WASHINGTON DC– Hengkang dari Afghanistan bukan berarti masalah selesai. Amerika Serikat masih harus menyiapkan anggaran besar dan skema penempatan para pengungsi yang berhasil mereka evakuasi bulan lalu. DPR AS telah menyetujui dana pendampingan darurat untuk kebutuhan tersebut sebesar USD 6,3 miliar atau setara dengan Rp 89,7 triliun.

’’Pendanaan ini bakal memastikan bahwa lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses pemukiman kembali memiliki kapasitas yang diperlukan guna membantu rekan Afghanistan kita untuk membangun kehidupan baru yang aman di AS,’’ tegas Deborah Ross, salah satu legislator Demokrat seperti dikutip Al Jazeera.

Anggaran tersebut adalah bagian dari dana darurat pemerintah dan bantuan bencana senilai USD 28,6 miliar (Rp 407,3 triliun). Berdasarkan hasil voting yang digelar Selasa malam (21/9) waktu AS, 220 orang setuju dan 211 menolak. Usulan ini akan dibawa ke Senat. Bisa jadi akan ada perdebatan panjang sebelum disetujui sebagai UU. Sebab para senator dari Republik banyak yang menentang.

Sejatinya politisi Republik mendukung pendanaan tersebut. Saat ini sudah ada ribuan orang yang dimukimkan di AS, termasuk para penerjemah yang membantu pasukan AS selama berada di Afghanistan. Namun mereka menentang poin-poin lain yang tergabung di dalamnya. Salah satunya adalah hak yang diberikan pada Departemen Keuangan untuk meningkatkan jumlah utang keuangan negara.

Republik juga masih gusar dengan cara Presiden Joe Biden menangani penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Operasi evakuasinya berantakan. Memang lebih dari 120 ribu penduduk Afghanistan berhasil dikeluarkan lewat Bandara Hamid Karzai, Kabul. Namun beberapa hari sebelumnya, 175 penduduk sipil dan 13 militer AS tewas karena bom bunuh diri di bandara Kabul. ’’Rakyat AS berhak untuk mendapatkan penjelasan atas keputusan yang kita buat dan kegagalan kepemimpinan yang terjadi di semua tingkatan saat itu,’’ tegas Legislator Republik Tom Cole.

Saat ini pengungsi Afghanistan masih terus berdatangan. Taliban membiarkan penduduk yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk meninggalkan negara tersebut. Tujuh anggota parlemen perempuan Afghanistan yang menjabat sebelum Taliban berkuasa kini berada di Yunani beserta seluruh keluarganya.

’’Mereka datang via Tbilisi, Georgia beberapa jam lalu dan akan tinggal di Yunani sebentar sampai prosedur pemukiman di AS komplit,’’ bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Yunani kemarin (22/9). Mereka berhasil keluar atas bantuan lembaga non pemerintah yang berbasis di New York, Zaka Khan.

Sementara itu Taliban ingin hadir dan berbicara di Sidang Umum PBB (UNGA). Dilansir The Guardian, Sekjen PBB Antonio Guterres menerima surat dari Duta Besar Afghanistan Ghulam Isaczai pada 15 September, terkait kehadiran mereka di sidang tahunan PBB ke-76 tersebut. Isaczai juga mengirim daftar rombongan yang bakal hadir.

Lima hari kemudian surat serupa dikirim oleh Menteri Luar Negeri Emirat Islam Afghanistan Amir Khan Muttaqi. Perwakilan Taliban tersebut ingin hadir di UNGA dan menyebut bahwa Isaczai sudah tidak lagi menjabat sebagai duta besar setelah Ashraf Ghani menyerahkan kekuasaannya pada Taliban. Mereka menominasikan Mohammad Suhail Shaheen sebagai pengganti Isaczai.

Dua surat itu sudah dikirim ke komite PBB yang terdiri dari Rusia, Tiongkok, AS, Swedia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Chile, Bhutan dan Bahama. Afghanistan mendapatkan jatah untuk berpidato pada hari terakhir 27 September nanti. Namun belum diketahui apakah anggota komite bisa bertemu sebelum jadwal tersebut. Besar kemungkinan yang akan mewakili Afghanistan tetap Isaczai, bukan utusan Taliban.

PBB di lain pihak telah mengucurkan dana darurat kemarin ke Afghanistan sebesar USD 45 juta atau setara Rp 640,9 miliar. Dana itu untuk mencegah lumpuhnya sistem kesehatan di negara tersebut. Saat ini obat-obatan dan bahan bakar sudah langka di Afghanistan. Pekerja medis juga tidak mendapatkan gaji.

Terpisah, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan kemungkinan terjadinya perang sipil di Afghanistan jika tidak ada pemerintahan inklusif seperti yang dijanjikan Taliban. Jika itu terjadi, krisis kemanusiaan, pangan dan pengungsi bakal kian parah. Dia juga mengkritik bagaimana Taliban saat ini masih belum mengijinkan remaja putri mengenyam pendidikan. Menurut Imran Khan, itu adalah hal yang tidak islami. (sha/bay)