arsitektur maupun investor pun telah menjalin kerja sama.

Lebih menyikapi secara positif, menurut dia, akan lebih banyak hal baik dibandingkan sisi negatif, terutama yang berkaitan dengan pembangunan akses jalan. Sabah-Sepadan maupun Tawau-Tarakan yang akan menjadi lebih dekat. “Saya kira Kaltim sebagai IKN baru sudah pada tahap yang siap. Namun, karena situasi pandemi, maka pekerjaan pembangunan mengalami sedikit kendala,” tuturnya.

Ia melanjutkan, Pemerintah Malaysia baru-baru ini mengumumkan rencana pembangunan jalan trans Sabah-Kalimantan yang diberi nama Serudong Simanggaris. Bahkan dari sisi pendidikan, Universiti Sabah Malaysia telah melakukan kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan.

Di bagian perbatasan Kalbar terdapat lima kabupaten. Masyarakatnya sangat bergantung dengan hubungan sosial budaya kedua negara. Setidaknya lebih dari 30 sub suku Dayak di Kalbar mengalami dampak serius dari Covid-19 terutama dari sisi ekonomi, karena pos lintas batas sampai saat ini masih ditutup.

“Sosial budaya kekerabatan sedikit terganggu pada masa pandemi. Hampir dua tahun ini tidak ada kunjungan dari keluarga atau masyarakat Dayak di Sabah maupun Serawak, Malaysia. Mereka tidak bisa bertemu untuk melaksanakan ritual adat di tanah leluhur yang biasa digelar setiap tahun,” kata Krissusandi Gunui.

Secara umum masyarakat adat di perbatasan pun menghadapi situasi kritis, karena ada eksploitasi sumber daya alam (SDA) di perbatasan. Dan hampir seluruhnya menjadi perkebunan monokultur.

Padahal masyarakat di perbatasan sangat bergantung dengan kearifan lokal. Dengan eksploitasi SDA, beberapa titik di perbatasan dalam beberapa tahun terakhir terancam bencana ekologis, ataupun banjir bandang.

Bicara soal konteks pembangunan, Kris --sapaan akrab Krissusandi Gunui—menilai, meski ada kemajuan tetapi tidak signifikan. Lalu, masih ada ancaman besar lainnya seperti hak-hak tidak mendapatkan perlakuan perlindungan. Mitigasi sosial budaya masih kurang diperhatikan pemerintah.

Sejak Kaltim diplokamirkan menjadi IKN, hingga kini menurutnya hampir tidak ada unsur partisipasi warga Dayak. Sebab, kurang diajak berkomunikasi langsung. Ia mengkritisi, mestinya pemerintah mengajak warga Dayak berbicara dan berpartisipasi untuk mendesain keperluan warga.

Dan jangan sampai, IKN hanya sebagai tempat perpindahan penduduk, kebudayaan, dan orang luar nantinya menguasai daerah. Itu mengancam kebudayaan dan hak-hak masyarakat adat yang pada akhirnya bisa hilang ditelan zaman.

“Apakah orang Dayak butuh? Apakah orang Dayak pernah diajak bicara? Kalimantan itu ibu bagi warga Dayak. Harusnya dijaga dan dirawat. Demi menjamin keselamatan, ketahanan, dan keberlanjutan warga Dayak. Tetapi jika Kalimantan kini menjadi barang obral, sekadar investasi industri, maka Kalimantan semakin terancam,” ungkap Kris.

“Pemerintah mestinya memperjelas dulu wilayah seluas 200-300 ribu hektare di IKN hak siapa? Jangan sampai warga Dayak hanya jadi penonton karena kesalahan orang-orang saat ini yang tidak serius memikirkan kesejahteraan rakyatnya,” timpalnya.

Sementara itu, Margiyono mengatakan, Kaltara tidak jauh berbeda dengan Kaltim. Pergeseran kebocoran wilayah Kalimantan dikatakan telah terjadi, baik di depan maupun kebocoran di belakang.

Karakteristik perbatasan Kaltim dibandingkan daerah lain mengalami jumping position. Daya saing Indonesia lebih rendah dibandingkan Malaysia. Maka diharapkan dengan adanya IKN di Kaltim bisa mendorong daya saing dan memiliki nilai tambah lebih.

“Jangan sampai seperti Pulau Seribu di Jakarta, meski dekat ibu kota, nyatanya masih tetap tertinggal. Semoga bila IKN dipindahkan ke Kaltim, Tarakan jangan sampai merasakan efek Pulau Seribu itu,” harap dia. (rom/k16)