SAMARINDA – Permasalahan banjir hingga kini terus melekat di benak masyarakat. Sebab, persoalan itu sudah ada sejak 1990-an silam. Padahal, anggaran dengan nilai fantastis terus digelontorkan. Baik dari kantong APBD Samarinda maupun bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah provinsi. Termasuk keterlibatan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.

Kali ini Pemkot Samarinda kembali berupaya membujuk Kementerian PUPR melalui skema penanganan banjir dari hulu ke hilir. Berdasarkan perencanaan sementara, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 701 miliar.

Untuk membujuk Kementerian PUPR, Wali Kota Samarinda Andi Harun terbang langsung ke Jakarta, memboyong sejumlah pejabat terkait. Sejak Kamis (16/9) lalu, politikus Gerindra itu mengosongkan kegiatannya di ibu kota Kaltim.

Sebelumnya, dia memang mengakui dalam penanganan banjir, mengandalkan APBD kota saja tidak cukup. Dengan demikian, diperlukan upaya melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan kucuran anggaran langsung dari APBN. Sebelumnya, penanganan banjir dari hulu ke hilir dikerjakan dengan skema multiyears contract (MYC).

Kepala Bidang (Kabid) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air PUPR Samarinda Abdul Samad mengatakan, anggaran yang diperlukan memang besar. Sebab, untuk penanganan banjir tersebut akan membangun sejumlah pintu air dan kolam retensi.

Sebelumnya, dia juga sudah pernah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas PUPR Pera Kaltim serta BWS Kalimantan IV untuk melakukan pembagian tugas dalam penanganan banjir. "Ke depannya kami melakukan rapat lanjutan, sehingga pembagian tugas akan jelas," sebut Samad.

Namun, dipastikan dalam APBD Perubahan, pihaknya akan memasukkan penganggaran detail engineering design(DED), sehingga kegiatan bisa dimulai tahun depan. "Kalau disetujui kami ajukan Rp 2,5 miliar untuk perencanaan keseluruhan dari hulu ke hilir," pungkasnya. (kpg/hun/beb/dra/k16)