SAMARINDA - Untuk optimalisasi dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Hetifah Sjaifudian Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga bermitra dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) adakan workshop bertajuk “Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik-BOS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan”. 

Hadir sebagai narasumber, Hetifah Sjaifudian (Wakil Ketua Komisi X DPR RI),  Mulyatsyah (Direktur SMP Kemdikbud), Asli Nuryadin (Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda) dan Abd Rachim AF (Pakar Pendidikan Kalimantan Timur). 

Acara yang diadakan secara fisik di Swissbel Hotel Samarinda tersebut diikuti oleh sekitar 100 orang Kepala Sekolah dan guru SMP Negeri dan Swasta di Samarinda.

Dalam sambutannya Mulyatsyah sampaikan peran usulan daerah dalam optimalisasi DAK.

“Kota Samarinda tahun ini sedikit lebih kecil DAK nya dibandingkan dengan kota lain. Usulan sangat menentukan besar kecil suatu daerah mendapatkan DAK. Oleh karena itu, tahun mendatang harus dilakukan optimalisasi DAK, berdasarkan usulan-usulan faktual, baik fisik maupun non fisik,”paparnya.

Lebih lanjut, Mulyatsyah juga sampaikan terkait Program DAK Non Fisik atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “BOS merupakan salah bentuk bantuan yang diberikan negara dalam melancarkan pendidikan. Kini, sekolah memiliki keleluasaan dalam menggunakan BOS. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu mengutamakan selalu akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan BOS,” lanjutnya.

Tanggapi hal tersebut, Hetifah Sjaifudian juga sampaikan perjuangan DPR RI terkait dana BOS.

“Salah satu perjuangan kami di Komisi X adalah terkait aturan BOS yang mensyaratkan paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir di satuan pendidikan," katanya dalam rilisnya. 

"Kami rasa aturan tersebut perlu dikaji ulang. Pasalnya, sedikitnya jumlah siswa di suatu sekolah tentunya tak semata akibat buruknya kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah tersebut. Kebijakan ini pada pelaksanaannya justru berpotensi menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Kini, Kemdikbud meninjau kembali Juknis BOS Reguler tersebut,” ujar legislator Dapil Kalimantan Timur tersebut.

Hetifah juga soroti peran sekolah dan daerah dalam optimalisasi DAK Pendidikan. “Pada akhirnya, alokasi DAK Pendidikan juga dipengaruhi oleh data sekolah serta usulan daerah. Oleh karena itu, saya dorong agar Kepala Sekolah dan guru selalu memastikan update data di Dapodik. Jangan sampai DAK Pendidikan Samarinda di tahun berikutnya menurun lagi karena update data serta usulan daerah belum optimal,” pungkasnya.

Workshop pendidikan kerjasama Direktorat SMP Ditjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbudristek RI dengan Wakil Ketua Komisi X terkait Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik-BOS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan ini dilaksanakan di tiga kota yaitu Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan, kepada para Kepala Sekolah dan Guru. (myn)