Imran Duse, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim menekankan secara umum Komisi Informasi di seluruh Indonesia masih memerlukan penguatan, terutama dalam kaitan politik anggaran. “Salah satu aspek yang cukup menonjol dari acara NAC Forum IKIP tersebut adalah kondisi kebanyakan Komisi Informasi provinsi secara umum masih memerlukan penguatan, terutama dalam kaitannya dengan politik anggaran,” kata Imran.

Dia mengatakan, beberapa daerah menunjukkan bahwa dengan anggaran yang sangat terbatas, membuat Komisi Informasi di daerah tidak dapat membangun kinerja yang lebih optimal. Dia mengatakan, dalam sejumlah pembicaraan secara informal, baik dengan komisioner Komisi Informasi maupun dengan tim Kelompok Kerja IKIP, ada keinginan agar ke depan anggaran Komisi Informasi Provinsi diusulkan untuk dibiayai melalui APBN.

“Dengan cara itu, diharapkan kinerja KI di daerah akan lebih optimal dan komisioner tidak lagi menghabiskan energi untuk sekadar melakukan lobby ke pemerintah daerah dalam hal anggaran,” katanya. Imran Duse sendiri hadir dalam National Assessment Council (NAC) Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Tangerang, 15–17 September lalu. Adapun nilai akhir IKIP Indonesia adalah 71,73 (dengan interval 1–100). Angka ini menunjukkan, Indonesia berada dalam posisi sedang untuk aspek Keterbukaan Informasi Publik. “Sementara untuk Provinsi Kalimantan Timur diperoleh skor 76,96, yang berarti di atas dari nilai rata-rata nasional dan menempati peringkat kesembilan dari seluruh provinsi.Ini menunjukkan dimensi keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur cukup baik,” katanya.

Lebih jauh dikatakannya, berbeda dengan pemeringkatan monitoring evaluasi (monev) yang hanya menilai pemerintah provinsi daerah, IKIP ini merupakan nilai dari keseluruhan stakeholder di provinsi daerah. “Jadi ia bukanlah nilai pemerintah provinsi semata, karena indikator yang digunakan mencakup multi-dimensi,” jelasnya.

Dia menjelaskan, secara umum tujuan dari diadakannya IKIP adalah diperolehnya data dan gambaran mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi arah kebijakan nasional terkait Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian memberikan asistensi badan publik dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik, baik di pusat maupun daerah. Lalu menjadi bahan bagi pemerintah pusat atas pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia untuk digunakan dalam forum internasional. (KI KALTIM)