Setelah hampir tujuh bulan melakukan penelitian, riset, dan pengumpulan data serta diskusi, akhirnya Komisi Informasi Pusat merilis hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 34 provinsi di Indonesia. Nah, untuk Kaltim sendiri berada di posisi 9, dengan nilai 76,96.

Indeks keterbukaan informasi setiap provinsi ini dibeber dalam National Assessment Council Forum (NAC) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021 di Tangerang Selatan, Rabu (15/9) malam. Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim Ramaon Dearnov Saragih mengatakan, posisi Kaltim ini patut disyukuri karena keterbukaan informasi di Kaltim masuk kategori sedang, namun ini juga menjadi catatan dan perhatian bersama.

“Kaltim masih di dalam 10 besar dengan nilai 76,96, ini lebih tinggi dari indeks nasional yang berada di angka 71,37. Ini masuk kategori sedang, artinya tak bagus-bagus amat dan tak jelek juga. Jelas ada catatan dan harus ada perbaikan,” kata Ramaon (posisi 10 besar bisa dilihat infografis). Dikatakan Ramaon, indeks keterbukaan informasi Kaltim tertinggi kedua di banding tiga provinsi lainnya di Kalimantan. Misalnya, Kalimantan Utara (Kaltara) yang berada di urutan 22 dengan nilai 69,84, Kalimantan Selatan di urutan 27 dengan nilai 68,32 dan Kalimantan Tengah di urutan 32 dengan nilai 65,11. Sementara itu, Kalimantan Barat di posisi kedua nasional dengan nilai 80,38. Di posisi puncak ditempati Provinsi Bali dengan nilai 83,15.

Ramaon berharap, dengan dibebernya indeks keterbukaan publik ini menjadi catatan dan perhatian badan publik. “Karena harus diakui, masih ada badan publik di Kaltim yang tak paham tentang keterbukaan informasi, atau malah paham namun sengaja tak terbuka kepada masyarakat,” bebernya. Ia berharap, posisi Kaltim terus meningkat di tahun mendatang.

INDEKS KETERBUKAAN: Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana menyampaikan pelaksanaan National Assessment Council Forum (NAC) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021.

Terakhir, dia mengucapkan terima kasih kepada Pokja IKIP Kaltim terutama pihak eksternal yakni Prof Sarosa Hamungpranoto dan Herdiansyah Hamzah. Demikian juga ia memberi apresiasi tinggi kepada narasumber ahli dalam penyusunan indeks keterbukaan informasi Kaltim ini, Wakil Ketua KADIN Kaltim Alexander Sumarno, pegiat keterbukaan informasi Sencihan, Ketua PWI Kaltim Endro S Effendi, Wakil Ketua IWAPI Kaltim Fitri Susilowati SE, dan Direktur Yayasan Bumi, Erma Wulandari. Juga, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Kadis Kominfo Kaltim M Faisal, Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim Dr H Baiquni MPd, Ketua Perwakilan ORI Kaltim Kusharyanto.

Dalam penyusunan IKIP, ada alat ukur penilaian. Yakni, terdiri dari 3 lingkungan yakni fisik dan politik, ekonomi serta hukum. Juga, ada 20 indikator, terdiri atas 6 indikator fisik politik, 7 indikator ekonomi, dan 7 indikator hukum. Selain itu, ada 84 sub-indikator, terdiri 35 sub-indikator fisik politik, 22 sub-indikator ekonomi, dan 28 sub-indikator hukum. Lalu dalam hal pembobotan dan persentase, pembobotan dengan AHP di mana 70 persen provinsi, dan 30 persen nasional.

HARAPAN KI PUSAT

Di Jakarta, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana menyampaikan, pelaksanaan National Assessment Council Forum (NAC) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021 bertujuan mendorong pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Gede Narayana mengatakan, IKIP memiliki lima tujuan, pertama sebagai gambaran keterbukaan Informasi Publik, kedua memberikan rekomendasi arah kebijakan nasional, ketiga asistensi BP di pusat dan daerah dalam menjalankan keterbukaan informasi. Keempat adalah memberikan masukan dan rekomendasi dari masyarakat berpartisipasi susun kebijakan pembangunan daerah dan nasional serta kelima sebagai bahan pemerintah RI untuk disampaikan ke Forum Internasional. (KI KALTIM)