SANGATTA – Sebanyak 12 posisi jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Kutim dilelang.  Dari 63 pejabat eselon III yang mendaftar, 56 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat setelah lolos seleksi administrasi. Hal tersebut berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan panitia seleksi (pansel).

Sementara tujuh peserta tidak lolos, disebabkan pangkat yang belum memenuhi kriteria. Ada juga yang terganjal pengalaman sebagai kepala bidang atau bagian kurang dari lima tahun. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang terdapat pada pasal 107.

Panpel dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim Joni Abdi mengatakan, peserta yang lolos administrasi masih akan mengikuti presentasi dan wawancara makalah. Sesi tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni mulai 20-23 September mendatang.

Kemudian akan penelusuran rekam jejak peserta pada 24 September. Setelah itu, hasilnya akan diumumkan dan diajukan kepada pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati Ardiansyah Sulaiman, pada 28 September.

“Sekarang tahapannya sedang berproses. Kami akan umumkan hasilnya setelah proses seleksi administrasi selesai,” pungkasnya.

Perlu diketahui, beberapa OPD harus dipimpin seorang Pelaksana tugas (Plt), lantaran banyaknya pejabat yang pensiun dan ada pula yang tersandung kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Sehingga seleksi JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif diperlukan.

Yakni untuk posisi kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kemudian Dinas Pertanian (Dinper), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans), Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo Perstik).

Sedangkan jabatan kosong lainnya adalah Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM dan Inspektur Inspektorat Daerah. (dq/ind)